MalangPost - Darurat Pangan pada Masa New Normal

Kamis, 13 Agustus 2020

  Mengikuti :

Darurat Pangan pada Masa New Normal

Kamis, 02 Jul 2020, Dibaca : 3711 Kali

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia, sejak 2 Maret lalu, berdampak negatif terhadap kesehatan, perekonomian, dan ketahanan pangan (food security). Indeks Ketahanan Pangan Indonesia tahun 2019 mencatat skor 62,6, meningkat dari 54,8 (2018), dan membawa Indonesia ke posisi 62 dunia, naik dari posisi 65 (2018).

Indonesia mendapatkan skor 70,4 untuk affordability (keterjangkauan), skor 61,3 untuk availability (ketersediaan), dan 47,1 untuk quality and safe (kualitas dan keamanan).

Kebijakan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan dari rumah (work from home), pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan menjaga jarak secara fisik dan sosial (physical and social distancing), serta penutupan wilayah secara terbatas (partial lockdown), berpotensi menurunkan ketahanan pangan bahkan dapat memicu darurat pangan (food emergency) pada masa new normal (tatanan baru beradaptasi dengan Covid-19).

BKP Kementan memperkirakan ketersediaan 10 bahan pangan strategis nasional untuk bulan Maret hingga Agustus 2020 mencukupi kebutuhan bahkan tercatat surplus. Beras tersedia 25,6 juta ton dari kebutuhan 15 juta ton; jagung sebanyak 13,7 juta ton dari kebutuhan 9,1 juta ton; bawang merah tersedia 1,06 juta ton dari kebutuhan 701.482 ton; bawang putih tersedia 442,5 ribu ton dari kebutuhan 311,9 ribu ton; dan cabai besar tersedia 657.467 ton dari kebutuhan 551.261 ton; dan cabai rawit tersedia 539,6 ribu ton dari kebutuhan 493,8 ribu ton.

Selanjutnya, daging sapi/kerbau tersedia 517.872 ton (290.000 ton diantaranya berasal dari impor) dari kebutuhan 476.035 ton; daging ayam ras 2 juta ton dari kebutuhan 1,7 juta ton; minyak goreng 23,4 juta ton dari kebutuhan 4,4 juta ton; dan stok gula pasir yang terdapat di gudang distributor sebanyak 159.000 ton.

Perkiraan tersebut tidak menjamin bahwa Indonesia akan terbebas dari ancaman darurat pangan, karena pandemi Covid-19 belum pasti kapan akan berakhir. Menurut FAO, sebuah negara dikatakan mengalami darurat pangan jika kekurangan pasokan pangan relatif terhadap kebutuhan konsumsinya akibat bencana alam, lingkungan, dan/atau kemanusiaan, dan karena itu membutuhkan bantuan pangan dari luar. Jika tidak ada bantuan pangan, maka cukup banyak penduduk yang akan menderita kekurangan gizi bahkan kelaparan.

Pertama, kebutuhan pangan strategis Indonesia sebagian masih bergantung pada pangan impor. Indonesia baru mampu berswasembada beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam dan telur, sedangkan gula, bawang putih, dan daging sapi masih harus dicukupi dari pasokan impor.

Kemampuan suatu komoditas dalam memenuhi kebutuhah domestik diketahui melalui indikator SSR (Self Sufficiency Ratio). Nilai SSR beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam dan telur masing-masing sebesar 95,86 persen, 98,48 persen, 99,98 persen, 96,75 persen, 99,90, dan 99,91 persen.Nilai SSR tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah berswasembada on-trend beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam dan telur.

Pengertian swasembada on-trend adalah minimal 90 persen kebutuhan pangan dipenuhi dari produksi domestik, sedangkan 10 persen sisanya dipenuhi dari impor ketika pasokan dalam negeri tak mencukupi. Daging sapi, gula, dan bawang putih masing-masing memiliki nilai SSR 83,23 persen, 32,02 persen, dan 4,5 persen. Nilai SSR tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada pasokan komoditas impor daging sapi 16,77 persen, gula 67,98 persen, dan bawang putih 95,5 persen dari kebutuhan dalam negeri.

