Jokowi Usul Pelantikan Dimajukan, KPU Tetap 20 Oktober | Malang Post

Minggu, 15 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Sabtu, 28 Sep 2019, dibaca : 435 , udi, net

JAKARTA - Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menyebut Presiden Joko Widodo memiliki keinginan untuk memajukan pelantikan sehari lebih cepat. Seperti diketahui pelantikan Presiden dan Wakil Presiden diagendakan pada 20 Oktober 2019. "Pak Jokowi sudah mengusulkan agar bisa maju sehari," ujar Budi saat saat dikonfirmasi, Sabtu (28/9).
Usulan dan keinginan itu, kata Budi, disampaikan Jokowi saat bersilaturahim dengan sejumlah pegiat Projo di Istana, Jumat (27/9). Namun demikian, Budi memastikan tak ada alasan khusus yang disertakan Jokowi dalam keinginannya tersebut. "Gak ada, cuma ingin cari hari yang lebih baik saja. Hari sabtu," kata Budi menegaskan.
Budi menyebut akan ada berbagai acara yang akan menyambut prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut. Sejumlah acara akan digelar oleh berbagai elemen, menyambut presiden terpilih pilihan rakyat di Pilpres 2019.
Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi kabar soal Jokowi yang disebut mengusulkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dimajukan. "Tetap 20 Oktober 2019," ujar Komisioner KPU, Hasyim Asyari melalui aplikasi pesan, Sabtu (28/9).
Hasyim menjelaskan, masa jabatan Presiden sudah ditetapkan dalam waktu tertentu (fix term). Artinya, lima tahun dihitung sejak Pilpres. Hal itu sudah dilakukan sejak Pilpres dan pelantikan Presiden 20 Oktober 2004.
Pemilu 2004 sendiri merupakan kali pertama Indonesia memilih presiden secara langsung lewat pemilihan umum. Pemilu berlangsung dua putaran dan kemudian dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.
Hasyim melanjutkan, sejak itu pada Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 siklus lima tahunan masa jabatan presiden adalah 20 Oktober. "Karena itu hasil Pemilu 2019 pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, tanpa melihat jatuh pada hari apa," ujar Hasyim menegaskan.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengklaim kelompok yang menunggangi aksi unjuk rasa mahasiswa menolak RKUHP dan sejumlah RUU di Gedung DPR/MPR, Jakarta, bukan untuk mengoreksi kebijakan pemerintah.
Menurutnya, kelompok itu ingin menduduki DPR/MPR agar Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin tidak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden oleh DPR periode 2019-2024. "Kelompok yang mengambil alih mahasiswa itu bukan murni lagi untuk mengoreksi kebijakan pemerintah, tapi telah cukup bukti mereka ingin menduduki DPR dan MPR agar DPR tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam arti DPR tidak dapat dilantik," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (26/9). (cnn/det/udi)



Loading...