Kembangkan Ekonomi Kreatif, *Culik* Anggaran 0,75 Persen Tiap OPD | Malang Post

Minggu, 15 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Senin, 30 Sep 2019, dibaca : 276 , aim, sisca

MALANG - Rancangan APBD Kota Malang tahun anggaran 2020  diajukan sebesar Rp 2,2 triliun. Hal ini disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan wali kota terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2020, di Ruang Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (30/9).
RAPBD yang disampaikan terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp 731,1 miliar. Dana Perimbangan sebesar Rp 1,3 trilun dan pendapatan daerah lain yang sah sebesar Rp 238,1 miliar.
“Ini sudah rasional. Kami akan konsen ke pembangunan smart city dan juga ekonomi kreatif,” ungkap Sutiaji di sela rapat.
Ia menjelaskan, nilai tersebut selain tetap menekankan pada anggran di tiga bidang utama yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Peningkatan ekonomi kreatif juga menjadi perhatiannya.
Untuk “modal” membangun konsep ekonomi kreatif, di APBD 2020 ini sebanyak 0,75 persen anggaran yang diusulkan di tiap OPD dikurangi. Porsi ini akan dialihkan lebih pada bidang ekonomi kreatif.
“Dalam KUA memang kita buat kebijakan seperti itu. Untuk konsen ke ekonomi kreatif. Kalau yang lain seperti jalan dan infratsruktur tetap sama pentingnya sudah masuk ke dalam konsen utama juga,” tegas wali kota kelahiran Lamongan ini.
Tidak hanya itu saja, Sutiaji juga menerangkan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. APBD 2020 juga ditekankan pada Universal Health Coverage (UHC) yang diterapkan di Kota Malang dalam layanan BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kota Malang. Di APBD 2020 sudah masuk anggaran untuk mengcover BPJS kesehatan masyarakat Kota Malang.
“Tapi belum lama ini ada kebijakan baru untuk tarif premi BPJS yang naik. Nah asumsi kita saat penyusunan tidak naik,” ungkapnya.
Di APDB 2020 ini Sutiaji menegaskan, Pemkot Malang tidak dapat mengcover seluruh warga untuk bisa dilayani BPJS Kesehatan. Karena biaya naik, maka untuk 2020 nanti mereka yang tergolong miskin atau tidak mampu saja yang bisa di cover BPJS.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang Made Riandiana Kartika menjelaskan, anggota dewan akan betul betul membahas RABPD 2020 ini.
"Kami menargetkan 4 November ini RAPBD udah akan didok menjadi APBD," tegasnya. (ica/aim)



Minggu, 15 Des 2019

Kesempatan Pemain All Out

Loading...