Bulan Depan Pendaftaran CPNS Malang Raya, Pemkot Batu Hanya Terima PPPK | Malang Post

Senin, 16 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Sabtu, 28 Sep 2019, dibaca : 3339 , vandri, sisca

MALANG - Kabar gembira bagi yang ingin jadi abdi negara. Pemerintah daerah (pemda)
di Malang Raya membutuhkan 1.285 pegawai baru. (baca grafis, red). Pendaftaran dijadwalkan mulai Oktober hingga November mendatang.
Pegawai baru yang dibutuhkan terdiri dari dua klasifikasi. Yakni CPNS atau ASN dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sedangkan formasi atau lowongan, masing-masing, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan dan tenaga fungsional.
Pemkot Malang pada tahun ini menyediakan 348 kuota formasi. Jumlah lowongan tersebut untuk CPNS dan PPPK. Sesuai rencana, pendaftaran dimulai sekitar November mendatang.
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengatakan, awalnya Pemkot Malang mengusulkan 500 kuota pegawai baru. Namun formasi yang bakal ditetapkan pemerintah pusat sekitar 348. “Kita tetap butuh lebih banyak tenaga pendidik,” ujar Sutiaji.
Untuk tenaga guru selama ini, lanjut orang pertama di Pemkot Malang itu, mengandalkan tenaga  honorer. Karena itu menurut Sutiaji, lowongan tenaga pendidik akan memiliki jumlah kuota lebih banyak.
Formasi lain yang dibutuhkan adalah tenaga kesehatan dan fungsional. Tenaga kesehatan diutamakan petugas medis spesialis anestesi. Sementara fungsional beberapanya meliputi tenaga teknis untuk ditempatkan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).  “Kuota itu untuk CPNS dan PPPK juga,” jelasnya.
Menurut mantan Wawali Kota Malang ini,  sistem perekrutan CPNS dan PPPK tahun 2019 membuat dilema Kota Malang. Pasalnya terdapat aturan larangan perekrutan tenaga honorer baru. Untuk itu dalam waktu dekat, Sutiaji bersama DPRD Kota Malang akan berkonsultasi ke pemerintah pusat.
“Kota Malang menjadi salah satu locus (tempat) audit kinerja BPK (Badan Pemeriksa Keuangan,red). Yang disorot salah satunya masalah tenaga honorer,” kata Sutiaji.
Menurutnya, hal inilah membuat Kota Malang dalam posisi dilema. Pasalnya, pemerintah pusat baru saja menerbitkan kebijakan baru soal larangan bagi pemda untuk menambah tenaga honorer.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  PP tersebut menginstruksikan pemda agar tidak melakukan proses rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apapun.
“Kita tahu sendiri honorer di Kota Malang selalu dibutuhkan. Utamanya di bidang pendidikan yaitu tenaga pengajarnya,” tegas wali kota kelahiran Lamongan ini.
Dengan larangan ini, kerja laju kinerja Pemkot Malang bisa terhambat. Tidak hanya  pendidikan, di bidang lingkungan dan kebersihan juga akan menjadi masalah. Tenaga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yakni pasukan kuning banyak yang berasal dari honorer.
“Nanti kita akan datang sendiri ke Kementerian (PAN-RB,red) untuk mencari solusinya. Saya dan dewan tentunya, karena tanggal 1 (1 Oktober,red) nanti Kota Malang akan dapat penghargaan kota inovatif jadi sekalian saja,” tutur suami Hj Widayati Sutiaji ini.
Sementara itu informasi yang didapat Malang Post dari situs resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), pengumuman rekrutmen CPNS pada  Oktober-November 2019.
Pendaftaran dimulai pada November 2019 dilanjutkan tahap pengumuman hasil seleksi administrasi pada Desember 2019.
Kemudian pelaksanaan SKD (tes) dilaksanakan pada Februari 2020, lalu pengumuman hasil tes Maret 2020. Selanjutnya pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan pada Maret 2020 hingga pada tahap integrasi nilai SKD dan SKB sekitar April 2020.  

