Catatan 5 Tahun Pembangunan Infrastruktur Jokowi | Malang Post

Minggu, 17 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Minggu, 20 Okt 2019, dibaca : 861 , mp, opini

Selama 5 tahun pemerintahan Jokowi, infrastruktur menjadi jantung program pembangunan Jokowi di periode pertama. Bahkan keberhasilan pembangunan infratruktur menjadi salah satu kunci kemenangan Jokowi pada kontestasi pilpres keduannya.
Pada tanggal 20 Oktober 2019 menjadi momen terpenting bagi Jokowi. Momen ini bukan hanya menjadi legitimasi politik atas kemenangannya dalam pertarungan pilpres sebagai incumbent. Akan tetapi juga menjadi bukti pengakuan bahwa ambisi pembangunan infrastruktur yang digenjot selama pemerintahan Jokowi di periode awal diterima baik oleh masyarakat Indonesia.
Tercatat selama 5 tahun, Jokowi telah berhasil membangun infrastruktur yaitu: 3.793 km jalan nasional, 980 km jalan tol, 2.778 km jalan perbatasan, 330 unit jembatan gantung, 18 trayek tol laut, 7 PBLN, 65 bendungan, MRT & LRT, 15 bandara baru, dan 79 infrastruktur olahraga (MenpanRB, 2019). Jumlah ini, bagi pendukung Jokowi, dinilai sebuah langkah keberhasilan besar yang hampir mustahil dilakukan oleh presiden Republik Indonesia sebelumnya. Bahkan sekalipun pembangunan yang dilakukan oleh Soeharto selama 32 tahun.
Mungkin jika mengacu pada data diatas, angka tersebut menjadi glorifikasi atas keberhasilan Jokowi di masa awal kepemimpinannya. Namun jumlah tersebut sebenarnya masih jauh di bawah target yang dicanangkan. Faktanya, sebagai Proyek Startegis Nasional (PSN), pembangunan infrastruktur di periode 1 Jokowi hanya terealisasi 46 % (KPPIP, 2019). Selain itu, diluar keberhasilan tersebut, proyek pembangunan infrastruktur menyisihkan beberapa persoalan yang sering kita abaikan.
Skema Pembiayaan Infrastruktur dan Resiko Hutang Luar Negeri
Sebagian besar pembiyaan pembangunan infrstruktur Jokowi di periode pertama bersumber dari hutang luar negeri. Karena jika hanya menggunakan pendanaan dari APBN akan memicu defisit. Mengingat jumlah pembiayaan untuk memenuhi ambisi presiden sangat begitu besar. Untuk memenuhi ambisi tersebut, di periode pertama Jokowi menyusun beberapa skema pembiayaan yaitu pertama, pembiyaan APBN atau APBD. Namun pada skema awal ini sangat tidak mungkin untuk mencover seluruh proyek pembangunan karena terbatasnya APBN. Salah satu proyek yang dijalankan ialan pembangunan MRT dan LRT di Jakarta. Skema kedua ialah pemerintah menggandeng investor dalam dan luar negeri serta BUMN. Pada skema ini modal kerja sama yang dijalankan melalui model public private partnership. Selanjutnya di skema ketiga, pendanaan proyek pembangunan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada investor swasta.
Namun persoalannya dari skema pembiayaan tersebut setidaknya terdapat 40 persen utang dipegang oleh investor asing. Hal ini beresiko jika terjadi pengetatan moneter global dan ditarik ke Amerika Serikat maka akan berdampak dalam pelemahan nilai kurs rupiah. Kondisi seperti ini pemerintah sepertinya belum melakukan langkah antisipatif.

