MalangPost - Demokrasi Kriminal hingga Polemik Pilkada 2020

Rabu, 05 Agustus 2020

  Mengikuti :

Demokrasi Kriminal hingga Polemik Pilkada 2020

Rabu, 08 Jul 2020, Dibaca : 2733 Kali

Terdapat hal menarik dalam percakapan antara Refly Harun – Pakar hukum tata negara–dan ekonom senior, Rizal Ramli, yang diunggah pada 27 Juni lalu tentang demokrasi di Indonesia. Rizal menyebut dirinya tidak sanggup menjadi calon presiden apabila harus mengeluarkan biaya Rp 1,5 triliun. Bahkan Refly mengatakan hanya butuh Rp 6 triliun sudah bisa menguasai Indonesia dan mendapat dukungan mayoritas partai. Indonesia seperti barang murah seharga 6 triliun rupiah. Rizal menambahkan, “Masyarakat sudah sebal sama pragmatisme yang didominasi demokrasi kriminal. Dan sebetulnya kita ini kan negara yang beragama, ya malu demokrasinya kriminal.

 

Penyebutan ‘demokrasi kriminal’ oleh Rizal memang relevan dengan karakter money politics yang senantiasa melekat pada sistem demokrasi. Suatu keniscayaan para pemangku kebijakan melakukan korupsi besar-besaran secara berjama’ah. Sebab jumlah modal yang dibutuhkan demi meraih kursi sangatlah fantastis.

Alhasil regulasi maupun kebijakan yang mereka buat pasti sarat keuntungan bagi pemilik modal. Rizal menamai kebijakan-kebijakan pro pemilik modal seperti Omnibus Law sebagai ‘Omnibus Gombal’ dan Kartu Pra-kerja sebagai ‘Begal Digital’.

 

Di negara manapun demokrasi sama saja. Slogan demokrasi ‘dari, oleh, dan untuk rakyat’ tidak akan bisa direalisasikan. Tidak ada yang membantah dominasi pemilik modal telah mengendalikan pemerintahan dalam negara demokrasi. Sistem politik ini memang cocok diterapkan bersama ideologi kapitalisme.

Paradigma kapitalisme adalah materi atau manfaat. Maka jangan bermimpi sebagai rakyat dapat sekolah dan kuliah gratis, berobat mudah, cari pekerjaan mudah, ataupun memperoleh jaminan pelayanan kesehatan dan keamanan. Semua hajat publik tak terkecuali pendidikan dan kesehatan dijadikan alat investasi dan industri.

 

Demokrasi sejatinya tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan rakyat, namun sebaliknya rakyatlah yang menentukan indeks demokrasi. Dalam kondisi wabah corona saat ini pemerintah tetap ingin melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) pada Desember mendatang.

Berbagai kekhawatiran pun muncul mulai dari risiko penularan virus, biaya tambahan sarana dan prasarana pendukung APD hingga rapid test, distribusi atau pencairan dana dari pemerintah pusat kepada daerah, serta money politics.

Pertama, kasus positif Covid-19 terus meningkat mencapai lebih dari 1000 kasus perhari. Tingkat kenaikan korban Covid-19 di Indonesia merupakan yang tertinggi diantara negara-negara di Asia Tenggara. Tentu penyelenggaraan pilkada serentak sangat riskan membahayakan warga dan panitia, dalam hal ini mudah sekali virus menyebar.

 

Meskipun akan –tidak bisa tidak– dilengkapi protokol kesehatan, namun tetap saja pemerintah seharusnya fokus menjaga keselamatan nyawa rakyat. Kedua, dana penyediaan APD dan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada akan mengurangi APBN. Bukankah jauh lebih baik jika dana tersebut dialokasikan untuk memberi jaminan sosial kepada rakyat atau pengadaan APD bagi tenaga kesehatan? Minimnya APD bagi dokterdan perawat yang dimiliki rumah sakit menyebabkan pasien positif tidak kunjung menurun. Satu persatu pejuang medis ikut tertular dan gugur.

Ketiga, distribusi dana dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah membutuhkan pengawalan yang ketat sebab terjadinya kecurangan tidak dapat dihindari. Hal ini telah dipahami oleh masyarakat. Alih-alih daerah menerima dana yang cukup, tabiat politik demokrasi hanya melahirkan masalah baru.

 

Sebagaimana rakyatlah yang mengabdi untuk demokrasi bukan demokrasi mengabdi untuk rakyat. Keempat, money politics senantiasa masuk ke dalam daftar masalah negeri ini, bahkan seluruh negara demokrasi.

Pilkada ataupun pemilu dalam sistem demokrasi tidak dapat mewujudkan kepemimpinan yang ideal. Sejalan dengan fakta bahwa kursi jabatan tidak diperoleh secara cuma-cuma, sehingga pergantian pemimpin daerah hanya pergantian individu dengan orientasi kepemimpinan yang sama. Tidak lain adalah dalam rangka mengembalikan modal kampanye dan sewa sponsor.

 

Menteri keuangan, Sri Mulyani, menyatakan siap merealisasikan anggaran Rp 1,02 triliun demi kelanjutan pilkada tahun ini. Dapat dibayangkan dana sebesar itu digunakan untuk memaksakan terselenggaranya pilkada yang berpotensi memunculkan masalah multidimensi.

Padahal banyak sekali urusan publik yang terbengkalai dan harus mendapat perhatian total dari penguasa. Apabila pilkada tetap dilakukan tahun ini maka cukup membuktikan bagaimana watak asli demokrasi di bawah naungan kapitalisme. Pemilihan pemimpin dalam demokrasi merupakan ajang berebut kursi kekuasaan. Tidak peduli sekalipun rakyat dikorbankan. Kapabilitas calon juga seringkali berbanding terbalik.

 

Sistem kapitalisme tidak mengenal ketakwaan. Kapitalisme tegak atas asas sekulerisme yaitu memisahkan agama dari sistem kehidupan. Demokrasi sebagai sistem politiknya menyempurnakan cacat kapitalisme dengan menyerahkan hak membuat hukum kepada manusia.

Hukum yang mengatur ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan politik dilahirkan dari mindset manusia yang serakah sebab menegasikan agama. Asas pemisahan agama dari kehidupan atau sekulerisme inilah akar masalah kepemimpinan yang amat buruk di negera-negara demokrasi kapitalisme termasuk Indonesia.

 

‘Demokrasi’ tanpa ‘kriminal’ memang sudah kriminal, identik dengan korupsi, money politics, pemerasan, pro pemilik modal baik lokal maupun asing, dan hipokrit. Merupakan suatu kebutuhan bagi kita untuk move on atau ganti sistem dari demokrasi kapitalisme. Beralih kepada sistem yang sempurna, yang tidak lahir dari mindset manusia, melainkan dzat yang menciptakan umat manusia dan alam semesta.

Kepemimpinan dalam sistem Islam berorientasi sebagai pengurus dan pelindung umat. Standar kebijakannya tentu bukan manfaat atau keuntungan belaka, tetapi halal dan haram. Oleh karena itu, pemimpin dalam sistem Islam memahami tanggung jawabnya kepada Allah SWT dan tidak akan mengabaikan kepentingan umat. (***)

Oleh: Amilatul Fauziyah (Mahasiswa Pendidikan Matematika UM)

Editor : Redaksi
Penulis : Opini