MalangPost | Karyawan Objek Wisata Tetap Digaji

Sabtu, 06 Juni 2020

  Mengikuti :


Karyawan Objek Wisata Tetap Digaji

Kamis, 19 Mar 2020, Dibaca : 4347 Kali

BATU - Nasib ribuan pegawai tempat wisata Kota Batu tetap aman meski ada kebijakan Pemkot Batu agar tempat wisata dan hiburan tutup sementara. Penutupan tempat wisata di Kota Batu berlaku mulai 16-29 Maret.


Wakil Wali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso M.M menjelaskan nasib ribuan pegawai tempat wisata dan hiburan terkait upah atau gaji bulanan wajib diberikan perusahaan. Perusahaan juga sanggup memberikan gaji karyawannya. Namun besaran gaji tergantung kebijakan perusahaan.
"Gaji karyawan yang libur karena kebijakan mencegah penyebaran covid-19 harus  dibayarkan perusahaan. Jumlah gaji sesuai perjanjian pengusaha dan karyawan," ujar Punjul kepada Malang Post, Rabu (18/3).


Ia menerangkan, kewajiban tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. SE, 17 Maret 2020. SE tersebut ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia.
Wakil Ketua Satgas Penanggulan Bencana Non Alam dan Penanganan Percepatan Covid-19 Kota Batu ini menerangkan, SE Menaker ini, Gubernur diminta melaksanakan pelindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait Pendemi COVID-19. Gubernur juga mengupayakan pencegahan, penyebaran, dan penanganan kasus terkait Covid -19 di lingkungan kerja.


Ia menerangkan, pegawai sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 berdasarkan keterangan dokter tidak masuk kerja paling lama 14 hari. Sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.
"Sedangka pekerja kategori suspect COVID-19 dan dikarantina sesuai keterangan dokter, maka gaji diterima  penuh," beber Ketua DPC PDIP Kota Batu ini.
Pegawai tidak masuk kerja karena sakit covid-19 dengan bukti keterangan dokter, upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan. "Bagi yang positif COVID-19, Pemkot Batu telah menyiapkan anggaran Rp 2,5 miliar untuk perawatan gratis," imbuhnya.


Perusahaan yang melakukan pembatasan kerja akibat kebijakan pemerintah, pembayaran upah sesuai perjanjian pegawai dengan perusahaan.
"Poin terakhir ini tentunya mempertimbangkan kelangsungan usaha. Namun juga dimungkinkan kalau perusahaan keuangannya masih sangat baik, bisa membayar upah dengan penuh. Dari informasi yang saya dapat ada beberapa perusahaan di Kota Batu yang  bayar penuh," bebernya.


Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batu, Bambang Kuncoro menyebutkan, kebijakan  wajib ditaati  pengusaha. Karena peristiwa ini merupakan force majeure.
"Saya tekankan, karena kejadian force majeure, tidak ada pemutusan hubungan kerja. Jadi pegawai hanya dirumahkan untuk isolasi atau bekerja bergantian, mengikuti kesepakatan antara pengusaha dan pegawai sesuai waktu yang telah ditentukan," tegasnya.
Dari data Dinas Tenaga Kerja Kota Batu tahun 2019, total penduduk Kota Batu  bekerja ada 10.594 orang. Dengan pekerjaan di sektor pariwisata dan hiburan sekitar 60 persen. (eri/feb)

Editor : Febri Setyawan
Penulis : Kerisdiyanto