Dewan Tidak Ingin Langsung Bahas RAPBD 2020 | Malang Post

Senin, 16 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Selasa, 24 Sep 2019, dibaca : 444 , aim, sisca

MALANG – Usai memiliki pimpinan DPRD Kota Malang definitif, Selasa (24/9), langsung dibentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Pembentukan sudah dilakukan, melalui rapat paripurna internal dilakukan penetapannya. Ada empat badan dan empat komisi yang dibentuk.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menjelaskan, pembentukan memang sudah dilakukan. Tadi dilakukan penetapannya. Meski sudah ditetapkan di rapat internal, tapi tetang masing-masing langsung melakukan rapat dan melakukan penetapan struktur komisi melalui berita acara secara resmi.
“Agar semuanya terekam dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada. Meski sudah ada pembentukan, mereka di masing-masing komisi tetap melakukan penetapan juga struktur di komisinya,” terang Made kepada Malang Post.
Setelah dibentuk AKD, dewan akan segera menyusun rencana kerja. Meski sudah ada Renja tinggalan dari dewan periode sebelumnya, tapi kami juga perlu melihat dan mereview dan mengevaluasi lagi Renja yang ada.
“Dalam aturan boleh untuk melakukan revisi Renja yang telah dibuat oleh dewan periode sebelumnya,” terangnya.
Meski sudah terbentuk AKD, politisi PDIP itu tidak ingin segera melakukan pembahasan RAPBD 2020. Dia akan menganggendakan untuk dilakukan bimbingan teknis sebelumnya untuk seluruh anggota dewan. Rencananya akan dilakukan selama dua hari untuk dilakukan Bimtek dengan mengundang para pakarnya.
“Agar semua anggota dewan dapat lebih memahami bagaimana tugas pokok dan fungsinya. Sehingga sangat siap dalam membahas RAPBD untuk tahun 2020. Bagaimana membaca RAPBD, aturan-aturannya dan lainnya,” terang Made.
Dalam rapat internal, AKD yang telah ditetapkan seperti yang diberitakan Malang Post sebelumnya. Untuk Badan Musyawarah (Banmus)  dan Badan Anggaran diketuai langsung I Made Riandiana Kartika. Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) diketuai Pujianto (PAN). Ketua Komisi A Eddy Widjanarko, Komisi B diketuai Trio Agus Purwono (PKS), Komisi C diketuai Fathol Arifin (PKB), Komisi D diketuai oleh Ahmad Wanedi (PDIP)
Ketua Komisi A Eddy Widjanarko menjabarkan, jika pengawasan pada eksekutif dalam bidang pelayanan publik merupakan satu hal yang menjadi prioritas. Termasuk didalamnya pengentasan masalah PDAM dengan sumber airnya
"Hari ini kita langsung susun Renja. Yakin satu hari saja selesai," terangnya. (ica/aim)



Loading...