Jalan Tengah Regenerasi Bulutangkis - Malang Post

Kamis, 21 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Rabu, 11 Sep 2019, dibaca : 1275 , mp, tamu

Hampir sepekan lebih ini, dunia olah raga kita sedang ramai dengan tarik ulur audisi bulu tangkis untuk usia anak yang diselenggarakan oleh PB Djarum, dan Djarum Foundation. Tarik ulur ini tak ayal, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap club-club bulu tangkis daerah yang berkeinginan atlet-atletnya bisa bergabung dan besar bersama PB Djarum.
Namun, demikian mimpi untuk dapat bergabung dengan PB Djarum harus sirna karena komitmen melaksanakan Peraturan Pemerintah No 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan “nasihat” kepada PB Djarum agar tidak menggunakan brand dari produk tembakau Djarum. Selama ini lekat sekali bahwa Djarum adalah brand,image, publikasi produk tembakau yang popular di Indonesia bahkan telah memberikan kontribusi terhadap pendidikan, kesehatan, olah raga, lingkungan, dll. Letupan ini bisa menjadi awal dari upaya mereduksi branding produk tembakau dalam mendukung isu pendidikan, kesehatan, olah raga, dan lingkungan.

Komitmen Indonesia tentang pemenuhan Hak-Hak Anak
Pada konteks yang lebih luas lagi ketika Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden No 36 tahun 1990, ada sebuah komitmen yang telah disepakati untuk memenuhi hak-hak anak di Indonesia.
Pasca Kepres No 36 ini terbit kemudian beberapa upaya dilakukan pemerintah untuk menjaga komitmen terhadap hak anak, yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kedua, Undang-Undang No 4 tahun tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Ketiga, Undang-Undang No 19 tahun 1999 tentang Konvensi ILO No. 105. Concerning The Abolition Of Forced Labour.. Keempat, Undang-Undang No 1 tahun 2000 tentang Konvensi ILO No. 182. Mengenai Pelarangan dan Tindakan Kekerasan. Kelima, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Keenam, Undang-Undang No 9 tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang No 10 tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak. Ketujuh, Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedelapan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan masih banyak lagi aturan terkait dengan anak.
Semua peraturan yang telah dituangkan dalam beberapa Undang-Undang di atas, tidak ada satupun yang berkeinginan mengekang tumbuh kembang anak, menihilkan peran-peran dunia usaha, masyarakat dan pemerintah.. Penulis memahami kompleksitas pemenuhan hak anak di Indonesia, tidak dengan mudah untuk dilakukan secara utuh tetapi harus terus dilakukan dengan niat tinggi meskipun bertahap tertatih-tatih.
Meskipun, masalah produk tembakau sampai hari ini masih controversial.  Satu sisi penyumbang cukai, satu sisi memiliki dampak buruk kesehatan, satu sisi memberikan lapangan kerja bagi masyarakat, satu sisi muncul fatwa haram produk tembakau, sisi lain mendukung olah raga, seni, lingkungan, pendidikan satu sisi yang lain terkendala aturan perundang-undangan. Nah, terus bagaimana? Eksistensinya tetap ada untuk mencukupi pendapatan daerah dan negara tetapi ekspansinya di batasi.
Peraturan Pemerintah No 109 tahun 2012
Pasca disahkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan pemanfaatan tembakau, maka pemerintah memerlukan pelaksanaan teknis terkait Undang-Undang tersebut khususnya Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 116 tersebut berbunyi  “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Apabila kita mencermati PP Nomor 109 tahun 2012 tersebut, maka sejatinya sudah jelas apa yang diamahkan, inilah yang menurut KPAI audisi badminton PB Djarum tidak sejalan dengan aturan yang ada.
Pada PP tersebut tertulis tegas pada pasal 47 ayat (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh Produk Tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
Kita semua telah mafhum dan popular nama-nama produk tembakau (baca:rokok) yang besar, sedang, bahkan kecil hidup tumbuh dan besar di Indonesia sampai detik ini. Tidak dapat dipungkiri, mereka saat ini semakin ‘humanis’ dengan program tanggung jawab sosial perusahaannya (CSR) yang dirasakan manfaatnya. KPAI yang diberikan mandat oleh pemerintah melakukan promosi, pencegahan, perlindungan untuk pemenuhan hak anak di Indonesia, dipastikan tidak ada niat sedikitpun untuk menghalangi program kegiatan yang berkaitan dengan penumbuhan minat dan bakat anak.
Solusi Pasti Ada
Penulis teringat dengan pernyataan JF Kennedy : Tidak Ada Makan Siang yang Gratis, sepertinya ini yang akan ditegaskan oleh KPAI yang secara tidak langsung anak “tereksploitasi”dengan even tersebut. Seandainya PB Djarum dan Djarum Foundation “RELA dan IKHLAS” kata Djarum tidak muncul sebagai penyelenggara dan publikasi lainnya, saya kira bukan hal yang mudah.
Mungkin ada beberapa solusi untuk mengakhiri polemic ini, Pertama; sebagai penyelenggara PB Djarum dengan Djarum Foundation rela untuk tidak diberikan ruang branding  nama Djarum. Nama branding baru dibuat yang identik dengan dukungan terhadap bulutangkis anak-anak, namun masih dalam struktur yayasan dalam Djarum Foundation.
Kedua,  kegiatan tersebut difasilitasi oleh pemerintah dan pegiat anak di Indonesia. Bisa dengan KPAI, perguruan tinggi, perkumpulan club-club di daerah penyelenggara, KONI, KOI, dll, namun sumber dananya dari Djarum Foundation.
Ketiga, Pemerintah, PBSI, KPAI, Djarum Foundation, dan stakeholder lain yang selama ini berkontribusi kuat dalam perbulutangkisan Indonesia, untuk  segera merumuskan skema dan desain kegiatan regenerasi atlet. Skema yang tidak melanggar norma hukum yang ada dan kepentingan terbaik bagi anak. Agar tidak ada persekusi terhadap pihak-pihak yang selama ini dianggap bersitegang. Mari kita lakukan semua untuk kepentingan terbaik bagi masa depan Anak Indonesia sehat, unggul, bermartabat, dan berkemajuan. (*)

Oleh: Zaenal Abidin
Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMM dan Pegiat Isu Anak, Lansia dan Filantropi



Selasa, 19 Nov 2019

Birokrasi Masih *SANGKAR EMAS*

Loading...