Di Kota Malang Kejari Tangani Tiga Kasus | Malang Post

Jumat, 24 Januari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Minggu, 08 Des 2019,

MALANG - Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) juga menjadi atensi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang. Sepanjang tahun 2019, tim kejaksaan setidaknya menangani tiga kasus. Di antaranya terkait dugaan kasus korupsi retribusi parkir, pinjaman fiktif hingga penjualan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot Malang). Dari tiga kasus ini, kerugian negara ditaksir sekitar Rp 28 miliar.
Terkait kasus dugaan korupsi retribusi parkir, Kejari Kota Malang telah menahan Syamsul Arifin, Kabid Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Berdasarkan hasil penyelidikan, ada dugaan korupsi uang retribusi parkir pada tahun anggaran 2015-2017 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 21 miliar.
"Terkait kasus tersebut, yang bersangkutan didakwa sembilan tahun penjara. Namun, sampai saat ini, dia masih melakukan upaya hukum. Terakhir, sampai tahap kasasi," terang Kasi Pidsus Kejari Kota Malang, Ujang Supriadi ketika ditemui Malang Post di kantornya.
Sementara, terkait kasus dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Malang, yakni Fransiska Daris yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dan Winarti Utami, Bendahara Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Keduanya ditahan lantaran telah melakukan tindak pidana korupsi dengan berbuat penipuan kredit fiktif senilai Rp 3,5 miliar.
Keduanya mengajukan 22 debitur ke Bank Saudara, Kota Batu. Di mana, setiap debitur mengajukan kredit rata-rata Rp 170 juta. Sejak Juli 2014 kredit macet, diketahui jika terdakwa Fransiska Daris juga telah memalsukan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijadikan jaminan.
"Kalau untuk kasus ini, tahapannya sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap)," kata dia.
Sedangkan untuk kasus penjualan aset yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 3,5 miliar melibatkan setidaknya empat orang dan masih dalam proses hukum.
"Untuk dua orang, sudah inkracht. Sementara dua lainnya masih tahap pemberkasan," lanjut Ujang.
Lebih lanjut, Ujang menguraikan, selain ketiga kasus tersebut, Kejari Kota Malang juga menangani beberapa perkara lain. Ada yang menyangkut aset maupun berhubungan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga lainnya. Namun, kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.
"Sehingga, kami belum bisa publikasikan dan belum bisa ceritakan secara detail," kata Ujang.
Pria kelahiran Cirebon itu menjelaskan, proses penanganan kasus dugaan tipikor ini berasal dari berbagai sumber. Laporan yang masuk bisa dari masyarakat maupun tim dari kejaksaan. "Bahan yang masuk kami kumpulkan untuk keterangan penyelidikan. Ketika ada indikasi perbuatan melawan hukum dan merugikan negara, akan naik ke tahap penyidikan," tegas Ujang.
Setelah itu, pihaknya akan mengumpulkan alat-alat bukti untuk melakukan tahapan umum penyidikan. Setelah itu, baru penetapan tersangka.
"Setelah itu, ada pelimpahan ke proses penuntutan persidangan hingga putusan. Ada yang menerima hasil putusan sehingga inkracht. Sementara yang tidak terima bisa lakukan upaya hukum, mulai banding atau kasasi," papar dia.
Untuk mencegah tipikor, lanjut dia, ada proses pencegahan dengan memberikan pemahaman. "Kami memgupayakan langkah preventif sebagai salah satu upaya pencegahan tipikor, khususnya untuk penyelamatan aset Pemkot Malang," lanjut dia.
Saat ini, dari 65 aset yang terdaftar, kami sudah menyelamatkan 70 persennya. Dia menambahkan, penyelamatan aset Pemkot itu akan dilakukan secara bertahap. "Sebab, masih banyak yang belum terdata. Kami juga bertugas untuk menginventarisir dan pemulihan aset Pemkot," lajut dia.
Serta, melakukan pembenahan di sektor perjanjian kerjasama antara Pemkot Malang dengan pihak ketiga. "Bentuk kerjasama dalam hal pemanfaatan, ini memang harus dibenahi," papar dia.
Selain upaya penyelamatan aset Pemkot, Ujang menambahkan, saat ini, pemerintah pusat sedang menggencarkan investasi. Sehingga, untuk mempermudah hal tersebut, birokrasi tidak berbelit-belit dan meminimalisir terjadinya pungli.
"Ini juga harus dibenahi. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, yang meliputi retribusi parkir, pajak dan lainnya harus dibenahi. Jamgan sampai ada kebocoran. Sehingga nilai PAD bisa meningkat," tandas dia.(tea/ary)

Editor : Bagus
Penulis : amanda





LOWONGAN KERJA

Loker

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...