Bupati Berharap Perda Penanaman Modal Segera Diterbitkan | Malang Post

Minggu, 15 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Rabu, 09 Okt 2019, dibaca : 351 , udi, agung

MALANG - Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi berharap peraturan daerah (Perda) tentang Penanaman Modal segera diterbitkan. Karena berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Malang dalam jangka panjang. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Selasa (8/10).
"Dengan adanya Perda Penanaman Modal tersebut, akan memancing banyak investor asing datang. Sehingga pembangunan di Kabupaten Malang bisa segera terlaksana," ungkap Sanusi.
Menurutnya, sudah banyak investor asing yang ingin menanamkan modal di Kabupaten Malang. Salah satunya investor dari Perancis, yang sudah membebaskan 16 hektare lahan di Kecamatan Bululawang. Lahan tersebut nantinya akan dibangun sebuah pabrik.
Karena banyaknya investor yang mau masuk itulah, mereka meminta adanya kepastian hukum supaya aset yang ditanamkan di Kabupaten Malang selamat. Tidak sampai terganggu ataupun dirugikan. "Melalui Perda Penanaman Modal ini, investor akan mendapat jaminan hukum. Dimana sampai sekian waktu yang lama, asetnya yang telah ditanamkan tidak sampai terganggu dan dirugikan," terangnya.
Lebih lanjut, Sanusi mengatakan, setelah banyak investor yang masuk, fokus pembangunan Kabupaten Malang akan dipusatkan di Kota Kepanjen. Baik pembangunan pariwisata, infrastruktur ataupun perhotelan. "Kami yakin tidak lama lagi, pembangunan Kota Kepanjen akan lebih maju. Bahkan, bisa mengalahkan Kota Batu," tegasnya.
Sementara itu, agenda rapat paripurna di gedung DPRD yang dihadiri anggota dewan, kepala OPD dan Camat, adalah penyampaian jawaban Bupati Malang atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat peraturan daerah (Perda). Yakni, Perda Pelayanan Kesehatan di RSUD Kanjuruhan Kepanjen dan RSUD Lawang, Perda perubahan atas Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015, tentang rencana induk pariwisata daerah, dan Perda Penanaman Modal.
Untuk Perda Pelayanan Kesehatan di RSUD Kanjuruhan Kepanjen dan RSUD Lawang, Sanusi menilai perlu ada penetapan Perda yang baru. Pasalnya, Perda nomor 2 tahun 2006, sudah banyak mengalami perubahan dan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang ini.
Serta dengan penetapan Perda nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Perda nomor 10 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum, perlu adanya norma pelayanan yang mengatur Perda dimaksud. Sedangkan normal pelayanan yang sudah ada tidak sesuai lagi. (agp/udi)



Jumat, 13 Des 2019

Skadron 32 Lanud Abd Saleh

Loading...