Independensi KPK Diuji | Malang POST

Kamis, 20 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Selasa, 14 Jan 2020,

Negara sudah mempercayakan penanggulangan korupsi lewat “pasukan” istimewanya yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Pasukan” (pembantu)  elit negara ini tentu saja sangat ditunggu kinerjanya untuk menyembuhkan penyakit masyarakat atau bangsa ini dengan mentalitas keberanian dan independensi.
Untuk mencapai idealisme itu, rakyat sangat berharap kalau “pasukan” elitis (KPK) yang dibangun negara itu tidak tergoda oleh jabatan yang didudukinya, sehingga tidak sampai terjerumus dalam kondisi “mendiamkan” siapapun yang terjerat korupsi.
Kalau KPK mampu menunjukkan sikap independensinya, maka dirinya ikut melakukan perubahan. Perubahan terbaik adalah perubahan yang dimulai dari “keberanian” tidak mengikuti jejak pendahulu atua kolega yang  bertahan dalam kultur busuk.
“Orang yang paling tidak bahagia ialah mereka yang paling takut pada perubahan,” kata Mognon Me Lauhlin, yang sejatinya sebagai kritik keras terhadap siapapun yang merasa miopik dengan perubahan.
Dalam ranah pemikiran Lauhlin itu bermakna siapa menolak perubahan atau reformasi berarti tidak menginginkan dan mengidolakan kebahagiaan. Rakyat tak akan berani mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan selama jagat kehidupan bermasyarakat dan bernegara mengalami perubahan.
Dalam jagat yuridis, perubahan menuju terlaksananya penegakan hukum, sebenarnya juga diorientasikan demi menyemaikan dan membumikan kebahagiaan bagi setiap pencari keadilan dan perindu atas membuminya  konstruksi Indonesia sebagai negara hukum yang berwibawa.
Siapa yang tidak bahagia jika setiap pencari keadilan mendapatkan jaminan kepastian hukum? Bagaimana tidak bahagia hati pencari keadilan jika setiap aparat KPK mampu menjadi pembumi atas terlaksananya sistem peradilan pidana (criminal justice system)? Siapa rakyat negeri ini yang tidak suka jika menyaksikan setiap elemen KPK mampu memberikan “kado” mengerikan pada siapapun yang jadi kriminal elite?
Sayangnya, tidak semua elemen masyarakat yang merasa bahagia dengan gerakan perubahan. Ada banyak yang tidak suka jika ada perubahan, pasalnya jika perubahan dilakukan, opsi dan jalan menguntungkan yang selama ini dijalani dan ditradisikannya, bukan hanya terancam, tetapi juga bisa lenyap.
Harta ilegal yang semestinya mengisi pundi-pundi kekayaannya, akhirnya tersumbat dan gagal menaikkan strata elitismenya jika setiap mental aparat KPK benar-benar mengikuti semangat reformasi dan menjadikan semua penjahat, khususnya para pelaku “kejahatan krah putih” sebagai musuhnya.
Dalam tataran itu, logis jika kemudian sindikasi elitis atau kelompok pemangku kekuasaan yang bermantal malversai berusaha menciptakan duri yang ditujukan untuk menghambat gerakan perubahan.
Di samping  oknum pemangku kekuasaan atau  penyelenggara Negara bermental itu tidak mau sumber kemapanan atau eksklusifitasnya terhenti dan mati, mereka juga sudah tereduksi jiwa nasionalismenya. Mereka tak peduli negeri ini punya marwah sebagai Negara hukum atau tidak. Baginya yang terpenting adalah segala hajat berburu uangnya terwujud.
Hingga sekarang reformasi di kalangan penyelenggara negara dinilai masih “setengah hati”, sesekali seperti muncul api menyala reformasi dari kalangan elite kekuasaan, tapi faktanya yang menyala adalah semangat dan aktifitas korupsi. Tetangkapnya elemen KPU oleh KPK hanyalah “contoh” yang membenarkan kalau  sebesar apapun gaji yang diterima pejabat, masih belum jadi jaminan mentalitasnya Tangguh.
Uang dan jabatan masih tak ubahnya seperti suatu “proyek” yang “dilelang” di kalangan para koruptor. Sumberdaya kehidupan rakyat  ini menjadi obyek “penjarahan” secara individual dan kelompok. Mereka menjadikan negeri ini tidak ubahnya lahan empuk yang digunakan ajang perburuan untuk menentukan siapa yang jadi pemenang dan meraih strata kehidupan paling elitis.  
Mereka itu tidak peduli dengan nasihat filosof Aristoteles yang mengingatkan, bahwa “semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan, maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kesusilaan, kemanusiaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan”.
Peringatan filosof itu sudah beradab-abad dikumandangkan untuk menjadi pagar bagi kalangan pengemban profesi hukum supaya tidak sampai terjerumus dalam praktik penghancuran kebenaran, kemanusiaan, dan keadilan. Maunya, setiap pengemban profesi hukum menjadi kumpulan subyek yang teguh dengan kode etiknya, dan bukan “teguh” memperbudak diri di jalur “kejahatan berdasi”.
Sayangnya, mereka menjatuhkan dan memeluk opsinya sebagai pelakunya. Para “sindikat” ini mengidentikkan gerakan perubahan sebagai ancaman serius yang bisa menghancurkan misinya. Gerakan perubahan dianggapnya sebagai strategi penutupan jalan mencari kepuasan dan kebahagiaan (kesejahteraan).
Normal saja jika oknum-oknum dari lembaga manapun yang sudah menyukai dan mentradisikan penyalahgunaan kekuasaan (korupsi), memperkuat barisan sindikasinya guna mengalahkan para pejuang perubahan reformasi seperti KPK. Mereka giat memperbarui model-model perlawanan atau cara-cara mengalahkan para penggerak penegakan hukum dan keadilan. Ketika misalnya KPK belum membongkar total “siapa-siapa” atau kekuatan politik apapun di balik elemen KPU yang  tertangkap, maka ini namanya uji independensinya.
Komunitas koruptor tentu tidak akan membiarkan KPK jadi penguat reformasi hukum menjadi kuat, sehingga dengan berbagai bentuk cara dirumuskan dan digunakan untuk melemahkan idependensinya.
Keberadaan penyakit penyalahgunaan kekuasaaan, sejatinya menjadi  eksaminasi ideologi kinerja aparat KPK. Kalau memang menyadari, bahwa dirinya adalah aparat penegakan hukum istimewa, maka tentulah dirinya akan berusaha menunjukkan kinerja maksimal, jujur, dan berintegritasnya atau menegakkan ideologi penegak hukum supaya tidak kalah oleh koruptor.
Kejahatan istimewa bernama korupsi yang sudah berdampak menyengsarakan rakyat, menghancurkan ketahanan ekonomi bangsa, membuat karut marut wajah peradaban, dan memiskinkan masyarakat secara berlapis-lapis ini, hanya bisa dilawan oleh aparat KPK bermental bersih dan pemberani, serta punya ideologi penegakan hukum bernyawakan independensi yang benar yang ideologi ini tidak dibiarkannya menjadi “macan kertas”, melainkan dijadikannya sebagai ruh reformasi untuk melawan siapapun yang diduga jadi pelaku dan penyebar bibit-bibit penyalahgunaan kekuasaan dari level manapun.(*)

Oleh: Bambang Satriya
Guru Besar Universitas Merdeka Malang dan penulis buku Filsafat Pancasila

Editor : Redaksi
Penulis : Bambang Satriya



Loading...


Honda
mitsubhisi

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...