MalangPost - KAI Tetap Berpegang Putusan MK No 101

Rabu, 05 Agustus 2020

  Mengikuti :

KAI Tetap Berpegang Putusan MK No 101

Selasa, 10 Des 2019, Dibaca : 876 Kali

MALANG - DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur memandang polemik yang terjadi pasca putusan MK dalam PUU Advokat pada 28 November 2019 lalu tidak mempengaruhi kerja organisasi KAI sama sekali.
Meskipun ada pihak yang menganggap bahwa salah satu organisasi advokat memegang kewenangan yang ada dalam UU Advokat secara utuh. Hal ini dijelaskan Ketua DPD KAI Jawa Timur Abdul Malik SH MH, saat dikonfirmasi Malang Post.
Ia mengakui, dalam putusan tersebut terdapat kata-kata yang menyatakan bahwa hanya Peradi satu-satunya wadah profesi advokat, tertera dalam halaman 319 PUU Advokat No 35/PUU-XVII/2018. “Tetapi kata-kata tersebut hanya merujuk kepada putusan masa lalu yaitu Putusan MK No 14 Tahun 2006 (MK No 014/PUU-IV/2006 ,red) yang sudah dibatalkan dengan Putusan MK No 101 (MK No 101/PUU-VII/2009,red),” tegasnya.
Malik menjelaskan dalam Putusan MK Nomor 101 tersebut disebut tegas MK mengakui Organisasi Advokat lainnya diluar Peradi yaitu KAI ISL (KAI H Indra Syhanun Lubis). Amar putusan hakim MK ini juga dengan tegas menyatakan menolak seluruh permohonan pemohon.
Dengan ditolaknya seluruh permohonan pemohon, maka tidak ada satu pun Organisasi Advokat yang mengaku paling memiliki hak atau kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan segala atribusi yang diberikan oleh UU Advokat. “Amar putusan itu jangan ditafsirkan lain lagi,” tegas Malik merujuk pada klaim salah satu organisasi advokat yang belakangan mengundang kontroversi karena mengklaim hanya satu organisasi saja lah yang paling sah.
Malik menjelaskan, eksistensi KAI besutan H Indra Sahnun Lubis telah diakui pemerintah yakni MA dan Menkumham. Diperkuat dengan adanya SEMA No 073/2015. Yang memberikan kewenangan kepada seluruh Organisasi Advokat untuk mengusulkan Penyumpahan Advokat, sepanjang telah menjalankan pendidikan dan pelatihan yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum atau Sekolah Tinggi Hukum.
Maka jika belakangan ada imbauan agar ketua PT (Pengadilan Tinggi) tidak mengambil sumpah Advokat diluar Peradi dinyatakan KAI sebagai imbauan yang tidak berdasar. “Imbauan tidak berdasar itu tidak akan berpengaruh dalam rekrutmen advokat, apalagi MA sebagai pihak terkait dalam persidangan telah menjelaskan latar belakang terbitnya SEMA Nomor 073/2015 yang hingga kini dijadikan pedoman bagi Para Ketua PT untuk ikut melaksanakan kewenangan yang diatur dalam UU,” tegas Malik.
KAI tetap berpegang pada aturan UU untuk menjalankan profesi advokat yang professional. Yakn advokat wajib bersumpah di hadapan Ketua PT dalam suatu sidang yang terbuka, Dengan dasar inilah diharapkan semua Organisasi Advokat tidak terpengaruh atas suara lain diluar amar putusan MK. (ica/udi)

Editor : Mahmudi
Penulis : Sisca