Kebakaran Hutan, Bencana Musiman yang Terus Berulang - Malang Post

Kamis, 21 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Rabu, 18 Sep 2019, dibaca : 546 , mp, tamu

Sebulan lalu kita menyaksikan hutan hujan tropis terbesar di dunia yakni Hutan Amazon terbakar hebat. Menurut National Geographic mengutip data dari Brazil’s National Institute for Space Research (INPE) terdapat 76.000 ribu titik api yang mengakibatkan terbakarnya tempat tinggal 1 juta penduduk asli Hutan Amazon dan 3 juta spesies tanaman dalam waktu 2 minggu. Hal tersebut meningkat 80% pada periode yang sama pada tahun lalu. Penyebab utama kebakaran disebabkan terjadinya deforestasi akibat alih fungsi lahan menjadi pertanian maupun peternakan. Sebulan setelahnya, di belahan dunia lain, Hutan hujan tropis terbesar kedua yang ada di Indonesia  mengalami nasib sama. Hutan yang berada di Kalimantan dan Sumatera Selatan termasuk Riau dan Jambi mengalami kebakaran hebat dengan total luas lahan terbakar secara keseluruhan mencapai 80 ribu ha, bahkan di Provinsi Riau tahun ini merupakan kebakaran hutan terhebat sejak 2015 dengan luas lahan hutan mencapai 49.266 hektare dimana 40.553 hektare merupakan lahan gambut (Data BNPB).
Berita kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sebagian Pulau Kalimantan dan Provinsi Riau kembali menegaskan bahwa kasus ini tidak mengenal rezim pemerintahan dan terus berlangsung dari tahun ke tahun. Seperi musim yang berlangsung setiap tahun, bisa jadi ketika kita melihat karhutla seperti menyambut musim asap bebarengan dengan musim kemarau sebagai hal yang biasa dan bukan bencana. Mengatasi kebakaran hutan dengan mengerahkan ratusan personel TNI/Polri, water booming, dan membuat hujan buatan merupakan antisipasi jangka pendek yang tidak seharusnya dilakukan setiap datang musim kemarau. Pertanyaannya kembali pada mengapa kahutla di Indonesia terus berulang dan tidak ada kemajuan signifikan?. Pertanyaan di atas sebenarnya mudah di jawab, tapi sulit dilakukan karena bisa jadi berimpitan dengan proses politik yang rumit antara korporasi besar dan elite politik. Pertama, semua mengetahui bahwa kahutla terjadi karena adanyadeforestasi (alih fungsi hutan) dari hutan menjadi perkebunan sawit danpemanfaatan lahan gambut oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI)  maupun Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Alih fungsi itu celakanya dilakukan di lahan gambut yang seharusnya tidak diperbolehkan karena karakteristik lahan gambut yang tidak boleh kering atau harus selalu dalam keadaan tergenang. Apabila kondisi kering lahan akan mudah terbakar sehingga terjadi pelepasan karbon di udara.Selanjutnya seringkali perusahaan membuka lahan (land clearing) dengan cara membakar lahan hutan.
Fakta menunjukkan berdasar hasil overlay oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019mengutip dari Hutan Kita Bersawit menunjukkan luas tutupan sawit di Indonesia mencapai 16,8 juta ha. Dari luas tersebut, sekitar 3,4 juta ha berada dalam kawasan hutan termasuk yang ijin dan tidak berijin. Riau menjadi provinsi dengan total perkebunan sawit di kawasan hutan terluas mencapai 1,2 juta ha, selanjutnya Kalimantan Tengah di posisi kedua setelah Riau sebesar 984,544 ribu ha. Data tersebut menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan sawit terjadi secara masif sehingga berdampak pada alih fungsi hutan menjadi parah. Ekspansi tersebut juga dilakukan di lahan gambut dengan cara membuka lahan sehingga mudah sekali terjadi kebakaran hutan pada musim kemarau. Pemerintah sebenarnya memiliki strategi untuk menanggulangi hal diatas, yaitu dengan membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) pada tahun 2016. Tugas utama badan ini ialah mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan pengeringan.  Namun kinerja badan ini belum maksimal, selama ini BRG banyak melakukan restorasi pada wilayah masyarakat dengan mengajak partisipasi didalamnya. BRG memiliki tantangan merestorasi gambut yang berada di areal perusahaan. Selama ini areal tersebut sulit untuk mendapat akses masuk karena otoritas yang dimilikinya terbatas.
Kedua, persoalan karhutla bisa jadi bukan hanya dari perusahaan atau daerah yang memiliki peran. Mengapa perusahaan sawit maupun perusahaan hutan membuka lahan di areal gambut, hal ini bisa jadi karena persoalan data dan informasi yang tidak tersedia secara komprehensif antara KLHK dengan data yang dimiliki oleh daerah. Belum lagi kewenangan daerah melalui otonomi daerah yang seringkali disalahgunakan sehingga bupati mengeluarkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, hal ini merupakan temuan yang dipaparkan oleh Eye on the Forest  tahun 2018. Data dan informasi berupa peta tata batas kawasan hutan dan peta areal gambut selama ini yang dimiliki oleh KLHK belum sempurna dan perlu ada sinkronisasi terutama dengan peta rencana tata ruang daerah. Perihal data ini, kadangkala tidak sinkron antara data (peta) yang dimiliki KLHK dengan tata ruang daerah sehingga kerapkali daerah mengeluarkan izin masuk ke kawasan hutan atau di lahan gambut. KLHK harus sinkronisasi data dengan daerah dan bekerja sama lintas sektor agar juga mudah didalam memutuskan suatu perusahaan bersalah atau tidak. Disamping itu, pemerintah harus mempercepat keluarnya kebijakan one map policy yang bisa segera mengurai keruwetan izin penguasaan lahan selama ini.
Ketiga, KLHK harus tegas dalam menegakkan hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan mekanisme pengelolaan secara benar.KLHK bisa bekerja sama dengan KPK yang mulai gencar menyasar pelanggaran di sektor Sumber Daya Alam (SDA) dengan mendeklarasikan Gerakan Nasional Penyelamatan SDA (GNP-SDA) pada tahun 2015. Melalui GNP-SDA, KPK dengan cepat bergerak melakukan pencegahan korupsi secara sistematis disektor SDA terutama perusahaan sawit maupun hutan. KPK memiliki data mengenai tutupan lahan sawit yang diperoleh dari analisis citra satelit resolusi tinggi. KLHK, Pemda dan Kepolisian harus bersinergi dengan lembaga lain termasuk KPK agar bisa dikatakan serius mencegah korupsi SDA dimulai dari proses perizinan. Selama ini problem dasar seperti kelembagaan yang bekerja sendiri, ego sektoral masing-masing lembaga dan tumpang tindih aturan pemerintah pusat dan daerah harus segera diselesaikan agar asap akibat karhutla yang terjadi tidak dikatakan sebagai siklus musiman. (*)

* Oleh: Ramli Ramadhan
Pengajar Jurusan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang



Selasa, 19 Nov 2019

Birokrasi Masih *SANGKAR EMAS*

Loading...