Cegah Kebocoran, PAD Bisa Tembus Rp 1 Triliun

Selasa, 22 Oktober 2019

  Follow Us

Kamis, 10 Okt 2019, dibaca : 243 , aim, amanda

MALANG – Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang bisa meningkat drastis dari tahun ini Rp 501 miliar menjadi tembus Rp 1 triliun. Tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (h) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memberikan rekomendasi kepada Pemkot Malang melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.
Rekomendasi yang dilakukan antara lain untuk melakukan perbaikan regulasi dan database guna peningkatan PAD. Jika dalam lelang kinerja BP2D menargetkan PAD dari pajak daerah bisa mencapai Rp 1 triliun pada 2021 mendatang, hitungan Korsupgah KPK, target itu bisa tercapai lebih cepat pada tahun 2020.
“Mereka sudah melakukan penghitungan potensi PAD. Hasilnya dari rekomendasinya bisa mencapai Rp 1 triliun PAD bahkan bisa lebih,” kata Wali Kota Malang Sutiaji kepada Malang Post, usai menghadiri Sosialisasi Lanjutan Pelaksanaan Program Pajak Online (E-BPHTB), Rabu (9/10) , di Hotel Balava Malang.
Sutiaji menjelaskan, kegiatan tersebut  diselenggarakan untuk meningkatkan PAD yang selama ini dinilai kurang maksimal oleh tim Korsupgah KPK RI. Acara tersebut dihadiri sekitar 200 Wajib Pajak (WP) yang meliputi hotel, restoran, pakir, hiburan dan lainnya.
"Goalnya bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan, namun juga pada prosesnya yang transparan diharapkan bisa mencegah tindak korupsi di Kota Malang, khususnya di bidang perpajakan," ujar Sutiaji.
Dia berharap, para WP bisa diawasi dengan jelas, bagaimana kepatuhan mereka terhadap perpajakan. Nantinya, sistem tersebut akan terkoneksi dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Jika ditemukan WP nakal, maka izin usahanya tidak akan diperpanjang lagi. “Ini juga salah satu bentuk penertiban usaha agar lebih disiplin. Sekaligus, untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak,” terang dia
Koordinator Wilayah VI KPK Jatim, Asep Rahmat Suwandha mengungkapkan, tahun ini, program tim Korpsupgah KPK fokus di dua area, yakni optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban aset daerah. Dalam kategori pendapatan daerah, ada sektor pajak yang mampu mendongkrak angka pendapatan daerah.
"Khusus untuk pendapatan daerah di Kota Malang, kami telah memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan regulasi dan perbaikan database guna peningkatan PAD," ujar dia.
Untuk melakukan pengawasan terhadap WP, pihaknya ada sebuah alat untuk mempermudah pengawasan. Dengan menggunakan alat tersebut, transaksi yang dilakukan serta besaran pajaknya bisa termonitor. Diharapkan, tidak ada lagi WP nakal yang mangkir dari kewajiban perpajakan.
"Hari ini kami sampaikan pada WP untuk memasang alat monitor agar setiap transaksi yang terjadi langsung tercatat di BP2D.Proses ini juga akan dibantu oleh Bank Jatim dalam pelaksanaannya. Ini kami lakukan karena Kota Malang memiliki potensi yang besar terhadap peningkatan pendapatan daerah,” papar dia.
Upaya tersebut dilakukan juga untuk meminimalisir indikasi suap maupun WP yang tidak taat membayar pajak. “Setelah ini, tidak ada lagi WP nakal yang tidak lapor pajak. Kalau ketahuan, bisa dilakukan sanksi pidana, dugaan penggelapan,” tandasnya. (tea/aim)



Loading...