GBHN Sebaiknya Disusun Bersama - Malang Post

Kamis, 21 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Minggu, 01 Sep 2019, dibaca : 760 , MP, tamu

21 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1998, merupakan tonggak bersejarah bagi dinamika bangsa ini, dikenal dengan nama reformasi. Salah satu hasil reformasi adalah perubahan mengenai mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden.  Perubahan ini merupakan konsekuensi dari perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang semula sebagai institusi tertinggi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hasil perubahan UUD menempatkan MPR berkedudukan  setara dengan institusi negara yang lain.
 Kini terjadi dinamika  ketatanegaraan, ada nuansa romantisme untuk kembali kepada masa lalu, salah satunya adalah memberikan  kewenangan (lagi) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),  memiliki kewenangan yang optimal agar dapat berkiprah dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, utamanya penyusunan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN), kelak bila GBHN tersusun, maka penyelenggaraan negara berpedoman pada ketentuan yang telah termuat dalam GBHN itu.
Tetapi, harus dimengerti semua pihak, bahwa secara konstitusional, memberikan kewenangan kepada MPR untuk menyusun GBHN telah tertutup, sebab pasal kewenangan MPR menetapkan GBHN itu tidak tercantum lagi pada UUD hasil perubabahan UUD di awal reformasi itu. Harus diingat pula bahwa salah satu point perubahan UUD pada waktu itu ialah penguatan system pemerintahan presidensiil.  Padahal   Kewenangan pada institusi  negara, berkaitan erat dengan sistem pemerintahan. Diandaikan sistem pemerintahan didikotomikan ada sistem pemerintahan presidensiil dan parlementer  (tentunya terdapat sistem pemerintahan di luat sistem tersebut). Para pengkaji ketatanegaraan pastilah memahami bahwa di dalam sistem pemerintahan presidensiil menempatkan presiden sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan besar, selain presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Badan perwakilan, dalam sistem pemerintahan presidensiil, sebagai kekuasaan penyeimbang agar presiden sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif mendominasi kekuasaan sehingga menjadi pemerintahan yang absolut. Demikian yang diinginkan dari pemikir Perancis Montesquieu ( 1689-1755)  untuk mencegah sebuah pemerintahan yang absolut, Seperti yang dituangkan dalam bukunya The Spirit of Laws .
Dengan adanya GBHN yang disusun oleh MPR dan dijalankan oleh Presiden, maka keinginan penguatan system presiden yang tersurat di awal reformasi menjadi mentah lagi, model ini harus diakui sebagai bagian dari system pemerintahan presidensiil.
Harus kita pahami juga bahwa keberadaan GBHN, pastilah membutuhkan landasan hukum, landasan hukum yang kini sedang dipikirkan oleh MPR (2014-2019) berupa pasal tentang kewenangan MPR untuk menyusun GBHN, untuk itulah  perubahan UUD secara terbatas direkomendasikan kepada MPR periode 2019-2024. Namun perubahan secara terbatas itu pun sulit untuk ditentukan seberapa limitasinya.
Siapapun yang pernah belajar ilmu hukum, terutama dalam hal penyusunan regulasi pasti tahu, bahwa, jangankan satu pasal satu ayat saja sangat diperhatikan implikasi hukumnya. Baik secara internal dalam satu regulasi, maupun terhadap regulasi lain yang kedudukannya sejajar, apalagi dengan regulasi yang kedudukannya di atasnya. Pastilah asas asas  hukum umum menjadi landasan berfikir dalam setiap menentukan putusan putusan, baik itu berupa ayat, pasal maupun Bab dalam suatu regulasi.

Implikasi Politik dan hukum hadirnya GBHN

Marilah kita andaikan, MPR bersepakat melakukan perubahan UUD, yang menghasilkan ketentuan yang berbunyi :  “MPR berwenang menetapkan GBHN “ kembali masuk ke UUD. Apakah berhenti di sini? Sebaiknya dipahami , bahwa  pasal ini berimplikasi pada berbagai hal, antara lain :

Pertama, berimplikasi pada mekanisme apakah yang dapat dijadikan rujukan untuk memberi kewenangan kepada MPR memerintahkan presiden menjalankan GBHN, sebab Presiden bukanlah bawahan MPR. Apakah akan termuat juga kewenangan MPR untuk mewajibkan kepada presiden untuk melaksanakan GBHN itu? Kerumitan bernegara akan terjadi, sebab Presiden dipilih oleh rakyat, dan rakyat melilih dengan salah satu pertimbangannya paparan visi dan misi calon presiden, sehingga ketika bekerja atas dasar GBHN, sangat mungkin terjadi antara program kerja yang ditawarkan saat berkampanye tidak ditemukan pada GBHN.
Kedua , implikasi hukum dan atau politik apakah yang akan terjadi bila presiden tidak menjalankan GBHN susunana MPR, ingat Presiden dipilih oleh rakyat, secara demikian Presiden tidak bertanggungjawab kepada institusi lain, bertanggungjawab secara konstitusional kepada para pemilihnya.
Secara demikian, bila presiden tidak sungguh –sungguh melaksanakan GBHN dan kinerjanya tidak sejalan dengan muatan yang ada di dalam GBHN  tidak ada yang bias menjelaskan secara rasionalitas  pertanggungjawaban yang harus diterima oleh presiden, baik secara politik maupun secara hukum.
Dari titik ini, maka perlu dipikir ulang keinginan MPR untuk melakukan perubahan terbatas UUD yang berorientasi kepada pemberian wewenang kepada MPR untuk menyusun undang –undang. Sebab, persoalannya tidak sesederhana menambah pasal kewenangan kepada MPR menyusun GBHN.
Lebih baik, saat ini fokus pada penyelenggaraan negara berdasar UUD yang telah ada, bila pun berkeinginan adanya blueprint arah tujuan negara, hal tesebut  bias dilakukan secara konvensional dengan melibatkan seluruh lembaga negara yang ada untuk menyusun visi misi negara ini yang searah dengan tujuan negara yang telah ditulis pada Alinie ke IV Pembukaan UUD, yakni mencerderaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar pada Pancasila. Ingat Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyatakan “ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargan”  Pasal ini, menunjukan perintah bahwa Presiden tidak sendirian dalam menyusun perekonomian, tetapi secara bersama, mengapa pasal ini tidak dijadikan dasar sebagai model denagn diperluas, bahwa GBHN disusun sebagai hasil pemikiran bersama, demi kemajuan bangsa dan negara dan berjangka panjang. Rumusan GBHN sebagai hasil kerja bersama ini, menjadi blueprint bagi siapa pun dari partai apapun yang menjadi presiden. (*)

 

Oleh Sulardi
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang - Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah



Selasa, 19 Nov 2019

Birokrasi Masih *SANGKAR EMAS*

Loading...