Cegah Korupsi DD, Terapkan Kades Lawas | Malang Post

Kamis, 12 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Rabu, 11 Sep 2019, dibaca : 1044 , vandri, kris

BATU - Klinik kawal desa melalui pengawasan (Kades Lawas) diterapkan di Kota Batu. Tujuannya untuk mendampingi para kepala desa (kades) dalam pengelolaan Dana Desa (DD).  Klinik tersebut juga guna mencegah penyimpangan DD.
Di Kota Batu sampai saat ini memang tak mencuat kasus penyimpangan DD. Dengan keberadaan Kades Lawas diharapkan semakin mengedukasi para kades. Sehingga persoalan ketidaktahuan aturan pengelolaan DD bisa diatasi.  
Hal ini terungkap dalam diskusi Kades Lawas di Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani Batu, Rabu (11/9).  Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Roadshow KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Kota Batu.
Inspektur Pemprov Jawa Timur, Helmi Perdana Putera mengatakan, terdapat 15 kabupaten dan kota sudah memiliki klinik Kades Lawas. Kota Batu merupakan salah satu daerah yang menerapkan program tersebut.
Lebih lanjut Helmi mengatakan, besarnya Dana Desa (DD) yang digelontor pemerintah ternyata rentan disalahgunakan. Penyebabnya karena perangkat desa tak paham aturan penggunaan DD hingga faktor kesengjaan.
“Tingginya DD menjadi perhatian penting. Pasalnya selama kurun waktu tahun 2015-2019, DD yang dikucurkan di seluruh Indonesia mencapai Rp 256 triliun. Dengan rata-rata tiap desa mendapat Rp 3,5 miliar,” bebernya.
Ia lalu merinci jumlah anggaran DD yang dikucurkan pemerintah pusat sejak tahun 2015 lalu, sebesar Rp 20,67 triliun. Lalu tahun 2016 sejumlah Rp 46,98 triliun, tahun 2017 Rp 60 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun. Sedangkan tahun ini sebanyak Rp 70 miliar.
"Dengan tingginya DD inilah yang muncul rawan penyimpangan di desa. Sejak tahun 2015-2019 terdapat sekitar 150 kasus penyelewengan DD. 92 persen dilakukan kepala desa dan istrinya. Kerugian tercatat Rp 30 miliar. Ini hasil penelitian MCW," papar Helmi kepada Malang Post.
Lebih lanjut dia mengungkapkan akibat  penyelewengan DD, negara mengalami kerugian hingga Rp 30 miliar. Kasus penyelewengan DD ini kata dia, menjadi isu nasional. Itu karena banyaknya kades yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
"Yang kami sayangkan, penyelewengan DD bukan karena disengaja. Tapi karena banyak kades tak paham atura,” kata dia.
Untuk mencegah penyelewengan itulah, pihaknya membuka klinik pengelolaan dana desa Kades Lawas ke desa-desa. Sifatnya memberi edukasi pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa agar tak terjadi penyimpangan.
"Melalui klinik Kades Lawas ini akan ada transfer pengetahuan. Di Jatim ada 25 kasus penyelewengan DD tahun 2018-2019. Setelah dievaluasi dengan adanya klinik ini tidak ada kasus lagi," bebernya.
Aris Dedy Arham dari tim program profesional integritas (Provit) KPK menambahkan,  klinik Kades Lawas merupakan salah satu cara mencegah penyelewengan DD. Karena itu pihaknya mengapresiasi.  
"Memang jangkaun dan kewenangan KPK tak sampai ke kepala desa atau level desa. Bahkan di level kepala dinas. Karena ketika terjadi OTT kami serahkan ke kejaksaan atau kepolisian," bebernya.
Pihaknya mengapresiasi klinik Kades Lawas. Karena mampu menekan angka penyelewengan DD. Apalagi menurutnya, ada sekitar Rp 500 triliun dana yang terbagi di bidang kesehatan, pendidikan, dan DD.
"DD jadi isu krusial. Karena itu mari kita selamatkan anggaran Rp 70 triliun untuk pembangunan desa yang lebih bermanfaat dengan mengawasi. Salah satunya melalui klinik Kades Lawas ini," paparnya.
Sementara itu Kepala DP3AP2KB Kota Batu, MD Furqan menambahkan, untuk Kota Batu, tiap desa menerima DD berkisar Rp 3-8 miliar. "Untuk Kota Batu kami harap tidak ada penyelewengan DD. Hanya saja memang serapan DD cukup rendah. Ini tak terjadi di Kota Batu saja," kata dia.
Ia menjelaskan, rendahnya serapan DD di Kota Batu karena kepala desa dan perangkatnya tak paham perencanaan hingga pelaporan. Sehingga banyak DD yang tak terserap dan menjadi Silpa.
"Ini butuh pendamping desa untuk sering turun. Sehingga peningkatan SDM kepala desa terkait penyerapan, perencanaan, hingga pemahaman aturan mampu mencegah serapan rendah dan penyelewengan DD," paparnya. (eri/van)



Loading...