MalangPost - Dr. Valentina Polisikan Oknum Lelang Barang Sengketa

Kamis, 09 Juli 2020

  Mengikuti :

Dr. Valentina Polisikan Oknum Lelang Barang Sengketa

Kamis, 04 Jun 2020, Dibaca : 1761 Kali

MALANG - Diduga cacat prosedur, tim kuasa hukum Dr. FM. Valentina, SH, M.Hum, warga Perumahan Taman Ijen Malang, mempolisikan oknum-oknum proses lelang yang nekat melakukan pelaksanaan lelang eksekusi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Malang, Rabu (3/6) siang. Laporan itu dilayangkan ke Mapolresta Malang Kota.
Hal ini dikatakan Gunadi Handoko, SH, MM, M.Hum, CLA, ketua tim kuasa hukum Valentina. Dugaan cacat prosedur itu, lanjutnya, pejabat lelang tidak memberitahukan secara transparan penyetoran uang jaminan lelang sebesar 30 persen dari nilai objek.
"Kami menduga belum ada penyetoran uang jaminan melalui rekening KPKNL. Sehingga ini juga melanggar Pasal 34 Permenkeu. Kedua, diduga dilakukan penyetoran uang melebihi batas waktu keterlambatan. Yakni satu hari kerja sebelum lelang harus efektif masuk ke dalam rekening KPKNL," ujarnya.
Keterlambatan itu, lanjut pria tersebut, diduga juga melanggar Pasal 37 ayat 3 Permenkeu. Selain itu, pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal tutup pukul 11.00. Penelusuran mereka, total lima barang berupa rumah, tanah dan ruko terbeli oleh peserta lelang bernama Rebbeca dan Debora.
"Rebbeca membeli empat objek serta Debora membeli satu objek. Kami juga belum tahu apakah mereka sebagai pembeli, juga bagian dari pemohon lelang," tegas Gunadi sapaannya. Tapi yang pasti, seluruh objek yang dilelang tidak memenuhi legalitas formal subyek dan objek lelang (perbedaan data terdapat pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah).
Diberitakan sebelumnya, keempat kali, KPKNL Malang melelang puluhan bangunan dan tanah. Barang lelang tersebut masih berkaitan dengan perkara mantan suami istri, Dr. FM. Valentina, SH, M.Hum dan Dr. Hardi Soetanto, MM. Padahal, sudah tiga kali pelaksanaan sebelumnya, lelang atas objek itu, sudah dibatalkan sendiri.
KPKNL Malang beranggapan tidak memenuhi legalitas formal subyek dan objek puluhan tanah dan rumah yang dilelang. "Dengan keterangan KPKNL itu, maka lelang tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 26 ayat 1 dan 4 Permenkeu No. 27/PMK.06/2016 yakni tentang petunjuk pelaksanaan lelang," tegas dia.
Artinya, ungkap dosen FH Unmer itu, lelang harusnya dibatalkan sesuai Pasal 30 huruf a dan e Permenkeu tersebut. "Pemohon lelang sama sekali tidak menguasai secara fisik objeknya karena sebagian besar milik pihak lain dan bukti kepemilikan atau sertifikat tidak dalam penguasaan pemohon lelang," terang dia.
Sebelumnya, tiga kali permohonan lelang eksekusi di KPKNL tidak dapat dilaksanakan karena ada perlawanan dari pihak lain atau pihak ketiga karena obyek lelang adalah milik pihak ketiga. Diakuinya, dasar pelaksanaan eksekusi lelang PN Malang adalah putusan PK MA No: 598/PK/Pdt/2016 tanggal 24 November 2016.
"Tapi amar putusannya tidak menyebut berupa apa wujud harta bersama dari perkawinan pemohon lelang in casu, Hardi dan termohon lelang in casu klien kami yang harus dibagi. Sehingga amar putusan itu tidak jelas (obscuur) dan tidak dapat dilakukan pelaksanaan eksekusi," tutup Gunadi.(mar/agp)

Editor : Agung Priyo
Penulis : Sumarga