Jukir Tak Beri Karcis, Laporkan Dishub | Malang POST

Jumat, 21 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Senin, 27 Jan 2020,

BATU - Persoalan retribusi parkir tepi jalan yang tak memenuhi target manjadi perhatian DPRD. Langkah itu dilakukan DPRD dengan hearing dan peninjauan langsung ke salah satu titik parkir, Alun-Alun Batu, Senin (27/1) . Pemilik kendaraan bisa melapor ke Dishup jika tidak mendapatkan karcis parkir.
Suwandi, Anggota Komisi A DPRD menyampaikan, dari hearing dan peninjuan, pihaknya menemukan banyak hal tak rasional dalam pembayaran retribusi parkir. Ia mencontohkan, empat titik parkir di Alun-Alun, setiap jukir menyetor retribusi Rp 15 ribu per orang setiap hari.
"Banyak hal yang tidak rasional dalam retribusi parkir. Kalau kita lihat, di Alun-Alun Batu setiap hari tak pernah sepi. Tiap titik parkir dari empat parkir mampu menampung sekitar 250 sepeda motor secara bergantian. Tapi retribusi Jukir ke Dishub per harinya hanya Rp 15 ribu. Ini tidak rasional," ujar Suwandi kepada Malang Post, Senin (27/1) .
Tak hanya itu, ungkap dia, Perda Parkir lama memuat tarif motor Rp 1000. Di lapangan, Jukir menarik parkir ke pengendara Rp 2000 ribu. "Karena itu dengan hearing dan sidak ke lokasi langsung, kami bisa tahu bagaimana penerapan parkir di tepi jalan. Hasilnya memang tidak rasional. Kami berharap, Perda Parkir baru yang saat ini masih dievaluasi Provinsi bisa diterapkan dengan benar. Sehingga target PAD dari retribusi parkir di tepi jalan senilai Rp 1,5 miliar bisa tercapai," harapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Susetya Herawan menanggapi, saat ini pihaknya masih menunggu Perda Parkir. Dengan begitu, target PAD retribusi parkir di tepi jalan bisa tercapai.
"Saat ini kami masih menunggu Perda Parkir dikembalikan dari Provinsi. Menunggu Perda Parkir diterapkan, kami sudah melakukan sosialisasi dengan DPRD Kota Batu dan Jukir terkait sistem kontrak," bebernya.
Ia menerangkan, sistem diberlakukan, misalnya dalam setahun Jukir membayar retribusi Rp 1 juta. Sedangkan untuk sisanya akan masuk ke kantor Jukir. Penerapan kontrak tersebut akan dilakukan setelah Perda Parkir dievaluasi oleh Provinsi.
Lebih lanjut, Herawan menerangkan jika kontrak parkir dengan Jukir akan terbagi menjadi dua. Yakni kontrak 1 tahun dengan dasar SK Walikota dan kontrak di bawah 1 tahun dengan SK Dinas Perhubungan.
"Sistem kontrak ini kami berharap bisa berfungsi sebagai kontrol terhadap jukir. Selain itu Jukir yang tak memberikan karcis ke pengendara bisa dikatakan pungli dan masyarakat bisa lapor ke Dishub untuk kemudian akan kami pertimbangkan untuk pemutusan kontrak parkir dengan Jukir," pungkasnya.
Perlu diketahui, untuk Perda Parkir yang baru perubahan biaya juga akan diberlakukan. Dengan rincian kendaraan roda dua dan roda tiga dipatok dengan harga Rp 2000.
Kemudian sedangkan untuk mobil pribadi, taksi, dan pikap dipatok dengan harga Rp 3000. Untuk bus mini, truk, dan mobil barang akan dikenai harga Rp 5000. Sedangkan untuk kendaraan berat seperti bus besar, truk gandeng, dan trailer akan dikenakan Rp 10.000 untuk sekali parkir. (eri/feb)

Editor : Febri Setyawan
Penulis : Kerisdiyanto



Loading...


Honda
mitsubhisi

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...