Karantina Malang Raya, Batasi Akses Empat Penjuru

Jumat, 05 Juni 2020

  Mengikuti :


Karantina Malang Raya, Batasi Akses Empat Penjuru

Kamis, 02 Apr 2020, Dibaca : 2703 Kali

MALANG - Tiga kepala daerah di Malang Raya akhirnya duduk bersama bahas penanganan  kasus virus Corona. Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji, Bupati Malang HM Sanusi dan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko sepakat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara bersama.


Hal tersebut berdasarkan rapat koordinasi tiga kepala daerah itu di Pringgitan Pendopo Agung Pemkab Malang di Jalan Agus Salim Kota Malang, Rabu (1/4) . Para pimpinan unsur Polri dan TNI di Malang Raya juga hadir dalam pertemuan ini.
“Kami (tiga kepala daerah) sepakat PSBB diterapkan bersama di Malang Raya. Untuk teknis pembatasannya akan dirumuskan  oleh sekda (sekda tiga daerah) dibantu Polri dan TNI,” jelasnya. Namun tak langsung bisa diterapkan lantaran harus laporkan ke Pemprov Jatim dan pemerintah pusat di Surabaya.


Untuk diketahui, jika diterapkan maka PSBB ini hampir sama dengan pembatasan wilayah berskala besar. Yakni Malang Raya. Pembatasan akses wilayah Malang Raya praktis akan dilakukan.
Orang nomor satu di Pemkab Malang ini mengatakan rapat koordinasi bersama Forkopimda terkait penanganan Covid -19 ini penting digelar. Acuannya pada rencana pemerintah pusat akan menerapkan PSBB. Kini juga menunggu petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan PSBB. “Jadi saat nanti diterapkan, sudah tidak bingung lagi. Bisa langsung jalan,’’ tambahnya.
Salah satu langkah teknis yang sudah disepakati yakni penanggung jawab wilayah perbatasan jika pembatasan akses diberlakukan.
Wilayah Malang Utara (perbatasan Lawang-Pasuruan) menjadi kewenangan Pemkot Malang. Sedangkan Pemkot Batu bertanggungjawab terhadap pembatasan akses di Malang Barat. Yakni perbatasan Malang di  Kasembon.


Khusus wilayah Malang Timur  dan Selatan yakni perbatasan dengan Lumajang kewenangan Pemkab Malang. Penanggungjawab perbatasan itu sudah disepakati, tinggal persetujuan Pemprov Jatim.
“Karena kita satu kesatuan, maka untuk pembatasan pun harus bersama-sama, tidak boleh sendiri-sendiri,’’ kata Sanusi diiyakan Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji dan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.


Keduanya sepakat PSBB diterapkan dan pemnbagian penanggungjawab  pembatasan akses wilayah. “Betul dengan apa yang disampaikan Pak Bupati (HM Sanusi) bahwa kita merupakan satu kesatuan. Dengan melangkah bersama-sama, tentu penanganan virus Corona akan cepat selesai,’’ kata Dewanti Rumpoko.

 

68 Persen tenaga Kesehatan Drop
Suasana dramatis sempat mewarnai pertemuan. Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji hampir tak kuat menahan air matanya. Ia sempat menunjukkan ekspresi emosionalnya menceritakan kondisi terkini penanganan Covid-19 di Kota Malang, terutama sisi tenaga kesehatan.
“Saya baru rakor dengan direktur-direktur rumah sakit yang menangani Covid-19. Kondisinya saat ini 68 persen nakes (tenaga kesehatan) itu sudah drop. Belum lama ini dua orang nakes statusnya ODP sekarang sudah PDP,” beber Sutiaji terbata menahan tangis.


Apalagi lanjut dia, salah satu rumah sakit rujukan mengaku akan kehabisan alat pelindung diri (APD). Alat ukur kesehatan (dalam penanganan Covid-19) juga semakin menipis.
Orang pertama di Pemkot Malang ini sudah laporkan kondisi tersebut kepada Gubernur Jatim
Khofifah Indar Parawansa.  Jawaban yang diterima harap bersabar karena menunggu kiriman. Apalagi tak hanya Kota Malang, daerah lain di Jatim seperti Gresik, Sidoarjo hingga Bojonegoro juga mengalami situasi yang sama.
“Dari kondisi ini saya meminta dipikirkan bersama. Masalah yang ada di Kota Malang juga menjadi masalah wilayah lain,” tegasnya.