Pemkab Malang Usul 600 Lowongan
Kepala Badan Kepengawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah SH, M.Hum mengatakan, sudah mengusulkan kuota 600 lowongan pegawai baru. Usulan kepada pemerintah pusat itu dilakukan pada
Agustus lalu.
”Begitu ada informasi, kami langsung membuat usulan. Awalnya kami berencana mengusulkan 900-an untuk kuota CPNS Kabupaten Malang. Namun setelah proses dan koordinasi, kami  mengusulkan 600,’’ kata Nurman.
Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang ini menjelaskan, jumlah 900-an lowongan yang hampir diusulkan itu sebenarnya sesuai kebutuhan. Sebab setiap tahun rata-rata 900 pegawai Pemkab Malang pensiun.
”Itu pertimbangan kami saat mengusulkan  900 lowongan, karena melihat kondisi nyata. Namun berdasarkan hasil koordinasi, dengan total kuota yang tidak banyak akhirnya usulan hanya 600 lowongan,’’ katanya.
Nurman sendiri mengaku tidak tahu apakah usulan kuota itu disetujui atau tidak. Mengingat sampai dengan saat ini, pihaknya juga belum mendapatkan surat terkait rekruitmen CPNS secara resmi dari pusat.
”Itu masih usulan. Sebagai penentu tetap BKN. Hanya saja, kami berharap jumlahnya tidak berkurang, karena kebutuhan,’’ tambahnya. Dia menyebutkan, jika di Pemkab Malang sejak tahun 2013 lalu, rata-rata pegawai pensiun mencapai 900 orang. Dan dari tahun 2013 lalu, baru dapat diisi tahun lalu, sebanyak 837 orang.
Dari usulan kuota 600 tersebut, Nurman pun mengatakan prioritasnya adalah untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. ”Untuk rincian jumlahnya saya tidak ingat. Tapi yang pasti prioritasnya adalah tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Karena dua bidang inilah secara riil yang banyak mengalami kekurangan pegawai,’’ tambahnya.
Sementara itu terkait pelaksanaan rekrutmen CPNS, Nurman mengatakan masih menunggu pengumuman dan surat remi dari BKN. Terutama untuk petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak).
”Kalau kuota nanti akan ada surat resmi dari BKN. Dalam surat itu nanti juga akan disertai dengan petunjuk lainnya. Baik itu petunjuk pendaftaran, kapan dan dimana, hingga pelaksanaan tes,’’ tambahnya.
Dia menyebutkan, pelaksanaan tes juga ada dua pilihan. Apakah menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dari BKN seperti tahun lalu atau menggunakan CAT UNBK.

Pemkot Batu Hanya Terima PPPK
Sementara itu, Pemkot Batu hanya membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini. Pemkot Batu tidak membuka pendaftaran CPNS baru karena ingin menyelesaikan status pegawai honorer yang masih cukup banyak.
“Kami hanya mengajukan kuota untuk PPPK. Sedangkan kuota CPNS, kami tidak mengajukan,” jelas Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso.
Dia menjelaskan, kuota yang diajukan Pemkot Batu sebanyak 337 orang untuk P3K. Jumlah untuk formasi tiga kategori, yakni tenaga kependidikan 70 orang, tiga tenaga kesehatan dan 264 tenaga teknis.
Punjul menerangkan, pendaftaran rencananya mulai Oktober nanti. Namun teknis pendaftaran dan ujian PPPK masih menunggu juknis dari pemerintah pusat.
Mantan anggota DPRD Kota Batu ini menjelaskan, jumlah pegawai honorer Pemkot Batu sebanyak 465 orang. Mereka bekerja pada hampir semua OPD di Pemkot Batu.
Dia berharap semua pegawai honorer bisa diterima menjadi PPPK. Hanya saja masalahnya, kata Punjul, sebagian besar pegawai honorer tersebut hanya memiliki ijazah SMA atau sederajat. Padahal persyaratan mendaftar PPPK harus berijazah D3 atau S1. (ica/ira/feb/van)  



Senin, 16 Des 2019

Gondanglegi Kena Trase Tol

Loading...