Gaji Kepala Daerah Rp 5,9 Juta | Malang Post

Jumat, 13 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Senin, 07 Okt 2019, dibaca : 1830 , bagus, ira

MALANG - Gaji Kepala Daerah Malang Raya ternyata tak sampai Rp 6,5 juta per bulan. Gaji Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji dan Bupati Malang H. M. Sanusi hampir sama, yakni Rp 6,2 juta per bulan. Sedangkan paling rendah adalah gaji Wali Kota Batu Dra. Hj. Dewanti Rumpoko M.Si, Rp 5, 9 juta per bulan. (Baca grafis, red)
Ya, ternyata gaji Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji yang masuk ke rekening pribadi hanya sebesar Rp 6,2 juta. Malang Post mendapat data gaji tersebut dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang.  Nominal itu lebih kecil dari gaji Ketua DPRD Kota Malang sebesar Rp 11,2 juta per bulan. Saat dikonfirmasi soal jumlah gaji ini Wali Kota Malang Sutiaji tidak menampik angka tersebut.
“Ya memang hanya segitu, itu sudah tunjangan-tunjangan saya ndak tahu tunjangannya apa saja,” papar Sutiaji saat dikonfirmasi mengenai jumlah gaji pokoknya tiap bulan kepada Malang Post.
Lantas apakah Rp 6 juta tersebut cukup bagi kehidupan sehari-hari seorang wali kota? Sutiaji mengungkapkan hal tersebut tidak dipusingkannya. Pasalnya hal tersebut sudah diatur dan selama ini pun ia tidak merasa kekurangan.
Meski begitu menurut PP No 109 Tahun 2000 seorang pimpinan daerah juga berhak mendapatkan sebuah tambahan honor. Yakni berupa insentif yang disebut Biaya Penunjang Operasional (BOP). BOP dihitung berdasarkan formula tersendiri yang sudah diatur PP No 109 tadi.
Yakni Kepala daerah berhak mendapatkan biaya penunjang operasional (BPO) sebesar 0,13 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
“Ya kalau insentif ada tapi saya ndak hafal jumlahnya. Itu ada hitungannya berdasarkan PAD juga tapi ada batas maksimalnya,” tegas wali kota berkacamata ini.
Maka jika memakai perhitungan PP disandingkan dengan PAD Kota Malang didapat pula jumlah insentif seorang wali kota. Misalkan jika dihitung dari PAD Kota Malang di 2019 saja, yakni Rp 533,5 miliar, maka Sutiaji bisa membawa pulang honor selain gaji pokoknya sekitar Rp 69,3 juta.
Dasar gaji wali kota dijelaskan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang Drs M Subkhan MM adalah sesuai PP 59/2000.
"Besar gaji pokok walikota Rp 2.100.000 dan wakil walikota Rp 1.800.000," ungkapnya.
Kemudian sesuai Keputusan Presiden No 68/2001 besarnya tunjangan walikota Rp 3.780.000 dan wakil walikota Rp 3.240.000. Ditambah tunjangan istri, anak, beras dan tunjangan pajak. Sehingga untuk Wali Kota Malang total kotor Rp 6.483.788,- dikurangi potongan IWP dan pph.
Lalu penerimaan bersih adalah Rp 6.224.300,sedangkan Wakil Wali Kota Malang total kotor Rp 5.581 700 dan penerimaan bersih Rp 5.376.500.
Wali Kota Batu Terima BPO Rp 50 Juta Per Bulan
Sementara itu Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko menyebutkan, gaji yang diterima sebanding dengan gaji Bupati Banjarnegara yang sedang viral. Jika gaji Bupati Purbalingga Rp 6 juta lebih, gaji yang diterima Dewanti masih di bawah Rp 6 juta.
‘’Memang segitu gaji Kepala Daerah. Gaji saya hampir Rp 6 juta sehingga masih di bawah Bupati Banjarnegara. Jika gaji Bupati Banjarnegara lebih tinggi sedikit, mungkin beda tunjangan anak,’’ ungkap Dewanti Rumpoko kepada Malang Post.
Wali Kota atau Bupati kelihatan mentereng, kata dia, karena ada fasilitas negara untuk operasional sehari-hari. Fasilitas itu mulai rumah dinas, kendaraan dinas, ajudan hingga baju seragam. Namun semua fasilitas negara tersebut bukan diberikan kepada Wali Kota atau Bupati melainkan dipinjamkan.
‘’Semua fasilitas negara itu bukan milik kita. Kalau sudah tidak menjabat, juga harus dikembalikan,’’ terang dia.  
Pihaknya juga mendapatkan fasilitas baju seragam untuk dikenakan selama bertugas. Seragam tersebut juga mendapatkan fasilitas, misalnya dua kali setahun pengadaan. Fasilitas baju yang dibiayai pemerintah tersebut hanya seragam tertentu. Sedangkan baju yang dikenakan untuk sehari-hari tidak mendapat fasilitas.
Pihaknya bisa menghemat operasional karena wilayah Kota Batu relatif kecil. Untuk melakukan kunjungan satu daerah ke lokasi lain atau dari desa satu ke desa lain, tidak membutuhkan waktu lama sehingga anggaran operasional lebih hemat.
Kondisi itu berbeda dengan kota atau kabupaten dengan wilayah yang sangat luas. Waktu kunjungan satu lokasi ke lokasi lain butuh waktu lama sehingga anggaran operasional tentu lebih tinggi.  
Mengacu PP No 59 tahun 2000 tentang perubahan atas PP No 9 tahun 1980 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, gaji pokok sebesar Rp 2,1 juta dan tunjangan jabatan sebesar Rp 3,78 juta. Jika gaji pokok ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp 5,88 juta atau pembulatan jadi Rp 5,9 juta.  
Berdasarkan Perwali Batu No 13 tahun 2019 tentang perubahan atas Perwali Batu No 9 tahun 2019 tentang Belanja Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, BPO paling rendah Rp 600 juta per tahun. BPO ini diberikan tiap bulan Rp 50 juta.


