MalangPost - KANTOR PAJAK APRESIASI RESPONS BUPATI SANUSI

Rabu, 05 Agustus 2020

  Mengikuti :

KANTOR PAJAK APRESIASI RESPONS BUPATI SANUSI

Kamis, 30 Jul 2020, Dibaca : 1620 Kali

Upaya Bupati Malang, HM Sanusi, mengklarifikasi urusan pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen merupakan langkah bijak dan patut dicontoh masyarakat. KPP Pratama Kepanjen pun mengapresiasi respons Bupati Malang, HM Sanusi, yang mengirim stafnya untuk melakukan klarifikasi atas urusan perpajakannya itu.

Dalam pertemuan selama hampir 30 menit itu, Kepala KPP Pratama Kepanjen, Budi Harianto, merasa bahwa Bupati Sanusi sudah kooperatif dalam memberikan responsnya terkait kewajiban pajaknya.

Terkait pemberitaan pada Malang Post edisi Senin (27/7/2020) tentang permasalahan pajak oleh Bupati Malang, HM Sanusi, Budi Harjanto memberikan keterangan bahwa hal itu sudah diselesaikan.

Budi juga mengungkapkan, bahwa yang bersangkutan belum dikenakan denda pajak atas kepemilikan harta kekayaan dan aset-asetnya. Dijelaskan Budi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, para wajib pajak (WP) diimbau untuk memanfaatkan program tax amnesty untuk menyelesaikan urusan perpajakan.

Dlam program tax amnesty terdapat pengelolaan tarif sebesar 1 persen hingga 5 persen sesuai periode keikutsertaan WP. Jika tidak memanfaatkan tax amnesty, para WP akan diimbau secara persuasif untuk dapat melakukan program pas final.

"Jadi belum ada denda. Karena denda itu muncul kalau sudah ada proses pemeriksaan,” papar Budi Harjanto.

Setelah itu, lanjut dia, nanti akan keluar yang namanya Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP). “Disitulah ada denda. Yang dilakukan KPP itu, baru hanya mengeluarkan surat permohonan penjelasan atas data dan/atau keterangan, atau semacam klarifikasi. Harapannya kepada WP bisa datang untuk dapat memberikan klarifikasi," ujar Budi Harjanto saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/7) siang.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, klarifikasi itu perlu dilakukan sebab perlu ada pencocokan data yang dimiliki pihak KPP, sehingga nantinya akan ada penyesuaian terkait kepemilikan aset yang dimiliki oleh WP.

"Karena itu, perlu diklarifikasi. Jadi akan dipilah, mana yang betul-betul menjadi aset yang bersangkutan, dan mana yang berasal dari warisan atau sudah dihibahkan atau dijual, agar semua jelas. Itulah maksud kami menyurati yang bersangkutan, tujuannya untuk mengklarifikasi aset-aset apa saja yang benar dimiliki yang bersangkutan. Tetapi semuanya sudah clear, dan WP sangat responsif dan kooperatif," terang Budi.

Sementara itu, Kunto Aji Kurniawan, seorang konsultan pajak yang diberi kuasa oleh Bupati Sanusi terkait perpajakan tersebut mengatakan, dalam hal ini memang ada sebuah mekanisme yang dilakukan pihak KPP terhadap para WP. Salah satunya adalah permintaan keterangan untuk klarifikasi hal tersebut.

"Jadi ini untuk semua WP, baik yang perseorangan maupun yang atas nama badan, itu senantiasa dimintai konfirmasi terkait kewajiban pajak mereka. Lha, ketika surat yang dimaksud disampaikan kepada WP, itu tidak serta merta dan menjadi harga mati menjadi sebuah keputusan. Karena kalau keputusan itu nanti akan terbit yang namanya STP dan SKP. Kalau itu belum terbit, berarti masih belum ada produk hukumnya," ujar Kunto Aji saat ditemui di tempat yang sama.

Dengan ini dia berharap nantinya, agar para WP memiliki pemahaman terkait perpajakan dan tidak membuat sebuah interpretasi tentang perpajakan seseorang.

Editor : ekn
Penulis : jay