Kades dan kepala sekolah Ikut Rakor Pencegahan Pungli | Malang Post

Selasa, 10 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Jumat, 11 Okt 2019, dibaca : 447 , udi, ira

MALANG - Kepala desa, kepala sekolah dan pegawai dinas pendidikan, serta penyelenggara negara harus taat aturan hukum. Terutama dalam melakukan kegiatan anggaran, harus disesuaikan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Bupati Malang H. M Sanusi seusai memberikan pengarahan kepada peserta rapat koordinasi pencegahan Pungutan Liar (Pungli) dalam pelayanan pada masyarakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang oleh Tim Saber Pungli di Ballroom Savana Hotel, Kamis (10/10).
Dia menyebutkan, dalam penyusunan maupun penggunaan anggaran ada aturan yang wajib ditaati, agar penyelenggara negara tidak terjerat hukum. "Jadi jangan sampai ada hal yang tidak sesuai. Harus sesuai aturan dan perundangan," ungkapnya.
Sanusi memberikan apresiasi kepada Inspektorat Kabupaten Malang yang menggelar rakor pencegahan pungutan liar. Terlebih rakor ini menghadirkan nara sumber tim Saber Pungli. rakor tersebut menurutnya, merupakan bentuk pencegahan, para penyelenggara negara atau pelayan masyararakat di lingkungan Kabupaten Malang melakukan pungutan liar. "Kan lebih baik melakukan pencegahan dari pada menangani," tambah mantan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Kabupaten Malang.
Sanusi menegaskan, tahun 2019 tidak ada kepala desa atau penyelenggara negara yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Saber Pungli. Namun, dia tidak menampik jika ada beberapa laporan terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Inspektorat, dan laporan itu akan ditangani secara serius.
"Itu baru laporan. Oleh inspektur laporan tersebut dianalisa, untuk mengetahui kebenaran atau penyimpangannya. Jika tidak terbukti ya di close, tapi kalau laporan itu benar, maka dilakukan advokasi," ungkapnya.
Dilakukan advokasi, lanjut Sanusi, pelaku dapat mengembalikan sejumlah penyimpangan yang dilakukan. "Kalau bandel, ya sudah, nanti Polres atau Kejaksaan yang menangani," tambahnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang ini menyebutkan jika diharapkan melalui kegiatan itu, kesadaran para peserta tentang hukum meningkat. Sehingga mereka tidak melakukan pencegahan.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan untuk kepala desa, kepala sekolah dan penyelenggara negara di lingkungan Pemkab Malang tidak melakukan pungutan liar. "Sosialisasi ini diharapkan peserta dapat mengerti dan mengaplikasi menghindari pungutan liar," katanya.
Sementara Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kepanjen, Ardian Wahyu SH menekankan kepada kepala desa agar mengelola Dana Desa dengan baik, dan menghindari kegiatan atau perbuatan yang memenuhi delik pidana korupsi. "Kami terus memberikan pemahaman. Termasuk dalam sosialisasi ini, kami juga memberikan pemahaman tersebut,.Dan kami bekerjasama dengan Inspektorat," ungkapnya.
Rapat koordinasi pencegahan Pungli dalam pelayanan pada masyarakat di lingkungan Pemkab Malang oleh Tim Saber Pungli Kabupaten Malang diikuti 269 Kades dan kepala sekolah tingkat SD dan SMP serta pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. (ira/udi)



Loading...