Fraksi PDIP Tolak Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Selasa, 22 Oktober 2019

  Follow Us

Selasa, 08 Okt 2019, dibaca : 225 , udi, net

JAKARTA - Fraksi PDIP di DPR menolak Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). Hal tersebut disebutkan sudah menjadi sikap resmi fraksi parpol yang menjadi kendaraan politik Jokowi menduduki jabatan presiden.
"Pandangan resmi kami di fraksi, sebaiknya tetap melalui judicial review dan legislative review. Sedikit memakan waktu tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum, bukan dengan hasil tarik menarik kepentingan politik," ujar anggota DPR dari fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, Senin (8/10).
Dia menuding sejumlah pihak memprotes revisi UU KPK yang disahkan jadi undang-undang pada 17 September lalu sebenarnya belum membaca isi keseluruhan. "Sekarang banyak orang protes tapi belum baca UU revisinya," kata Hendrawan.
Hendrawan yang juga merupakan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP itu mengatakan langkah legislative review atau judicial review untuk menjawab polemik UU KPK memang akan memakan waktu. Namun, itu lebih bijak dan baik karena tak ada campur tangan kepentingan politik atau dorongan paksaan kepada presiden.
Dia menuding tuntutan penerbitan Perppu KPK adalah hal yang terlalu dipaksakan. "Pandangan kami, sebaiknya tetap melalui judicial review dan legislative review. Sedikit memakan waktu tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum, bukan dengan hasil tarik menarik kepentingan politik," katanya.
Lagi pula, soal revisi UU KPK itu sebenarnya tak dilakukan hanya dalam kurun waktu satu atau dua pekan saja. Keinginan untuk merevisi peraturan KPK itu telah terjadi sejak belasan tahun. "Pada awalnya sebenarnya sederhana yaitu harapan agar sebuah lembaga hukum dengan wewenang sangat besar, bahkan disebut sebagai super body, diawasi dengan tata kelola yang sehat (good governance). Itu sebabnya dibuat Dewan Pengawas," kata dia.
Oleh karena itu, lembaga KPK yang sebelumnya menganut sistem satu lapis berganti menjadi dua lapis demi adanya proses check and balances itu. "Jadi KPK yang semula pakai sistem single tier (satu lapis) diganti dengan two tiers (dua lapis) agar terjadi proses check and balance secara internal," ujar Hendrawan.
Hendrawan menyebut, sistem dua lapisan itu terbukti mampu bertahan berabad-abad dalam menjaga dan menciptakan suatu keseimbangan dalam kewenangan yang besar dan dinilai sebagai tata kelola modern yang bagus. Bahkan sistem ini menurut dia telah banyak digunakan di sektor lain, misal di sektor korporasi. "Sistem two tiers ini terbukti mampu bertahan berabad-abad dan dinilai sebagai tata kelola modern yang bagus. Di sektor korporasi bahkan sekarang sistem two tiers yang paling banyak ditemukan," kata dia.
Desakan agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK sebagai upaya membatalkan UU KPK yang telah disahkan jadi undang-undang itu menjadi salah satu desakan dalam gelombang aksi mahasiswa dan aliansi aktivis di sejumlah wilayah di Indonesia. Tak hanya itu, puluhan tokoh bangsa yang sempat diundang Jokowi ke istana untuk membicarakan polemik undang-undang di ujung masa bakti DPR periode 2014-2019 pun mengusulkan hal yang sama.
Salah satunya, ekonom senior, Emil Salim mengatakan pihaknya mendorong Presiden RI Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Perppu tersebut. Mantan Menteri Lingkungan Hidup itu mengatakan saat bertemu Jokowi para tokoh menyatakan KPK telah melakukan tindak pencegahan dan penindakan terhadap korupsi secara signifikan. Sedangkan, revisi UU KPK yang kini telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September lalu, dinilainya sebagai bentuk upaya pelemahan lembaga tersebut.
"Penyidikan, penyadapan semua dikucilkan pengangkatan dan itu harus dari penyidikan, harus dari kepolisian. Kebebasan dari KPK menjalankan usahanya seperti yang dia lakukan di masa lampau dikebiri," kata Emil dalam jumpa pers bersama para tokoh, Jakarta, Jumat (4/10). (cnn/det/udi)



Loading...