Dewan PKB Tak Kenal Figur Dua Cawabup | Malang Post

Senin, 16 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Selasa, 01 Okt 2019, dibaca : 591 , bagus, agung

MALANG - DPRD Kabupaten Malang tak mau membahas proses pengusulan dua Cawabup yang dinilai cacat prosedur. Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto kepada Malang Post, Senin (30/9) . Menurut Didik Gatot Subroto, terkait pernyataan Ketua DPC Partai Gerindra, Chusni Mubarok, itu sudah ranah partai pengusung.
"Saya no comment. Karena bukan partai pengusung (maksudnya PDI Perjuangan, red). Masalah itu, kewenangannya partai pengusung," ungkap Didik.
Sebelumnya, Chusni Mubarok, mengatakan bahwa pengusulan nama dua Cawabup oleh Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi ke DPRD Kabupaten Malang, dinilai cacat prosedur. Alasannya karena Partai Gerindra belum memberikan persetujuan terhadap dua nama yang diusulkan.
Kedua nama Cawabup yang diusulkan oleh Sanusi, atas kesepakatan Parpol pengusung adalah Drs. Mohamad Soedarman MM, serta Abdur Rosyid Assadullah, Spd. MM. Soedarman adalah seorang akademisi. Ia Dosen STIE Malangkucecwara. Sedangkan Gus Rosyid, adalah Wakil Ketua Pengurus Cabang Perguruan Nahdlatul Ulama (PC Pergunu) Kabupaten Malang.
"Soal itu saya selaku Ketua DPRD, juga tidak memberikan pendapat. Karena itu rumah tangga mereka (Parpol pengusung, red), sehingga bukan ranah kami," tegasnya.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang, Kusmantoro Widodo, dikonfirmasi juga tidak banyak memberikan keterangan. Alasannya karena kapasitas untuk menjawab adalah Ketua DPD Partai Golkar.
"Pertemuan itu (pengusulan nama Cawabup, red) adalah para ketua. Kalaupun Partai Gerinda menyatakan belum ada kesepakatan, itu adalah hak dari Partai Gerindra," terang Kusmantoro Widodo.
Namun, dikatakannya, berdasarkan informasi yang diterimanya, bahwa dua nama Cawabup yang diusulkan sudah ada kesepakatan bersama.
"Tetapi sebaiknya langsung tanyakan ke Pak Siadi (Ketua DPD Partai Golkar, red)," katanya. Namun, Siadi masih belum dikonfirmasi karena saat dihubungi nomor ponselnya tidak aktif.
Terpisah, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang, Ali Ahmad, juga tidak bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi, Gus Ali, sapaan akrabnya sedang ada kegiatan.
"Masih gladi saya (pelantikan anggota DPR RI, red). Maaf ya," jawabnya langsung menutup telepon.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Ir. Kholiq, dikonfirmasi terkait dua nama Cawabup, mengaku justru tidak tahu siapa figurnya. Karena selama ini, sebagai anggota dewan dirinya tidak pernah diajak berkomunikasi. Hanya, setahunya bahwa kedua nama tersebut adalah usulan dari Parpol pengusung.
Soal pernyataan Partai Gerindra yang menganggap bahwa usulan dua nama Cawabup cacatprosedur, Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Malang ini, mengakui bahwa Partai Gerindra memang belum tanda tangan.
"Informasi yang saya terima, memang Partai Gerindra belum tanda tangan. Tetapi saya tidak tahu persis, sebab pertemuan Parpol pengusung hanya para ketua," jelasnya.
Terkait dengan usulan dua nama Cawabup tersebut, Kholiq menambahkan, bahwa usulan nama Cawabup harus ditandatangani oleh semua Parpol pengusung.
"Tetapi ada yang mengatakan, kalau 2/3 Parpol yang tanda tangan sudah boleh. Namun saya tidak pernah membaca aturan itu. Karena informasi lainnya, aturannya harus semua Parpol yang tanda tangan," urainya.
Dengan adanya perbedaan persepsi tersebut, sikap DPRD Kabupaten Malang hanya menunggu instruksi lanjutan dari Parpol pengusung. Termasuk mengembalikan permasalahan ini ke Parpol pengusung.
"Karena sebelum proses lanjutan, permasalahan harus clear terlebih dahulu. Selama belum ada instruksi lanjutan dan komunikasi, ya kami diam saja dan menunggu petunjuk selanjutnya," paparnya.
Soal 2/3 parpol pengusung belum dijumpai di aturan mengenai pengusulkan nama Cawabup ini. Sejauh ini landasan aturan untuk mekanisme ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Tepatnya pada Pasal 174 dan 176.
Adapun mekanisme pemilihan tertera pada tatib DPRD dan mengacu pada Pasal 24 PP 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan tatib DPRD. Masih panjang, karena jika  Rapat Paripurna tidak memenuhi quorum sebagaimana amanat Pasal 97 ayat (1) huruf c, maka dapat dilakukan penundaan sampai dua kali. Sehingga mencapai quorum sebagaimana pengaturan dalam Pasal 97 PP No. 12 tahun 2018.

Ketika dua kali penundaan belum juga quorum maka pengambilan keputusan diserahkan ke pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi untuk bermusyawarah mufakat atau dengan mekanisme suara terbanyak memilih salah satu dari dua calon wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (7), (8), (9) PP No. 12 tahun 2018.(agp/ary)



Loading...