Kajian Jalibar dari Bappeda, Pakai Jalan Lokal Primer | Malang Post

Jumat, 13 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Rabu, 02 Okt 2019, dibaca : 837 , bagus, ira

MALANG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang pastikan bahwa Jalan Lingkar Barat sudah masuk dalam Perda nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Jalibar masih dalam bentuk kebijakan makro dan belum ada kajian. Namun dari dibanding membuat jalur baru, memakai jalan lokal primer dianggap tidak ribet.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Ir. Tomie Herawanto merespons hasil diskusi Malang Post Forum “Menembus Kepanjen dari Malang Barat”. Kata Tomie, ada beberapa alternatif yang ditawarkan untuk Jalibar. Mulai dari jaringan lokal primer yang sudah ada maupun membuka jalur baru.
”Pilihannya ada beberapa. Membuka jalur baru itu juga ada alternatifnya, mulai dari membelah bukit, atau mengelilingi bukit, atau juga melanjutkan pembangunan atau melengkapi fasilitas di jalan lokal primer,’’ ungkapnya.
Tomie juga mengatakan, pembangunan jalan lingkar barat ini fungsi utamanya adalah mengurangi kepadatan lalu lintas antara Malang hingga Kepanjen.
”Semua pilihan itu bisa direalisasikan. Termasuk membelah bukit sekalipun itu bisa. Tapi sekali lagi, harus ada kajian mendalam dulu,’’ katanya.
Menurut Tomie, yang paling penting dan harus dilakukan adalah penggkajian penggunaan ruang. Setelah itu, dilakukan uji kontur tanah, mulai dari kelembaban, kemiringan dan lainnya. Termasuk dampaknya, mulai dari dampak lingkungan, dampak sosial maupun dampak lainnya harus dikaji juga. Jangan sampai, pembangunan itu kemudian mengganggu atau berdampak pada lingkungan atau budaya.
Tapi menurut Tomie paling penting untuk pembangunan jalan lingkar barat adalah kajian tingkat kebutuhan warga terhadap penggunaan jalan tersebut. Seberapa membutuhkannya warga terhadap pembangunan jalan itu. Terutama jika harus membuka jalur baru, harus dikaji betul.
“Dan di kebijakan makro inipun juga sudah dibahas, termasuk pemilihan trase desain. Intinya, jika itu membuka jalur baru akan lebih ribet dibandingkan dengan memanfatkan jaringan lokal primer yang sudah ada,’’ tambahnya.
Sementara untuk jalan lokal primer sendiri, dia menyebutkan sesuai dengan Perda RTRW  yaitu Kepanjen, Ngajum, Wagir, Dau, Pujon, Ngantang Kasembon.  
”Sudah ada jaringannya atau jalan penghubungnya, tinggal fasilitas jalan penghubung ini saja yang harus dilengkapi,’’ tambahnya.
Yang diperlukan adalah pelebaran jalan. Menurut mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kabupaten Malang ini, peningkatan jalan lokal primer sudah dilakukan. Salah satunya di wilayah Dau dan Wagir.
”Sudah dilakukan saat ini. Harapannya jelas, dengan jalan penghubung diperbaiki, maka aksesnya pun lebih luas, dan kendaraan dapat melintas dengan nyaman. Sehingga kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas di Malang-Kepanjen pun dapat teratasi,’’ tandasnya.
Penambahan fasilitas jalan di wilayah Dau juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang, Ir. Romdhoni. Kepada Malang Post Romdhoni mengatakan sejak beberapa bulan terakhir, pihaknya mengerjakan pembangunan jalan di beberapa desa di Kecamatan Dau.
”Itu kami lakukan untuk mendukung jalan lingkar barat. Tahun ini Insya Allah semuanya bisa selesai,’’ terangnya.
Romdhoni menyebutkan, peningkatan fasilitas di antaranya adalah pelebaran jalan. Dia menyebutkan salah satunya di Desa Pucangsongo, sebelumnya lebar jalan hanya 3,5 meter, kini menjadi 6 meter.
”Kami sebelumnya melakukan pendataan awal untuk jalannya. Dan tahun ini mulai dilakukan pengerjaan. Tahun depan juga demikian, sehingga jalur lingkar barat ini betul-betul okay, sehingga memberikan kenyamanan kepada pengendara saat berkendara,’’ tandasnya.(ira/ary)



Loading...