MalangPost - Hindari Konflik Perumahan dan Kampung, Fraksi-Fraksi Setujui Ranpeda Inisitif

Jumat, 10 Juli 2020

  Mengikuti :

Hindari Konflik Perumahan dan Kampung, Fraksi-Fraksi Setujui Ranpeda Inisitif

Kamis, 13 Feb 2020, Dibaca : 669 Kali

BATU - Tiga Ranperda inisiatif Pemkot Batu tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas serta Ranperda Perubahan atas Perda Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mendapat dukungan fraksi-fraksi DPRD. Fraksi-fraksi menerima Ranperda tersebut dan segera melakukan pembahasan.
Juru bicara fraksi PKB, Nur Ali menegaskan, tiga Ranperda berhubungan langsung dengan peningkatan fasilitas dan pelayanan masyarakat. "Tiga Ranperda ini sangat penting. Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas misalnya, itu untuk menghindari konflik antara perumahan dan kampung. Akses jalan bisa diambil pemerintah agar tidak ada eksklusifitas. Begitu juga dengan permasalahan saluran limbah," bebernya.
PKB meminta, Pemkot memperhatikan kesesuaian dengan perda lain, seperti RTRW. RTRW sudah mengatur zona pembangunan. Dia menilai masih banyak pengembang nakal. Mereka bisa saja langsung meninggalkan lokasi perumahan.
Padahal ada fasilitas belum selesai dan terkadang perumahan menjual lahan untuk prasarana, sarana dan utilitas.
Mengenai Retribusi Pasar, pihaknya meminta transparansi. Pansus bisa mencermati dan mendalami permasalahan mengingat retribusi pasar selama ini kurang maksimal.
"Dengan Ranperda ini, kami minta penataan kembali lapak pasar dan penertiban retribusi. Serta memperhatikan kebersihan lingkungan pasar, fasilitas toilet umum dan memberikan keamanan," paparnya.
Khusus keamanan pasar, fraksi PKB meminta agar tindakan kriminal bisa diminimalisir dengan adanya security dan pemasangan CCTV. Hidran juga harus ada dan berfungsi baik untuk mencegah kebakaran.
Perubahan Atas Perda Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pihaknya meminta agar Pemkot mewujudkan administrasi aset atau kekayaan daerah agar optimal. "Untuk retribusi kekayaan daerah, kami harap nanti mampu memperbaiki sistem manajemen kekayaan daerah lebih efisien dan transparan," ungkapnya.
Sedangkan Fraksi Gerinda, ungkap Agung Sugiyono, tiga Raperda bisa  dilakukan pembahasan lebih lanjut. Peningkatan infrastruktur bagi masyarakat sangat mendesak."Raperda Retribusi Pasar, khususnya untuk kenaikan retribusi penting untuk peningkatan infrastruktur. Mengingat banyak pedagang yang mengeluhkan jalan pasar yang berlubang, becek saat hujan, dan parkir yang semrawut," bebernya.
Hal itu, lanjut dia, membuat para pedagang dan masyarakat kurang nyaman karena terkesan kumuh. Sehingga hal tersebut perlu pebaikan melalui peningkatan retribusi parkir. Namun dengan kenaikan retribusi, ia menegaskan ada infrastruktur tetap jelek atau tidak diperbaiki. (eri/feb)

Editor : Febri Setyawan
Penulis : Kerisdiyanto