Keluarkan Perppu, Jokowi Jangan Takut Tekanan Politik

Jumat, 18 Oktober 2019

Minggu, 06 Okt 2019, dibaca : 594 , aim, dtk

JAKARTA - Guru besar UIN Azyumardi Azra menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera menerbitkan Perppu KPK. Ia merujuk pada hasil survei LSI yang menyatakan mayoritas publik menginginkan Jokowi mengeluarkan Perppu.
"Menurut saya harus menerbitkan itu (Perppu KPK). Apalagi ada rilis dari LSI siang ini (kemarin, red) yang mengatakan 73 (76,3) persen publik Indonesia itu mengharapkan Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu KPK itu," kata Azyumardi di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (6/10/2019) kemarin.
Azyumardi mengatakan saat ini keadaan sudah sampai tahap genting. Ia menyinggung soal aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar selama beberapa hari di depan gedung DPR. "Kegentingan yang memaksa itu saya kira kemarin demo-demo sudah besar ya kan. Bahkan mahasiswa juga masih menggertak atau mengancam mau demo lagi kalau, misal, Presiden Jokowi nggak mengeluarkan perppu itu menjelang tanggal 14 (Oktober)," tuturnya.
"Demo-demo itu saya kira ini memang agak, agak lain yang perlu diperhatikan secara cermat oleh Presiden Jokowi. Karena kalau kita lihat demo yang kemarin itu demo yang terbesar selama pemerintahan Jokowi kan. Tidak hanya di Jakarta, hampir diseluruh kota di Indonesia," imbuh Azyumardi.
Ia pun menyebut terlalu jauh jika penerbitan Perppu KPK itu bisa berbuntut pemakzulan (impeachment) terhadap Jokowi. Menurut Azyumardi, penilaian itu tidak relevan.
"Jangan terlalu jauh. Soalnya kalau cuma mengeluarkan perppu saya kira tidak akan sampai sejauh itu. Ini terlalu jauh ditarik gitu. Terlalu jauh ya. Jadi kan kalau misalnya perppu itu dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, DPR kan bisa menolak. Ya kan? Nanti DPR yang akan datang bisa menyidangkan. Bisa menolak, bisa menerima. Jadi saya kira tidak relevan bicara mengenai pemakzulan di situ," kata dia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta jangan takut terhadap tekanan-tekanan politik yang menginginkan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Hal itu dikatakan oleh pengamat politik hukum Bambang Saputra. "Mengenai desakan kepada Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu tentang KPK, ini justru dapat dinilai sangat absurd," kata Bambang.
Pasalnya, terang Bambang, desakan agar presiden menerbitkan Perppu KPK itu muncul tidak lama setelah revisi UU KPK disahkan oleh DPR, setelah melalui pembahasan panjang dan komperehensif bersama pemerintah.
"Secara prinsip revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR itu tidak bertentangan dengan konstitusi, akan tetapi kemungkinan bertentangan dengan keinginan personal atau kelompok tertentu. Dalam alam demokrasi itu wajar-wajar saja. Mana mungkin UU dibuat bisa menyenangkan hati semua orang. Sebagian yang tidak senang itu mungkin karena ada kepentingan kelompok yang tidak terakomodir, dan kepentingan itu tergerus prinsip-prinsip keadilan yang termaktub dalam UU tersebut," tuturnya. (dtc/aim)



Loading...

  Follow Us