Dewan Pangkas 12 Jenis Usaha Perumda Tunas | Malang Post

Senin, 16 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Jumat, 08 Nov 2019, dibaca : 429 , suparijono, sisca

MALANG- DPRD Kota Malang bakal memangkas 12 jenis usaha yang direncanakan akan menjadi unit usaha dalam Perumda Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas). Hal ini berdasarkan konsultasi dengan Kementrian Kemenkumham belum lama ini.
Hal ini disampaikan Ketua Pansus Perumda Tunas DPRD Kota Malang Ahmad Wanedi kemarin. Atas konsultasi tersebut Kota Malang mendapatkan beberapa opsi pelaksanaan Perumda Tunas. Termasuk memangkas belasan jenis usaha yang diinginkan pemda.
“Berdasarkan konsultasi itu kita diberitahukan jika jenis usaha tidak bisa sebanyak itu yang diurusi. Maka dari 21 kita pansus akan memilih sembilan saja. Ada dua yang masih dibahas lagi,” ungkap Wanedi.
Dikatakannya sembilan jenis usaha yang akan dimasukan dalam jenis usaha Perumda Tunas yakni RPH, peternakan pertanian dan perikanan, industri pengelolaan, industri pariwisata, penyediaan akomodasi mamin, pengelolaan pusat perbelanjaan swalayan dan pasar rakyat, pengelolaan kegiatan sarana prasarana olahraga. 
Kemudian dua jenis usaha yang masih diperdebatkan bisa masuk atau tidak adalah usaha perdagangan besar dan eceran (retail) dan pengelolaan transportasi umum. 
Sementara itu opsi lain adalah terkait Perusahaa Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) menjadi satu dalam Tunas, atau keduanya dipisahkan. Dijelaskan Politikus PDI Perjuangan ini hal tersebut berdasarkan PP 23/2018 yang menyebut Perumda tidak mengutamakan laba. 
“Artinya fokus pada pelayanan yakni emastikan kesehatan, kebersihan, kehalalan daging atau hasil peteranakan. Dalam aturan juga Pemda wajib menyiapkan RPH. Kalaupun mau dikembangkan, korbisnisnya harus sejenis,” terangnya lagi. 
Lalu kapan target penyelesaian Ranperda Tunas? Wanedi menyampaikan pihaknya tidak mau tergesa-gesa. Karena khawatir menghasilkan keputusan yang menjadi dilema di kemudian hari bersangkutan dengan pelayanan publik.
Sementara itu Sekda Kota Malang Drs Wasto membenarkan adanya opsi tersebut. Saat ditanya apa yang akan dilakukan Pemkot, ia mengatakan hal ini akan segera dibahas.
“Kita akan bahas lagi. Akan tetapi jika memang seperti itu opsinya kami serahkan saja pada dewan untuk keputusannya,” tandas mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang ini. (Ica/jon)
 



Loading...