Dewan: Pejabat Baru Harus Kerja Cepat dan Cerdas | Malang POST

Jumat, 21 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Rabu, 01 Jan 2020,

MALANG – Awal tahun 2020 menjadi titik awal bagi 758 ASN Pemkot Malang yang telah dilantik jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemkot Malang pada akhir tahun kemarin. Mereka tidak bisa berleha-leha, karena harus segera beradaptasi dengan struktur organisasi baru dan melaksanakan program yang telah dibuat.
Anggota DPRD Kota Malang Rahman Nurmala menjelaskan, pejabat yang baru dilantik mendapatkan kepastian untuk segera melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tantangan yang begitu berat dalam upaya mewujudkan Kota Malang Bermartabat, sesuai visi dan misi wali kota dan wakil wali Kota Malang 2018 -2023.
“Ini harus disambut baik. Disisi lain dengan telah resminya OPD dengan pejabat yang baru dilantik segera bisa malakukan langkah-langkah strategis, khususnya terkait dengan pekerjaan pembangunan mercusuar, antara lain pembangunan Jembatan Kedung Kandang, Islamic Center, Gedung Malang Creatif Center (MCC) dan kompleks perkantoran di belakang Balai Kota Malang,” ujar Nurmala kepada Malang Post.
Politisi Partai Golkar ini meningatkan,  dengan telah mendapatkan legalitas sebuah OPD, secara resmi dapat segera mengunumkan Rencana Umum Pengadaan (RPU). Ini sangat penting terkait dengan proses lelang pengadaan barang dan jasa oleh Unit Layanan Pengadaan  Barang dan Jasa (ULPBJ), khususnya terkait pelaksanaan pembangunan yang memerlukan waktu panjang.
“Sehingga lelang pengadaan barang dan jasa harus segera dilakukan, kalau tidak ingin pengerjaannya molor atau bisa jadi tidak terealisasi,” ingatnya.
Ditambahkannya, terkait dengan dua OPD yang masih tertinggal dan belum memiliki pimpinan,  yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, perlu dilakukan lelang jabatan. Proses ini harus benar-benar dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan ASN dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas. Serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Khususnya terkait dengan persyaratan kompetensi bidang sesuai dengan core action perangkat daerah yang bersangkutan,” terang politisi asal Dapil Sukun ini.
Terkait dengan peleburan perangkat daerah yang telah dilakukan, dia menegaskan, efiensi anggaran didapat karena ada pengurangan belanja tidak langsung terkait dengan belanja pegawai dan belanja langsung pelayanan kesekretariatan. Seperti diberitakan sebelumnya, peleburan/perampingan OPD ini, Pemkot dapat melakukan efisiensi anggaran hingga Rp. 67 miliar.
“Masing-masing perangkat daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan proporsional, serta berdasarkan pada skala prioritas kebutuhan,” jelasnya.
Meski begitu,
Beban kerja yang terlalu besar untuk Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag). “Kedepannya perlu dilakukan analisis dan kajian lebih medalam terhadap beban kerja bidang dan seksi di lingkup Diskoperidag,” tandasnya. (aim)

Editor : Muhaimin
Penulis : mp



Loading...


Honda
mitsubhisi

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...