Malang Post - KEKERASAN AKADEMIK VS KAMPUS MERDEKA

Rabu, 01 April 2020

  Mengikuti :


KEKERASAN AKADEMIK VS KAMPUS MERDEKA

Minggu, 16 Feb 2020

Secara umum, di berbagai lapisan masyarakat masih demikian kuat bersemainya “kekerasan” sebagai instrumen supremasi rule of game yang tentu saja jelas-jelas salah atau “keblingernya”.  Suatu komunitas gampang menkomoditi dan menyemaikan kekerasan sebagai bagian dari konsekuensi logis dalam bangunan sistem yang diwajibkan untuk dipatuhi, meski hal itu kemudian menyerempet dan mereduksi hak-hak sesama manusia.
Ada hak fundamental yang dilecehkan dan dikorbankan. Kekerasan menjadi sistem yang dibenarkan dalam bingkai struktural dan kultural di berbagai unit-unit kehidupan masyarakat.
Meski kita selalu dipesan agar kekuatan fisik tak dikedepankan sebagai “hukum” yang menghakimi segmen komunitas, tetapi kita tetap membutakan mata hati atau ambil sikap tak peduli. Kita tetap menjadi pengikut Thomas Hobbes, kalau manusia itu tak lebih dari homo homini lupus,  manusia belum tergeser wataknya dari  “serigala  bagi manusia lainnya”.
Manusia dalam ranah Hobbes itu merupakan deskripsi dari hewan berakal yang lebih ganas dibandingkan serigala tatkala keunggulan akal dikalahkan demi mengutamakan “okol” atau kemauan-kemauan liarnya.
Kaum terpelajar pun terbukti tak steril dari  watak yang membahayakan kehidupan orang lain. Tatkala hati nurani sudah kehilangan  “kecerdasan transendentalnya”, sudah ditumpulkan oleh kekuatan emosional  dan otoritatif-tiranistik yang disuperioritaskan,  dan dilindas oleh target pemuasan   eksperimen  kebijakan atau kemauan sektoral, maka  yang terlihat adalah tampilan perilaku animalistic, suatu bentuk tindakan yang anomali yang tak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh “binatang-binatang gaya baru”.
Begitu pula dalam kasus kejahatan kekerasan pendidikan, kaum terpelajar juga ikut menambah agenda kekejaman manusia atas manusia. Kaum terpelajar  masih menikmati romantisme kultural yang bercorak menindas dan otoritarian, yang mengakibatkan terjadinya penafian atau pereduksian hak-hak sesamanya.
Khusus di dunia pendididikan tinggi, titah Menteri Pendididikan Nadhiem Makarim tentang kampus merdeka menarik diapresiasi. Titah ini bukan hanya mengindikasikan kalau selama masih banyak kampus yang belum merdeka, tetapi juga faktanya tidak sedikit kampus yang masih menyukai ketidakmerdekannya.
Itulah yang membuat logisnya kita bertanya, apakah gagasan pak Menteri akan bisa “diamalkan” oleh kampus-kampus yang masih lebih menyukai ketidakmerdekaan atau membungkus dirinya dengan “keterjajahan”?
Dapat terbaca atau ditemukan dalam realitas, bahwa masih tidak sedikit  praktik yang berpola menjajah mahasiswa seperti mengobral kosakata atau kalimat bersubstansi kekerasan dan penindasan semisal “kamu bodoh, kamu tidak saya luluskan jika kamu tetap beda pendapat dengan saya, kalau tidak ikut saya, kamu tidak lulus, kamu tahu, saya ini pimpinan, jangan membantah,” dan semacamnya.
Kosakata itu merupakan penyakit atau “virus” yang jelas-jelas menghambat terwujudnya kampus merdeka. Mahasiswa selaku subyek didik di Perguruan tinggi (PT) tidak akan mampu menikmati kampus merdeka, jika para dosennya masih banyak yang terjangkit “virus” kekerasan akademik seperti itu.
Kekerasan akademik masih menjadi bagian dari bahasa sejumlah “oknum” akademisi yang selama ini sering mengaku sebagai yang palng beradab, terpelajar, demokratis, dan cendekia.
Seringkali masih terdengar pengaduan dari calon mahasiswa  baru  atau orang tua yang tidak menerima  anak-anaknya diperlakukan sebagai objek eksperimen “anarki dan arogansi intelektual”. Mereka memprotes kalau perguruan tinggi dijadikan “arena” praktik tiranitas, yang otomatis menempatkan mahasiswa sebagai tumbalnya.
 Itu menunjukkan, bahwa “kebiadaban” hingga sekarang seringkali masih akrab dengan manusia-manusia yang mengibarkan simbol-simbol modernitas kampus. “Kebinatangan” demikian masih menyeruk menjadi perilaku yang diabsahkan oleh kekuatan-kekuatan kaum yang menyebut dirinya paling ber-akal-budi.
Tindak kekerasan (violence) itu masih dijadikan sebagai “opsi” kehidupan di bawah payung  “hegemoni” logika atau dalil-dalil atas nama sakralitas otoritas akademik (kampus).
Pilihan berupa “okol” (lisan otoritatif dan tiranistik) masih lebih disuperioritaskan, kalau tak diabsolutkan dibandingkan pilihan cerdas dengan menggunakan akal dan nurani.
Kekuatan kekerasan masih mudah ditampilkan untuk jadi “penghakim jalanan, liar, dan barbar” untuk melindas berfungsinya  kemerdekaan akal, keragaman atau realitas multikulturalistik.
Itulah cermin manusia-manusia terpelajar, yang merasa dan mempopulerkan dirinya jadi pelaku sejarah yang menentukan disain konstruksi bernegara dan bermasyarakat yang sejatinya masih belum benar-benar jadi pembentuk masyarakat berperadaban tinggi di kampus.
Realitas yang justru ditampilkannya masihlah produk perilaku orang-orang yang layaknya tak perlu dan tak pernah mengenal norma konstitusi, moral, agama, dan hak-hak asasi manusia (HAM) secara universalitas.
Deskripsi itu menunjukkan, “oknum” manusia kampus sekarang  hakikatnya tak cukup punya malu  tatkala kekerasan atau ragam “penindasan” dijadikan sebagai senjata utama dalam menjawab (memenuhi) interaksi pembelajaran atau komunikasi edukatif di kampus.
Jika masih seperti itu, maka boleh jadi “oknum” kaum terpelajar di kampus bisa lebih sadistik, biadab, dan kanibalistik dalam menggelar perilakunya ketika masih belum mau memenangkan idealisme kampus merdeka. Para “oknum” inilah yang berdosa besar karena masih merasa harus mempertahankan “kemutlakan” kalau dirinya adalah sekumpulan dewa yang berhak “mabuk” dalam mengatur dan menentukan alur proses pembelajaran, apapun jenisnya.
Tatkala akalnya lewat otoritatif masih  disalahgunakan, dijadikan alat memuluskan penipuan dan pembohongan atau merencanakan  berbagai bentuk perilaku bercorak eksklsifitas atau kemauan liberalnya, jelas  apa yang dilakukannya ini menimbulkan petaka berupa degradasi demokrasi kampus secara mengerikan. Kalau demikian, maka gagasan cerdas Pak Nadhiem Makarim bisa gagal membumi di kampus, yang seharusnya menjadi pengamal sejati kemerdekaan.

 

Oleh:  Anang Sulistyono
Dosen dan Ketua BKBH Fakultas Hukum  Universitas Islam Malang

Editor : Redaksi
Penulis : Anang Sulistyono

  Berita Lainnya





Loading...