Bupati Malang Bawa Pulang Rp 38 Juta Per Bulan
Sementara itu Bupati Malang H.M Sanusi juga memiliki gaji yang tidak  cukup besar. Selama menjalankan tugas sebagai kepala daerah, Sanusi hanya mendapatkan gaji pokok Rp 6,2 juta. Gaji itu sesuai dengan PP 109  tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Dimana dalam PP tersebut juga diatur tentang gaji yang dibawa pulang oleh kepala daerah.
”Rp 6,2 juta. Kecil gajinya. Jadi jangan dikira, jadi bupati itu gajinya besar,’’ kata Sanusi.
Kepada Malang Post, Sanusi tidak menampik jika ada pendapatan lain di luar gaji pokok, yang diatur dalam PP 109 tahun 2000. Yaitu dia mendapatkan Biaya Penunjang Operasional (BPO). Sesuai dengan PP tersebut, BPO diterimanya 0,13 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi sayang, Sanusi sendiri enggan menyebutkan berapa angka BPO tersebut. Kepada Malang Post, dia hanya mengatakan jika dalam satu bulan dia membawa pulang penghasilannya sebagai Bupati Malang Rp 38 jutaan.
”Yaitu yang saya bawa pulang. Dan Alhamdulillah cukup,’’ ungkapnya.
Sanusi mengaku, jika selama ini memilih untuk hidup sederhana, dan tidak mau neko-neko. Alasannya jelas, bukan hanya karena mendapatkan sorotan dari masyarakat, tapi karena memang penghasilannya sebagai Bupati hanya mampu untuk membiayai hidup sederhana.
Sementara itu, salah satu sumber membenarkan jika selain gaji pokok, Sanusi juga mendapatkan insentif. Insentif itu dari Biaya Penunjang Operasional (BPO). Di mana sesuai aturan, kepala daerah mendapatkan BPO 0,13 persen dari PAD. Namun demikian, di Pemkab Malang 0,13 persen tidak diambil sendiri oleh Bupati, tapi dibagi dua dengan wakil bupati dengan persentase 60 persen – 40 persen.
”Ketentuan ini dibuat oleh Bapak Rendra (Mantan Bupati Malang). Di mana 0,13 persen itu dibagi Bupati Malang dengan Wakil Bupati Malang. Persentasenya 60 persen Bupati dan 40 persen Wakil Bupati Malang,’’ ungkap sumber yang wanti-wanti namanya tak dikorankan.
Dia pun menjelaskan jika PAD Kabupaten Malang adalah Rp 500 Miliar. Maka 0,13 persen dari angka tersebut adalah Rp 650 juta. ”Dari angka Rp 650 juta ini dibagi 12, kemudian dibagi sesuai persentase masing-masing. Ketemunya Bapak Bupati mendapatkan BPO Rp 32,5 juta,’’ kata sumber tersebut. Dan jika ditambah dengan gaji pokok Rp 6,2 juta, maka penghasilan Bupati Malang setiap bulan Rp 38,7 juta. Angka tersebut belum pajak penghasilan dan beberapa potongan lainnya.
”Kalau pak Bupati mengatakan membawa pulang Rp 38 juta itu benar. Ya segitulah pendapatan kepala daerah, yang memiliki tanggung jawab sangat besar,’’ tutup sumber tersebut.(ica/ira/feb/ary)



Loading...