Bawaslu dan KPU Tetap Pada Pendirian | Malang Post

Sabtu, 07 Desember 2019 Malang Post

  Follow Us


Rabu, 09 Okt 2019, dibaca : 267 , udi, agung

MALANG - Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, M. Wahyudi, berharap nota perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 segera terlesaikan. Karena kalau sampai 14 Oktober mendatang belum ada MoU antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan penyelenggara pemilu, Kemendagri akan memberikan sanksi.
"Kemendagri memberi batas waktu sampai 14 Oktober, untuk segera menyelesaikan masalah kesepakatan anggaran Pilkada 2020. Karena kalau belum ada penandatanganan, Kemendagri akan memberikan sanksi untuk tiga lembaga. Yakni TAPD, Bawaslu serta KPU," kata Wahyudi.
Dikatakan, terkait NPHD Bawaslu Kabupaten Malang belum ada kata sepakat dengan TAPD. Sekalipun sebelumnya sudah dimediasi oleh Kemendagri, tetapi untuk pembahasan anggaran Pilkada sampai Rabu (9/10) belum ada titik temu.
"Di Jawa Timur, ada empat daerah yang dipanggil Kemendagri karena belum ada kesepakatan soal NPHD. Yakni Surabaya, Gresik, Jember dan Kabupaten Malang. Namun setelah dimediasi Kemendagri, tiga daerah lain sudah clear, hanya Kabupaten Malang saja yang belum," jelasnya.
Bawaslu tetap meminta anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 28,6 miliar. Anggaran yang diajukan tersebut sudah sangat rasional, efisien dan efektif dari jumlah yang diajukan sebelumnya sebesar Rp 32 miliar.
Besaran anggaran tersebut, sesuai dengan yang dibutuhkan Bawaslu. Selain digunakan untuk membayar honor petugas pengawas mulai dari tingkat kecamatan, desa dan TPS, juga untuk operasional serta sosialisasi. "Kami akan tetap pada pendirian yakni meminta anggaran sebesar Rp 28,6 miliar," tegasnya.
Sementara, TAPD sebelumnya hanya mampu memberikan anggaran sebesar Rp 20 miliar. Disinggung tentang pernyataan Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi, yang akan menambah anggaran dari yang sebelumnya diajukan, Wahyudi akan melihat dulu berapa nilainya. "Karena jangan sampai masalah anggaran ini, membelenggu Bawaslu dalam menjalankan pengawasan nanti," katanya.
Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini memastikan bahwa pihaknya belum menemui sepakat terkait NPHD. Pasalnya anggaran yang ditawarkan oleh TAPD, tidak sesuai dengan pengajuan anggaran yang dibutuhkan. "Kami tetap pada pendirian. KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 93 miliar. Sementara, TAPD hanya menawarkan Rp 70 miliar," tandas Anis Suhartini. (agp/udi)



Loading...