Daftar Harga Tilang Baru Hoax - Malang Post

Kamis, 21 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Selasa, 27 Agu 2019, dibaca : 856 , MP, Fino

MALANG - Beredar melalui Whatsapp dan Facebook informasi yang berisikan harga tilang terbaru. Dalam informasi tersebut disebutkan pula imbauan untuk tidak menyuap polisi. Dikatakan bahwa imbauan itu terkait instruksi Kapolri yang berisikan pemberian hadiah kepada oknum polisi yang berhasil membuktikan praktek penyuapan dalam perkara penilangan.
Melalui hasil pencarian, diketahui bahwa narasi yang beredar di Whatsapp dan Facebook tersebut sudah pernah beredar di tahun 2018. Narasi yang beredar pun sama. Informasi mengenai biaya tilang terbaru di Indonesia sempat beredar melalui media sosial dan media pesan Whatsapp.
Dalam informasi tersebut terdapat pembahasan mengenai biaya tilang bagi pelanggar lalu lintas. Mulai dari tidak memiliki STNK hingga melanggar rambu lalu lintas. Selain itu, terdapat pula informasi mengenai instruksi Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) akan memberikan hadiah sebesar Rp10 juta kepada anggotanya yang berhasil menangkap warga yang hendak menyuap polisi saat ditilang.
Kasubbag Humas Polres Malang Kota, Ipda Ni Made Seruni Marhaeni menegaskan bahwa informasi tentang biaya tilang terbaru di Indonesia tersebut adalah tidak benar. Hingga saat ini belum ada kebijakan baru tentang biaya tilang di Indonesia. Bila ada informasi terbaru mengenai kebijakan biaya tilang maka Polri akan menyampaikan langsung kepada masyarakat.
“Kami mengimbau masyarakat, agar selalu cek dan recek, saring sebelum sharing, dan tak mudah percaya begitu saja, informasi yang masuk di grup WhatsApp, Facebook, harus dicek dulu ke media mainstream, dengan narasumber yang berkompeten soal info tersebut,” imbau Marhaeni.
Perihal beredarnya informasi tersebut, setelah dilakukan penelusuran ternyata informasi itu sudah pernah tersebar pada bulan September 2017. Klarifikasi mengenai informasi tersebut pun telah disampaikan. Polri tidak pernah menyebarkan daftar dan iming-iming hadiah bagi anggotanya yang berhasil membuktikan adanya praktik suap, terlebih dengan cara menjebak atau rekayasa.
Aturan denda pelanggaran lalu sudah termuat jelas dalam Undang-undang lalu lintas. Sehingga apabila terjadi perubahan, maka Undang-undang tersebut harus dilakukan perubahan juga. Dan sampai saat ini tidak ada revisi hal itu. Sumbernya adalah UU nomor 22 Tahun 2019.(fin/mp)



Kamis, 21 Nov 2019

Monumen Ondel-Ondel

Selasa, 19 Nov 2019

Ahok di Tengah Dua Wanita

Loading...