Pemkot Malang kata dia sudah melakukan berbagai upaya. Di antaranya memperketat aturan kerumunan warga, kegiatan keagamaan, hingga pembuatan posko screening.  Ia berharap Kabupaten Malang dan Kota Batu juga mengikuti dan melakukan apa yang dilakukan di Kota Malang.
“Karena Malang Raya ini irisannya (batas wilayah) sangat tipis. Social dan physical distancing harus dilakukan bersama-sama,” tegasnya.


Karena itulah dia menegaskan akan membuat rancangan sistem atau kesepakatan bahwa Malang Raya hendak melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Segera rancangannya disusun dan diselaraskan bersama tiga kepala daerah kemudian secara resmi di ajukan ke Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.

 

Sanusi dan Sutiaji Beda Pendapat
Wali Kota Malang Sutiaji dan Bupati Malang HM Sanusi beda pendapat terkait pelaksanaan Salat Jumat. Sutiaji mengatakan Pemkot Malang telah menggelar rapat bersama MUI, PD Muhammadiyah, PCNU dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Malang. Dalam pertemuan itu, sudah diimbau tidak Salat Jumat.   


Namun Bupati Malang HM Sanusi menolak seperti yang dilakukan Pemkot Malang. Ia mengatakan tidak bisa membuat larangan Salat Jumat. Alasannya karena tidak ada acuan hukum. Terlebih surat edaran yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat sifatnya berupa imbauan. Bahkan meski Sutiaji membacakan beberapa poin klausul terkait dengan fatwa yang dikuarkan MUI, PCNU, dan Muhammadiyah  tentan larangan Salat Jumat, Sanusi enggan mengiyakan.
“Kami memiliki cara sendiri untuk membuat orang tidak berkumpul. Kami melalui pendekatan-pendekatan ke masjid-masid, pondok pesantren dan beberapa tempat lainnya. Tapi terus terang, untuk larangan salat Jumat kami belum bisa menerapkan di Kabupaten Malang,’’ kata bapak empat anak ini.


Sanusi juga menyerahkan kepada Sutiaji jika memang melarang kegiatan Salat Jumat. “Ini kan mengacu pada PP No 21 tahun 2020 tentang PSBB. PP- nya baru keluar, belum ada petunjuk teknisnya,” kata Sanusi. “Terlalu prematur jika kemudian sudah melarang kegiatan Salat Jumat. Kalau di kota melarang silakan, jangan memaksa kami untuk mengikuti. Karena Kabupaten Malang memiliki cara sendiri terkait pelaksanaan Salat Jumat ini,’’ tambahnya.
Sanusi mengatakan, pihaknya belum mengeluarkan larangan, karena  belum pernah menggelar rapat dengan MUI, PCNU dan PD Muhammadiyah.


Sementara Dewanti Rumpoko saat dua kepala daerah ini berselisih memilih diam. Namun demikian, Dewanti memberikan komentarnya setelah rapat selesai. Kepada Malang Post, Dewanti mengatakan pihaknya akan menggelar rapat dengan MUI, FKUB, PCNU dan PD Muhammadiyah untuk membahas Salat Jumat. Di Kota Batu pihaknya sepakat untuk melarang kegiatan yang melibatkan lebih dari  20 orang.


Danrem 083/BDJ Kol Inf Zainuddin yang hadir dalam rapat itu  mengatakan, mengatasi bencana memang penting ada keterpaduan. Selain itu juga harus ada kemampuan untuk menginventarisir. “Merebaknya Covid-19 ini merupakan bencana non alam. Sehingga semuanya harus terpadu, bersama-sama menangani, untuk mempercepat penyelesaiannya,’’ ungkapnya. (ira/ica/van)

Editor : Vandri Battu
Penulis : Redaksi