Jokowi Dibantu Tim 7 untuk Seleksi Menteri | Malang Post

Kamis, 14 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Selasa, 22 Okt 2019, dibaca : 420 , udi, net

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menunjuk tujuh orang untuk membantu menyusun kabinet pemerintahan periode 2019-2024.  Diketahui, sejak Senin (21/10) hingga Selasa (22/10) siang, sudah lebih dari 24 orang yang dipanggil Jokowi ke Istana dan mengenakan kemeja putih. Hal itu dikatakan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin. "Dalam (penyusunan) kabinet itu Presiden menunjuk beberapa orang membantu tugasnya sehari-hari," kata Bey di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10).
Bey menjelaskan, tujuh orang yang membantu Jokowi itu, yakni Pratikno, Pramono Anung, Moeldoko, Retno Marsudi, Soekardi Rinakit, Ari Dwipayana, dan Alexander Lay. Mereka diberi tugas khusus oleh Jokowi untuk membantunya selama Kabinet belum terbentuk. "Tidak ada kriteria langsung, diberi tugas selama susun kabinet. Bertugas membantu," kata Bey.
Khusus untuk juru bicara Presiden, Jokowi telah menunjuk Fadjroel Rachman, Staf Khusus bidang Komunikasi Kepresidenan.
Sebanyak 24 tokoh mendatangi Istana Kepresidenan mengenakan kemeja putih dan bertemu Jokowi menjelang pengumuman kabinet untuk 2019-2024. Mulai dari kalangan profesional seperti Nadiem Karim, Wishnutama, Erick Thohir, hingga politikus seperti Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Edhy Prabowo, Syahrul Limpo.

   Baca Juga : Pipa Pertamina di Cimahi Meledak, Satu Operator Tewas
Presiden Joko Widodo telah memanggil sejumlah tokoh yang masuk daftar calon menteri sejak Senin (21/10) kemarin. Pakta integritas, yang berisi terutama soal komitmen anti-korupsi, pun diminta untuk ditandatangani para calon itu.
Mantan Ketua Umum Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Erick Thohir, mengatakan, pakta integritas ini akan diteken setelah semua menteri resmi dilantik. "Beliau juga tidak sungkan-sungkan semua calon menteri harus tandatangani pakta integritas. Nanti kalau pada saat dilantik harus ditandatangani," ujar Erick.
Salah satu calon menteri dari PKB, Ida Fauziyah mengatakan pakta integritas itu memuat syarat di antaranya harus Warga Negara Indonesia (WNI), tidak terlibat kasus korupsi, dan sehat jasmani serta rohani. Senada, calon menteri lainnya, Basuki Hadimuljono juga menyampaikan tiga syarat yang termasuk dalam pakta integritas. "Ada tiga hal yang disampaikan, tidak terjerat pidana, tidak rangkap jabatan, dan tidak berkewarganegaraan ganda," katanya.
Kewajiban untuk menandatangani pakta integritas ini berbeda dengan penyusunan kabinet yang dilakukan Jokowi lima tahun lalu. Pada 2014, Jokowi tak menyebutkan kewajiban tanda tangan pakta integritas. Hanya saja saat itu Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri rekam jejak para menteri.
Terkait kewarganegaraan, Jokowi pernah tersandung kasus Archandra Tahar pada 2016. Saat itu, Jokowi menunjuknya sebagai Menteri ESDM untuk menggantikan Sudirman Said. Padahal, Archandra memiliki kewarganegaraan ganda Indonesia-Amerika Serikat. Belum genap sebulan Archandra menjabat sebagai menteri ESDM, Jokowi mencopotnya. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. pun menjabat sebagai pelaksana tugas saat itu. (cnn/ra/udi)



Loading...