MalangPost | Jangan Ada Fitnah dalam Penggunaan Anggaran Pergeseran

Minggu, 07 Juni 2020

  Mengikuti :


Jangan Ada Fitnah dalam Penggunaan Anggaran Pergeseran

Jumat, 10 Apr 2020, Dibaca : 1107 Kali

MALANG - Penyampaian LKPJ Wali Kota Malang tahun 2019 dikritisi Komisi D DPRD Kota Malang masih belum maksimal pelaksanaannya. Ditambah dengan wabah Covid-19 di Kota Malang, Pemkot Malang dinilai belum melakukan transparasi dan komunikasi intens dengan DPRD Kota Malang.


Hal ini disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kota Malang H Ahmad Wanedi. Ia menjelaskan angka stunting di Kota Malang masih cenderung tidak berubah dan belum mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya dalam LKPJ 2019.
“Kami melihat angka stunting ini masih tinggi bahkan cenderung meningkat. Ini bagaimana penjelasan walikota?,” paparnya.


Politisi PDI Perjuangan ini melanjutkan tidak hanya itu sistem pendidikan seperti apa yang nanti akan dilaksanakan Pemkot Malang ditengah wabah Covid-19 ini. Karena meliburkan dan belajar di rumah terus menerus akan mempersulit sistem di kemudian hari.
Tidak hanya itu khusus situasi darurat saat ini, Komisi D DPRD Kota Malang memandang Pemkot Malang belum menjelaskan rinci skema PSBB yang akan dilakukan. Jalinan komunikasi intens dengan legislatif belum dilakukan maksimal.
“Membangun komunikasi dan sinergi ada aturannya sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014. Utamanya dalam transparasi anggaran supaya tidak ada fitnah di kemudian hari,” tegas Wanedi.


Ia juga menambahkan Pemkot Malang kembali harus mempertimbangkan dana anggaran untuk penanganan Covid-19. Komisi D mendesak Pemkot Malang agar dana MCC, Block Office Mini, Kayutangan Heritage hingga Islamic Center di realokasi untuk tambahan dan penanganan Covid-19. (ica/aim)

Editor : Muhaimin
Penulis : Francisca Angelina