MalangPost | Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Bisa untuk Penanganan Covid-19

Minggu, 07 Juni 2020

  Mengikuti :


Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Bisa untuk Penanganan Covid-19

Kamis, 02 Apr 2020, Dibaca : 1611 Kali

MALANG - Pemkab Malang berupaya memaksimalkan anggaran untuk biaya penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Terbaru melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), memperbolehkan pemerintah desa menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk biaya pencegahan virus Corona.

"Desa diberi keleluasaan menggunakan anggaran ADD dan DD dalam penanganan Covid-19. Hal tersebut merujuk Surat Edaran (SE) Bupati tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Malang," ungkap Kepala DPMD Kabupaten Malang Suwadji Kamis (2/4).

 

DD dan ADD merupakan anggaran dari APBD serta APBN yang dikucurkan setiap tahun. Setiap desa mendapat kucuran anggaran yang nilainya lumayan besar. Sesuai aturan DD dan ADD adalah untuk membantu percepatan pembangunan di desa. Namun dengan kondisi darurat wabah Covid-19, penggunaannya bisa dialihkan untuk penanganan virus Corona.

Menurut Suwadji, dalam penggunaan DD dan ADD, selain acuan pada SE Bupati Malang juga sesuai surat edaran (SE) Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Termasuk Transmigrasi (PDTT) nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

"Namun pergeseran DD dan ADD untuk menangani Covid-19, desa harus mengacu pada pengelolaan keuangan yang sudah tertuang dalam APBDes," terang mantan Camat Kepanjen ini.

 

Namun demikian, desa yang sudah terlanjur membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta sudah disahkan, maka bisa merubah dengan membuat Peraturan Kepala Desa (Perkades). Acuannya adalah pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, tentang pengertian keuangan desa.

Selanjutnya, perubahan rincian APBDes tersebut dituangkan dalam Perkades. Penjabarannya dimasukkan dalam anggaran kedaruratan yang berkaitan dengan kondisi luar biasa seperti sekarang.

"Namun untuk perubahan penggunaan anggaran harus sepengetahuan BPD, yang kemudian disampaikan tertulis kepada Camat. Setelah waktunya perubahan, baru bisa dimasukkan pada Perubahan APBDes," papar mantan Camat Pakisaji ini.(agp)

Editor : Agung Priyo
Penulis : Redaksi