Dewan Siap Revisi Perda CB - Malang Post

Kamis, 21 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Senin, 14 Okt 2019, dibaca : 300 , vandri, sisca

MALANG - DPRD Kota Malang  siap turun tangan di tengah usulan peraturan wali kota (perwal) terkait perlindungan bangunan cagar budaya (CB). Bentuk nyatanya yakni usulan revisi Perda CB menggunakan hak inisiatif dewan agar aturannya lebih jelas dan menggigit.
Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika saat dimintai tanggapannya Malang Post. Menurut Made, jika Pemkot Malang tak segera ambil tindakan maka dewan yang akan bertindak. “Bila perlu kita agendakan sebagai perda inisiatif untuk revisi perda cagar budaya,” jelasnya.
Made mengatakan, pihaknya memandang pemkot harus respon dan cepat tanggap atas kejadian yang berulang kali terjadi di kawasan heritage Ijen. Menurutnya usulan perwal memang sudah baik.
Ia sepakat jika wali kota Malang dengan segera merumuskan Perwal Cagar Budaya. Pasalnya Perda No 1 tahun 2018 tentang CB memang perlu diperkuat dengan perwal. Namun materi perdanya pun harus lebih tegas.  
“Kalau memang perwal belum. Setelah kami selesai bahas empat  ranperda yang sudah jadi agenda ini kita akan mengagendakan untuk pembahasan perda cagar budaya. Bila perlu menjadi inisiatif DPRD,” papar Made.
Ayah dua putri ini melanjutkan inisatif menguatkan Perda CB ditekankan pada sanksi dan kewenangan penindakan. Khususnya pada bagian yang belum diatur dalam perda yang selama ini berlaku.
Yakni menindak perusakan/perombakan/pemugaran tanpa izin pada bangunan atau benda yang masih diduga cagar budaya. “Iya termasuk itu juga akan ditegaskan,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini.
Tidak hanya itu, Made memandang perlunya ada penegasan pada peran pemkot. Jika Perda CB direvisi, maka akan diperkuat pasal yang mengatur peran pemkot dalam mengambil alih bangunan atau benda cagar yang terbengkalai atau sejenisnya.
Sementara itu jika melihat Perda No 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya Kota Malang hanya ada satu pasal yang menyebutkan soal sanksi bagi pelanggar pelestarian cagar budaya. Yakni di Pasal 88 ayat 2 mengenai sanksi administratif.
Dalam pasal ini dijelaskan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar perda hanya berupa sanksi administrasi. Di antaranya teguran, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pembekuan izin, dan atau pencabutan izin pembangunan atau hak kepemilikan.
Sementara untuk peran pemerintah sendiri, dalam perda tertera sebatas menetapkan cagar, pemeliharaan/pembinaan bagi pengelola cagar dan fisik cagar, berkoordinasi dengan instansi lintas pemda atau organisasi perangkat daerah (OPD). Serta pengawasan yang dijelaskan dalam bentuk evaluasi dan pemantauan berkala. Tertera di Pasal 72.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengatakan akan dibahas. “Masih akan kita rapatkan,” katanya.
Kembali ditanya apakah mempertimbangkan pula untuk membuat aturan khusus melindungi benda atau bangunan cagar yang masih terindikasi cagar (belum ditetapkan sebagai cagar budaya,red) dalam rapat, Sutiaji belum memastikannya. “Ya itu kita belum tahu,” tandasnya lagi. Sementara itu anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Malang Budi Fathoni menyatakan perlunya perwal untuk segera dibuat.  Selama tidak ada landasan hukum yang menegaskan lebih detail terkait batasan perombakan, penindakan dan klasifikasi cagar budaya apa yang terjadi pada bangunan di Jalan Ijen No 4 dan 6 bisa terus terjadi. Ia memandang ini sebuah kelemahan perda.
“Seharusnya kan koridor Ijen itu dari ujung sampai Simpang Balapan. Tapi kok ya ada kafe-kafe sudah berdiri di sana malah jadi tempat usaha. Belum lagi seperti video tron memang dipasang  mengarahnya langsung ke Ijen,” tegasnya. (ica/van)



Loading...