Janji-Janji Sanusi Tanpa Kajian, Anggarannya Belum Jelas | Malang Post

Minggu, 15 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Sabtu, 12 Okt 2019, dibaca : 888 , bagus, ira

MALANG – Janji-janji Bupati Malang, H. M. Sanusi menggelontorkan beragam bantuan, mendapat sorotan banyak pihak. Tidak terkecuali anggota DPRD Kabupaten Malang. Beberapa dewan menyebutkan, janji tersebut hanya angin surga dan ada muatan kepentingan. Terlebih tahun 2020, merupakan tahun politik, di mana Kabupaten Malang menggelar Pemilihan Kepala Daerah.
Salah satu yang menyoroti janji-janji Sanusi adalah H. Ahmad Daniyal. Anggota komisi III DPRD Kabupaten Malang ini meminta Sanusi untuk tidak mengumbar janji dan memikirkan dulu sebelum dia mengucapkan janjinya.
”Janji memberikan bantuan itu boleh-boleh saja. Tapi satu yang harus dipahami, kekuatan anggaran itu juga harus dilihat. Kedua sebelum mengucapkan harus sudah melakukan kajian. Jangan lah masyarakat ini diberi angin surga,’’ urainya.
Daniyal mengatakan, ada beberapa janji Sanusi, yang tidak masuk akal. Di antaranya adalah bantuan  kepada masing-masing desa/kelurahan Rp 1,5 M melalui program Aspirasi Kepala Desa (AskaDes).
”Ini, mau diambilkan anggaran dari mana? Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran, Red)?  Silpa yang mana. Apakah iya, tahun 2019 Silpanya mencapai itu. Apakah tidak ada yang lebih prioritas?,’’ papar pria yang juga Ketua DPC PPP Kabupaten Malang.
Dia pun meminta Sanusi untuk mengkoreksi keuangan daerah. Di mana PAD Kabupaten Malang, tidak seimbang dengan APBD. ”Janganlah kemudian hasil akhirnya justru dilemparkan ke dewan. Lebih baik dipikirkan dulu sebelum memberikan janji. Kalau itu memang tidak rasional, ya jangan diucapkan,’’ ungkapnya.
Dilemparkan ke dewan itu dimaksudkan Daniyal, karena pembahasan anggaran itu melibatkan anggota DPRD Kabupaten Malang. Dan saat usulan tidak rasional, sudah dipastikan tidak akan disetujui.
”Kalau usulan tidak disetujui, kemudian mengatakan bahwa dewan tidak setuju. Lalu masyarakat pun akan menyalahkan dewan yang tidak setuju. Nah, seperti ini gak usah lagi. Lebih baik mengusulkan yang relevan dan rasional, dengan disertai kajian atau dasar hukum,’’ tuturnya.
Daniyal juga menyampaikan, beberapa waktu sebelumnya sempat mendengar Sanusi menjanjikan mobil operasional untuk masing-masing kepala desa. Janji ini juga dikatakanya sangat tidak rasional.
”Ada yang lebih prioritas dari mobil operasional. Yaitu masalah pendidikan dan kesehatan. Kalau bantuannya tentang itu, terus terang kami setuju, karena pro rakyat. Tapi juga jangan hanya membantu, melainkan harus melakukan kajian dulu. Bantuan itu memiliki dasar hukum atau tidak,’’ urainya.
Ditanya apakah tebar janji itu berkaitan dengan tahun politik? Daniyal tersenyum. Dia juga enggan memberikan komentar.
”Ya tahu sendiri lah, kan bukan rahasia umum. Tapi jangan salah ya, setiap rupiah yang dikeluarkan, harus bisa dipertanggung jawabkan. Kedua kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang tetap melakukan pengawasan,’’ ucapnya.
Sorotan juga diberikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Darmadi SE. Dihubungi Malang Post, Darmadi mengatakan, janji-janji bantuan oleh Sanusi sebagai Bupati Malang ini tidak pernah sekalipun dibahas dengan anggota DPRD. Sehingga menurut Darmadi, banyak anggota DPRD tidak tahu dengan janji-janji itu. Apalagi pembahasan Rancangan APBD tahun 2020 juga belum dilakukan.
”KUA PPAS memang sudah. Tapi kan membahasnya tentang plafon anggaran. Untuk usulan program dan anggaran akan dibahas dalam pembahasan R-APBD. Jadi belum,’’ katanya. Darmadi sendiri mengaku kaget dengan janji-janji yang diusulkan Sanusi.
”Wow, banyak ya bantuannya. Semoga masyarakat seneng itu,’’ katanya. Tapi itu anggarannya dari mana ya? Apakah anggaran APBD Kabupaten Malang mampu untuk memenuhi itu?,’’ tegas Darmadi dengan nada kembali bertanya.
Darmadi mengatakan, Kabupaten Malang masih banyak memiliki program prioritas. Apalagi tahun 2020 merupakan tahun terakhir RPJMD. Sementara ada beberapa program prioritas itu belum tercapai.
”Dari pada mengumbar janji, lebih baik fokus pada penyelesaian RPJMD dulu saja. Karena keberhasilan pemerintahan itu, jika RPJMD nya sukses,’’ ungkapnya.
Sama dengan Daniyal, Darmadi meminta Sanusi tidak banyak menebar janji. Terlebih janji itu sejak awal diketahui tidak dapat ditepati.
”Prinsipnya, sebelum mengucapkan janji, harus dilakukan kajian, dan bantuan itu harus ada dasar hukumnya,’’ tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejak dilantik menjadi Bupati Malang, 17 September 2019 lalu, H. M Sanusi semakin perhatian kepada warga Kabupaten Malang. Perhatian itu ditunjukkan Sanusi dengan menebarkan beragam janji berupa bantuan. Dan yang menarik, hampir semua janji bantuan itu diberikan pada tahun 2020 mendatang.
Di mana saat itu merupakan tahun politik, dan Pemerintah Kabupaten Malang akan menggelar Pilkada. Janji itu di antaranya memberikan bantuan Bosda mulai siswa PauD hingga SMP/MTs, gratis biaya rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Malang untuk pasien kelas  3 tidak mampu, bantuan Rp 1,5 M setiap desa dan kelurahan untuk program AskaDes, bantuan 1.000 ekor ayam dan kandang untuk PKK Kecamatan se Kabupaten Malang dan masih banyak lagi.(ira/ary)



Jumat, 13 Des 2019

Skadron 32 Lanud Abd Saleh

Loading...