Jokowi soal Pimpinan KPK: Tak Ada Pengembalian Mandat | Malang POST

Rabu, 26 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Jokowi soal Pimpinan KPK: Tak Ada Pengembalian Mandat

Senin, 16 Sep 2019,

JAKARTA - Presiden Joko Widodo angkat suara terkait pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang menyerahkan tanggung jawab atau mandat pengelolaan lembaga antirasuah kepada dirinya. Dia meminta Agus cs dapat bersikap bijak sebagai pejabat negara.
Jokowi menyatakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tak dikenal istilah pengembalian mandat kepada presiden. "Dalam UU KPK tidak ada, tidak mengenal yang namanya mengembalikan mandat. Enggak ada, enggak ada," kata Jokowi usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional ke-16 HIPMI, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9).
Jokowi mengatakan, dalam UU KPK itu pergantian pimpinan KPK pun karena alasan lain, mulai dari mengundurkan diri hingga kasus pidana. "Yang ada itu mengundurkan diri, ada. Meninggal dunia ada, terkena tindak pidana korupsi, iya. Tapi yang namanya mengembalikan mandat tidak ada," ujarnya melanjutkan.
Jokowi mengatakan sejak awal tak pernah meragukan pimpinan KPK periode 2015-2019. Menurutnya, KPK merupakan salah satu lembaga negara, sehingga pemimpinnya pun harus bersikap bijak dalam bernegara. "Jadi bisa saya sampaikan KPK itu lembaga negara, institusi negara. Jadi bijaklah dalam kita bernegara," tuturnya.
Lebih jauh Jokowi mengaku belum tahu kapan akan bertemu dengan pimpinan KPK Jilid IV itu. Presiden terpilih itu menyatakan bahwa pertemuan akan diatur oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Tanyakan Mensesneg ada enggak pengajuan itu. Kalau ada tentu akan diatur waktunya dengan acara yang ada di presiden," kata Jokowi.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Jokowi. Hal ini menyikapi sejumlah 'serangan' terhadap KPK belakangan ini, termasuk soal revisi UU KPK. "Setelah kami pertimbangkan maka kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab KPK dengan berat hati pada Jumat ini, kami menyerahkan pengelolaan KPK kepada Presiden," kata Agus saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9).
Agus menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu perintah dari presiden terkait apakah pihaknya masih akan dipercaya memegang tanggung jawab di KPK hingga Desember. "Kami tunggu perintah itu dan kemudian akan operasional seperti biasa kami tunggu perintah itu, mudah-mudahan kami diajak presiden bicara terkait kegelisahan kami," ujar Agus.
Menurut Presiden Jokowi, pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi-substansi yang ada di dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang UU KPK. Pihaknya, mendukung beberapa poin dalam draf revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR.
"Saat ini pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi-substansi yang ada di revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu," kata Jokowi, kemarin.
Sejumlah substansi yang Jokowi dukung dalam revisi UU KPK ini antara lain, soal pembentukan dewan pengawas, kewenangan menghentikan penyidikan atau menerbitkan SP3, pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sementara itu, sejumlah poin yang ditolak Jokowi yakni, penyadapan harus izin pihak eksternal dan cukup izin dewan pengawas, penyelidik dan penyidik hanya dari unsur polisi dan jaksa, penuntutan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, serta pengelolaan LHKPN di luar KPK.
Jokowi lantas mengajak semua pihak mengawasi bersama revisi UU KPK yang bergulir di DPR. Presiden terpilih itu mengklaim bahwa lembaga yang kini dipimpin Agus Rahardjo Cs itu tetap kuat dan terkuat dalam pemberantasan korupsi. (cnn/ra/udi)

Editor : udi
Penulis : net

  Berita Lainnya



Loading...


Honda
mitsubhisi
Loading...