Jokowi Akan Canangkan Pemulihan DAS di Kota Batu | Malang Post

Selasa, 12 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Jumat, 08 Nov 2019, dibaca : 333 , aim, kris

BATU - Pencanangan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GN PDAS) bakal digelar di Kota Batu pada 4-5 Desember mendatang. Kota Batu ditunjuk  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena memiliki mata air sungai Brantas yang mengaliri 14 kota/kabupaten di Jawa Timur.
Rencananya, pencanangan GN PDAS  dipusatkan di Area Model Konservasi dan Edukasi (AMKE) Desa Oro-Oro Ombo yang akan dibuka  Presiden Joko Widodo.
Persiapaan sudah mulai dilakukan Pemkot Batu. Wakil Wali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso M.M bersama Sekda Zadiem Efisiensi, Kepala OPD dan pihak Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo, Jumat (8/11), meninjau kesiapan lokasi AMKE.
"Dipilihnya Kota Batu sebagai daerah pencanangan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GN PDAS) karena beberapa pertimbangan.  DAS Brantas di Kota Batu masuk 15 DAS prioritas nasional," ujar Wawali  kepada Malang Post.
Dijelaskannya, Kota Batu juga memiliki Area Model Konservasi dan Edukasi (AMKE) Desa Oro-Oro Ombo, juga memiliki lahan area penggunaan lain (APL) yang berbatasan langsung dengan hutan lindung Panderman dan berfungsi sebagai kawasan lindung.
Dalam tinjauan yang dilakukan, pihaknya melihat apa saja yang perlu dipersiapkan dan diperbaiki sebelum kedatangan RI 1. Sehingga saat kegiatan berlangsung semuanya sudah siap.
Beberapa diantanya yang tengah dipersiapkan seperti perbaikan lampu PJU mati, penentuan titik parkir, persiapan tempat istirahat, tempat pameran, hingga lokasi penanaman pohon.
Punjul menerangkan, untuk lahan AMKE yang menjadi tempat kegiatan juga bersebelahan dengan lahan aset Pemkot Batu yang memiliki luas sekitar 40 hektar. Serta aset Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo sekitar 18 hektar.
Lokasi AMKE tersebut juga dimanfaatkan Kelompok Tani Hutan Panderman (KTHP) yang dibina Cabang Dinas Kehutanan Provinsi. KTPH yang memiliki 42 anggota itulah yang mengerjakan area AMKE.
“Pembinaan KTPH oleh Cabang Dinas Kehutanan telah dilakukan dan berjalan selama dua tahun, diantaranya membuat DAM Penahan, sumur resapan atau biopori, hingga kandang komunal terbuka untuk umum dengan cara bagi hasil,” jelasnya. (eri/aim)



Loading...