Formasi CPNS Guru dan Tenaga Kesehatan Diutamakan | Malang Post

Minggu, 15 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Senin, 14 Okt 2019, dibaca : 723 , aim, sisca

MALANG – Kabar gembira bagi warga Kota Malang, khususnya para pencari kerja. Formasi lowongan CPNS Kota Malang bakal segera keluar. Kamis (17/10) besok, Pemkot Malang akan menghadap KemenPAN-RB untuk mendapatkan kepastian formasi CPNS untuk Kota Malang. Sebelumnya  telah mengusulkan sebanyak 348 kuota formasi CPNS.
Wali Kota Malang Drs H Sutiaji menjelaskan, dalam minggu ini pihaknya dan seluruh daerah di Indonesia rapar koordinasi (rakor) terkait penetapan formasi. Saat ini posisi seluruh daerah menunggu hal yang sama.
“Minggu ini kita sudah dipanggil rakor. Mudah-mudahan langsung ditetapkan dan keluar minggu ini juga,” tegas walikota kelahiran Lamongan ini.
Ia mengutarakan, sesuai usulan yang sudah diajukan sebelumnya, Kota Malang masih membutuhkan formasi guru. Formasi yang diajukan tahun ini pun tetap banyak berada di posisi guru atau tenaga pendidik.  Posisi tersebut tetap diutamakan  karena Pemkot Malang masih mengandalkan tenaga honorer.  Formasi tenaga pendidik akan memiliki jumlah kuota lebih banyak.
Formasi lain yang dibutuhkan adalah tenaga kesehatan dan fungsional. Tenaga kesehatan diutamakan petugas medis spesialis anestesi. Sementara fungsional beberapanya meliputi tenaga teknis untuk ditempatkan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). 
“Kuota itu untuk CPNS dan PPPK juga,” jelasnya.
Menurut mantan Wawali Kota Malang ini,  sistem perekrutan CPNS dan PPPK tahun 2019 membuat dilema Kota Malang. Pasalnya terdapat aturan larangan perekrutan tenaga honorer baru. Untuk itu dalam rakor ia pun akan menyampaikan situasi tersebut pada pusat.
Mengingat pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan kebijakan baru soal larangan bagi pemda untuk menambah tenaga honorer.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PP tersebut menginstruksikan pemda agar tidak melakukan proses rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apapun.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Drs Anita Sukmawati. Ia menegaskan Kamis (17/10) Pemkot Malang akan melaksanakan rakor dengan kemetrian.
“Termasuk kita mencari kepastian apakah memang honorer juga benar-benar tidak boleh direkrut, selain ketetapan formasi tadi,” tegasnya. (ica/aim)



Loading...