DPRD Gelar Sidang Paripurna Jelang Purna, Sanusi Segera Definitif | Malang Post

Senin, 09 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Kamis, 29 Agu 2019, dibaca : 625 , bagus, agung

MALANG - Status Plt Bupati H. M. Sanusi menjadi bupati definitif, tinggal selangkah lagi. DPRD Kabupaten Malang sudah membuat usulan penetapan bupati definitif, melalui sidang paripurna Rabu (28/8) siang. Usulan tersebut, sesuai saran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.
"Hari ini (Rabu, red) kami menggelar sidang paripurna internal yang diikuti oleh anggota DPRD. Sidang paripurna ini menindaklanjuti petunjuk dari Mendagri," ungkap Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko.
Dikatakannya, rapat paripurna internal yang diadakan ini, menyusul diterimanya SK pemberhentian Rendra Kresna sebagai Bupati Malang, oleh Mendagri. SK diterima Selasa (27/8) yang kemudian ditindaklanjuti dengan menggelar sidang paripurna Rabu (28/8). Hebatnya, DPRD mampu menggelar sidang paripurna sehari sebelum mereka purna tugas.
Rapat paripurna internal pengusulan bupati definitif, juga berdasarkan Pasal 173 Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti  Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
Dalam paripurna, DPRD memutuskan untuk pengangkatan Plt. Bupati Malang, H. M. Sanusi, untuk menjadi bupati definitif.
Hasil rapat paripurna pengusulan bupati definitif tersebut, Kamis (29/8) akan langsung dikirim ke Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya, Gubernur akan meneruskan usulan kepada Mendagri. Setelah ada SK penetapan bupati definitif, nantinya akan dilantik oleh Gubernur Jatim.
"Berapa lamanya, tergantung pada Gubernur. Pastinya, dari DPRD Kabupaten Malang sudah mengusulkan melalui rapat paripurna," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini, hanya berharap penetapan bupati definitif bisa segera. Alasannya karena pemerintah daerah memerlukan kepala daerah yang definitif. Sehingga bisa mengambil kebijakan lebih.
"Sebab selama ini, seperti pengangkatan dan mutasi PNS harus izin Mendagri. Namun setelah ada penetapan tidak perlu izin. Kecuali mutasi untuk pejabat eselon dua memang harus ada rekomendasi dari KASN," tegas Hari Sasongko.
Lantas, apakah memungkinkan dengan waktu sisa jabatan 18 bulan yang kurang dua hari bisa menunjuk wakil bupati?. Hari, mengaku masih menunggu SK penetapan dari Mendagri turun. Ketika turunnya SK pada bulan September nanti, dan sudah masuk 18 bulan sisa jabatan, sesuai peraturan tidak diberbolehkan ada wakil. Sehingga nantinya, Sanusi terancam tanpa pendamping.
Dengan tidak adanya wakil bupati, maka Sanusi harus sanggup menjalankan roda pemerintahan seorang diri. Dan terbukti, selama menjadi Plt. Bupati Malang, Sanusi bisa bekerja sendiri.
"Harus sanggup (sendiri tanpa wakil, red), karena masih bisa bersama dengan DPRD untuk menjalankan program kegiatan. Selain itu, juga masih memiliki banyak OPD yang menjalankan program kerja," pungkasnya.
Sementara itu, sebelumnya Mendagri, Tjahjo Kumolo, menyatakan bahwa SK pemberhentian untuk Rendra Kresna sebagai Bupati Malang sudah turun. Selanjutnya, untuk menetapkan H. M. Sanusi sebagai bupati definitif, harus ada usulan dari DPRD Kabupaten Malang. Usulan penetapan dilakukan dengan sidang paripurna.
Tergantung Kemendagri
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menunggu surat usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Malang, terkait pelantikan bupati.  Hal ini dikatakan oleh Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Indah Wahyuni.
”Surat sudah kami kirim ke Pemkab dan informasinya sudah sampai di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang. Untuk kemudian anggota DPRD Kabupaten Malang melakukan sidang paripurna pemberhentian, sekaligus mengusulkan Wakil Bupati menjadi Bupati,’’ katanya.
Tahapan selanjutnya, dijelaskan Yuyun adalah, surat usulan dari DPRD Kabupaten Malang ini dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jatim. ”Begitu surat kami terima lebih dulu dikoreksi. Jika semuanya lengkap, langsung dikirim ke Mendagri,’’ katanya.
Indah sendiri tidak dapat memastikan kapan surat balasan atau SK pelantikan Bupati Malang dari Mendagri turun.  Namun demikian, Pemprov akan membantu Pemkab Malang, dengan terus melakukan koordinasi.
”Setelah itu ya menunggu. Harapan kami prosesnya tidak lama. Tapi demikian, kewenangan itu kan ada di pusat, kami tidak bisa mengintervensi. Yang jelas, kami akan terus melakukan koordinasi dengan Dirjen Otoda agar prosesnya dipercepat,’’ ungkapnya. Dia pun mengatakan, jika surat sudah turun, maka Pemrov Jatim akan menjadwalkan prosesi pelantikan.
”Dasarnya pelantikan itu adalah SK dari Mendagri. Setelah SK turun, kami langsung menjadwalkan pelantikan,’’ ungkapnya.
Ditanya apakah pekan depan pelantikan bupati dapat dilaksanakan? Indah mengaku belum tahu. Yang jelas, kata dia saat surat usulan diterima pihaknya langsung memproses untuk kemudian dikirimkan ke Mendagri.
”Kalau prosesnya ya itu seperti yang saya katakan di atas,’’ tandas Indah.(ira/agp/ary)



Loading...