Dominasi Kontraktor (Anak Perusahaan) BUMN dan Maraknya Praktik Korupsi Infrastruktur
Selain persoalan hutang LN, persoalan yang muncul ialah penguasaan kontraktor anak perusahaan BUMN yang banyak mendapatkan penugasan untuk mengerjakan proyek pembangunan tersebut. Alasan penetapan BUMN untuk mengerjakan proyek infrstruktur untuk mempercepat proses pembangunan. Bilamana menggunakan kontraktor perusahaan swasta maka perlu waktu yang lama melalui mekanisme tender yang memakan waktu berbulan-bulan. Selain itu, jika menugaskan BUMN hanya membutuhkan peraturan presiden (perpres). Tidak hanya itu, pemerintah lebih memiliki kontrol atas BUMN jika dibandingkan dengan perusahaan swasta. Karena pada kenyataannya, penetapan BUMN sebagai pelaksana pembangunan infrstruktur dinilai sangat begitu politis mengingat beberapa jajaran komisaris BUMN adalah para pendukung Jokoi atau orang-orang pilihan presiden. Konsekuensi atas penugasan BUMN tersebut menyebabkan tidak sedikit kontraktor swasta gulung tikar. Setidaknya pada periode waktu 2014-2018 terdapat setidaknya 37.000 pengusaha kontraktor lokal pailit karena mereka tidak banyak dilibatkan dalam proses pembangunan infrstruktur (KADIN, 2019).
Tidak hanya itu, persoalan yang muncul akibat penguasaan perusahaan negara ialah maraknya praktik korupsi. KPK (2018) mengungkapkan setidaknya terdapat 14 proyek pembangunan infratstuktur tersandung masalah korupsi di sejumlah daerah yang dikerjakan PT. Waskita Raya. KPK juga menetapkan dua staff dari PT. Waskita Karya sebagai tersangka korupsi. Praktik korupsi ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 186 miliar. Selain terjadi di tubuh BUMN, maraknya praktik korupsi pembangunan infsratuktur juga menyeret kepala daerah. Dalam 2 tahun terikhir, terdapat 17 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi proyek infrastuktur. Untuk itu, perlu Jokowi segera menerbitkan Perppu KPK untuk memperkuat fungsi kelembagaan KPK yang saat ini terancam dengan adanya revisi atas UU KPK. Mengingat sebagian besar praktik korupsi tersebut terjerat melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.


Pemicu Konflik Agraria
Letupan konflik agraria menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan selama proyek pembangunan infrastruktur digalakkan pada pemerintahan Jokowi-JK. Proyek pembangunan tersebut dinilai sangat ambisius dan dipaksakan sehingga memicu terjadinya konflik. Munculnya konfllik tersebut akibat adanya ancaman perampasan lahan, hilangnya ruang hidup, dan krisis sosio-ekologis yang diakibatdari proses pembangunan tersebut.
Selama pemerintahan Jokowi-JK, terdapat beberapa proyek besar yang memicu terjadinya konflik agraria seperti pembangunan Jalan Non-Tol di Kuala Namu (Sumatera Utara); Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati dan Pembangunan PLTA Waduk Ciputra Purwakarta (Jawa Barat); Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang (Jawa Tengah); Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (Yogyakarta); Pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi Daratei Mataloko (NTT); Perluasan Pembangunan Bandara Sultan Hassanudin Makassar (Sulawesi Selatan); dan Pembangunan Bandara Dominique Edward Osok Sorong (Papua). Rentetan konflik tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan infratsuktur Jokowi nampak dipaksakan dan mengabaikan hak asasi masyarakat yang terdampak proyek pembangunan.
Beragam persoalan yang timbul dari adanya ambisi proyek pembangunan infrastruktur tersebut seharusnya mendorong Jokowi untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan proyek pembangunan selama periode pertama. Jika hal tersebut tidak dilakukan atau bahkan diabaikan maka tidak heran jika dalam 5 tahun mendatang ambisi lanjutan pembangunan infrastuktur tersebut akan menuai beragam masalah. (*)

Abdul Kodir
Staff Pengajar di Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Malang



Sabtu, 16 Nov 2019

Jangan Biarkan Menyakitinya

Kamis, 14 Nov 2019

JOKER Korban Asuransi Kesehatan

Rabu, 13 Nov 2019

Branding Kreatif

Loading...