Dewan Selaraskan Tugas Dengan Eksekutif | Malang Post

Senin, 09 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Sabtu, 28 Sep 2019, dibaca : 354 , aim, sisca

MALANG – Jelang pembahasan RAPBD 2020, DPRD Kota Malang duduk bersama Wali Kota Malang untuk melakukan persamaan persepsi dalam kegiatan Penyelarasan Agenda Penyelenggaraan Pemda antara DPRD bersama Pemkot Malang, di salah satu hotel di Kota Batu.
Sesuai jadwal, pembahasan RAPBD Kota Malang Tahun Anggaran 2020 harus selesai pada Oktober mendatang. Jika telat, konsekuensinya ada pada permasalahan gaji seluruh ASN di Kota Malang. Saat ini, anggota DPRD Kota Malang masih belum mulai melakukan pembahasan, karena masih melakukan orientasi pendalaman tugas. Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengakui, agenda mendesak itu harus segera dikerjakan akan tetapi dirinya juga tidak ingin langsung “meloncati” tahapan yang dibutuhkan.
“Kami memang harus gerak cepat kalau tidak bisa jadi semua ASN di Kota Malang, Januari besok tidak gajian. Tetapi teman-teman baru juga harus belajar dulu,” tegasnya saat dimintai tanggapan.
Untuk itulah orientasi pengenalan yang harusnya dilakukan Anggota DPRD Kota Malang secara internal dilakukan melibatkan Tim Anggaran (Timgar) Pemkot Malang. DPRD Kota Malang menginisiasi orientasi bersama dengan Timgar.
Made menjelaskan, agenda itu disebutnya sebagai Penyelarasan Agenda Penyelenggaraan Pemda antara DPRD bersama Pemkot Malang.
“Kita lakukan di Kota Batu agar teman-teman, baik dari pemda maupun dewan juga fresh dan fokus. Sambil kita kerja langsung menyelaraskan apa-apa saja yang efektif untuk langsung dikerjakan dan apa saja yang bisa menunggu dibahas,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Made, APBD 2020 harus segera didok pada Oktober 2019 atau minggu awal Bulan Novemver ini maksimal. Karena, eksekutif hanya memiliki waktu hingga awal Desember untuk memproses kembali hingga ke tingkat provinsi untuk ditetapkan.
Ia mengakui, kejadian pemberian gaji ASN seperti ini sempat tertunda di 2018 lalu, usai Kota Malang tertimpa “tsunami politik”. Ia tidak menginginkan kejadian itu terjadi hanya karena DPRD Kota Malang masih baru menjabat. (ica/aim)



Minggu, 08 Des 2019

50 Ribu Warga Jakarta Positif HIV

Loading...