FAKTA Tahun 2015 BPJS Haram | Malang Post

Senin, 09 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Kamis, 14 Nov 2019, dibaca : 1584 , halim, linda

MALANG - Seorang pengguna Facebook dengan nama Hafid Ali U baru-baru ini mengunggah sebuah gambar yang membuat heboh pengguna media sosial. Foto tersebut merupakan gabungan dua gambar tangkapan layar tayangan berita disertai sebuah narasi
“Lebih bingung lagi gue bacanya. Tahun 2015 sblm jadi wapres BPJS : HARAM. Tahun 2019 sudah jadi wapres BPJS : di anjurkan (SUNAH). PENING KEPALA ANE MIKIRIN ORANG YANG 1 INI," tulis akun tersebut.
Gambar unggahan tersebut menampilkan wajah Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan tulisan “video dokumen tahun 2015 BPJS HARAM” dan “video dokumen tahun 2019 DIANJURKAN”. Tak hanya itu, tangkapan layar tersebut juga terdapat logo KOMPAS dan Inews serta tulisan POLEMIK KENAIKAN IURAN BPJS.
Sempat membuat heboh, namu setelah ditelusuri lebih lanjut gambar tangkapan layar itu memang berasal dari video berita di kanal YouTube KompasTV yang diunggah pada 30 Juli 2015. Namun berjudul MUI: BPJS Haram Karena Tidak Sesuai Syariah.
Dilansir dari turnbackhoax.id, dalam video tersebut Ma’ruf Amin saat itu masih menjabat sebagai Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa BPJS Kesehatan, dilihat dari sisi prosedural maupun sisi substansial, tidak sesuai syariah. Ma’ruf Amin sempat menyebut kata haram dalam konteks investasi atas dana masyarakat yang terkumpul di BPJS Kesehatan.
"Menyangkut investasi, dana masyarakat itu diinvestasikan di mana? Kalau diinvestasikan di bank-bank non syariah, di bank-bank konvensional, maka dinyatakan bahwa investasinya haram dan tidak sesuai syariah," ungkap Ma'ruf Amin kala itu.
Sementara itu, Tempo juga melakukan penelusuran pemberitaan pada 2015 terkait fatwa MUI soal BPJS Kesehatan. Di tanggal yang sama dengan diunggahnya video KompasTV di atas, situs Detik.com memuat berita yang berjudul Ijtima Ulama MUI: BPJS Bukan Haram, Tapi Tidak Sesuai Syariah.
Dilansir dari Detik.com, anggota Dewan Syariah Nasional MUI, Jaih Mubarok, menyatakan bahwa tidak ada fatwa haram yang dikeluarkan oleh lembaganya terhadap BPJS Kesehatan. “Bukan fatwa haram, teksnya bukan haram. Ini Ijtima Komisi Fatwa MUI, keputusannya bukan BPJS haram, tapi BPJS yang sekarang berjalan tidak sesuai syariah,” tandas Jaih.(lin/lim)



Sabtu, 07 Des 2019

Bahaya Bayi Pakai Emas

Jumat, 06 Des 2019

Cegah Radikalisme Sejak PAUD

Loading...