Kedua, ketersediaan pangan menurun. Pemberlakuan PSBB, penutupan wilayah terbatas, dan jaga jarak fisik menyebabkan aktivitas sosial menurun. Bisnis terkait makanan, seperti warung, restoran, hotel, dan katering mengurangi aktivitas, bahkan tutup.

 Akibatnya, permintaan produk pertanian berkurang, konsumsi berkurang, harga pangan menurun, dan pendapatan petani menurun. Pada April 2020 terjadi deflasi bahan pangan -0,13 persen yang mengindikasikan adanya penurunan harga akibat penurunan permintaan. Pada Mei 2020 BPS mencatat NTP (Nilai Tukar Petani) sebesar 99,47 atau lebih rendah 0,85 persen dibandingkan dengan bulan April sebesar 100,32.

NTP merupakan indikator pendekatan terhadap tingkat kesejahteraan petani. NTP lebih kecil dari 100, berarti pendapatan petani lebih kecil dari pengeluarannya. Dampak selanjutnya adalah produksi pertanian akan menurun, karena petani kesulitan membeli dan memperoleh sarana produksi.

Produksi pertanian diperkirakan turun 6 persen, tenaga kerja pertanian turun 5 persen, dan investasi pertanian turun 4 persen. Perdagangan juga mengalami penurunan karena adanya pembatasan ekspor negara-negara eksportir pangan. IFPRI (International Food Policy Research Institute) mencatat 12 negara eksportir membatasi ekspor pangan sejak 15 Mei 2020 sebagai cadangan pangan negaranya. Penurunan produksi dan perdagangan pertanian menyebabkan penurunan ketersediaan pangan.

Ketiga, gangguan keterjangkauan pangan. Pada aspek fisik, keterjangkauan pangan menghadapi masalah distribusi karena penduduk Indonesia tersebar di 17.504 pulau, sedangkan pusat produksi ada di Jawa.

Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,7 persen (129.438 km2) dibanding luas daratan Indonesia (1.910.931 km2) merupakan sentra produksi lebih dari 60 persen produksi pangan. Beberapa provinsi diperkirakan mengalami defisit pangan karena berada jauh dari daerah produksi. Saat memimpin rapat terbatas tentang antisipasi kebutuhan bahan pokok di Istana Kepresidenan Bogor (Selasa, 28/4/2020) Presiden Jokowi menyampaikan bahwa stok beras defisit di 7 provinsi, jagung defisit di 11 provinsi, cabai besar defisit di 23 provinsi, cabai rawit defisit di 19 provinsi, bawang merah defisit di 1 provinsi, telur ayam defisit di 22 provinsi, minyak goreng cukup untuk 34 provinsi, gula pasir defisit di 30 provinsi, dan bawang putih defisit di 31 provinsi.

Keempat, konsumsi pangan menurun. Pemerintah memperkirakan sebanyak 1,8-3,78 juta orang Indonesia akan jatuh miskin dan 3,0-5,2 juta kehilangan pekerjaan selama pandemi Covid-19. Peningkatan pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan dan daya beli, pada gilirannya akan memberi tekanan pada kualitas dan kuantitas konsumsi pangan.

Konsumsi pangan diperkirakan menurun 20 persen. Kondisi ini berhubungan erat pertumbuhan ekonomi yang melambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,02 persen pada 2019, diperkirakan menyusut menjadi 1,0 persen pada 2020. Penurunan 1 persen pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatkan kemiskinan dan rawan pangan sebesar 1,6 persen and 3,0 persen (Vos et al., 2020). Penyusutan ekonomi Indonesia menyebabkan jumlah penduduk miskin dan rawan pangan diperkirakan meningkat 6,9-9,9 persen.  (***)

oleh : Sutawi

Dosen Fakultas Pertanian-Peternakan UMM

Editor : Redaksi
Penulis : Opini