Jadi Pengelola KHDTK, Mantapkan UB Forest | Malang POST

Senin, 24 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Jadi Pengelola KHDTK, Mantapkan UB Forest

Jumat, 24 Jan 2020,

MALANG – Universitas Brawijaya (UB) Malang menjadi laboratorium pendidikan di luar kampus utama karena telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai pengelolaan lahan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Penyerahan surat penetapan itu berbarengan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Jakarta, Kamis.
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini  dilakukan Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dan Rektor Universitas Brawijaya Nuhfil Hanani, disaksikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Kedepan laboratorium tersebut diharapkan bisa menjadi sarana penunjang pendidikan bagi mahasiswa, penelitian bagi dosen, dan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar.
Rektor Universitas Brawijaya Nuhfil Hanani, juga menyambut adanya kerjasama dan keberadaan KHDTK atau yang dikenal dengan Universitas Brawijaya (UB) Forest ini.
"Saat ini kami telah memiliki pusat kajian agroforestri. Selain itu, kami akan mengembangkan sebagian lahan UB Forest menjadi pusat kegiatan yang bermanfaat seperti training center, pusat produksi kopi, dan pengembangan porang," ujar Nuhfil Hanani.
Konsep Green Campus yang sudah dicanangkan oleh perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Brawijaya, diharapkan menjadi kultur yang mengakar dalam bagian kehidupan proses belajar mengajar di kampus.
Menteri Siti menyampaikan, KLHK menyambut baik dan gembira atas inisiatif kerja sama yang secara resmi dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan komitmen bersama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
"Kami juga berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara nyata dan untuk mendorong tercapainya keadilan sebagaimana amanah dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengembangan; dan Pengabdian Kepada Masyarakat," kata Menteri Siti.
Menurutnya, bagi KLHK, Nota Kesepahaman ini juga bernilai strategis. Penandatangan MoU ini merupakan awal dari kerja sama para pihak, dan sinergi yang selama ini sudah terjadi, sekarang menjadi lebih kokoh dengan MoU ini.
Selanjutnya, Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Eselon I atau Kepala Satker sesuai dengan kewenangannya.
"Hal penting yang menjadi dasar penandatanganan MoU ini, harus ditindaklanjuti," tegasnya.
Sejumlah hal penting yang dapat segera ditindaklanjuti diantaranya berkenaan dengan kajian perubahan iklim, pengembangan ekowisata dan SDGs, produktivitas hutan produksi, pengendalian hama penyakit, pengendalian kebakaran hutan, pembinaan masyarakat sekitar hutan, pengembangan lembaga konservasi, dan perhutanan sosial khususnya agroforestri.
"Saya juga meminta agar segera ditindaklanjuti juga untuk kerjasama fasilitasi, pelatihan lapangan untuk pengelolaan sampah, daur ulang, dan recycling center, terutama terkait dengan circular economy," tambahnya. (imm/aim)

Editor : Muhaimin
Penulis : Imam Wahyudi

  Berita Lainnya



Loading...


Honda
mitsubhisi

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...