Basaria : UU KPK Berlaku Mulai 17 Oktober - Malang Post

Kamis, 21 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Senin, 14 Okt 2019, dibaca : 2445 , udi, net

SURABAYA- Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera berlaku setidaknya tiga hari lagi, atau tepatnya pada 17 Oktober mendatang. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan berharap dalam waktu yang tersisa tiga hari ini, tidak ada lagi gelombang penolakan demonstrasi dari masyarakat atau mahasiswa.
Menurut Basaria, penolakan serta protes terhadap UU KPK semestinya bisa disampaikan dengan cara-cara yang baik dan damai. "Mudah-mudahan tidak ada demo-demo, bisa disampaikan dengan baik dengan damai," ujarnya saat ditemui di Surabaya, Senin (14/10).
Basaria mengaku jelang berlakunya UU yang sudah disahkan DPR RI tersebut, pihaknya tetap bersemangat dan melakukan tugasnya seperti biasa. "Prinsipnya kita tetap semangat bekerja apapun itu, kita pelaksana, kita tunggu aja sampai tanggal 17 (Oktober), sekarang ini tinggal tiga hari lagi," kata Basaria.
Begitu juga soal rencana Presiden Joko Widodo yang mengaku akan mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) terkait UU KPK. Basaria mengatakan ada atau tidaknya hal itu, pihaknya akan tetap bekerja "Kita tunggu aja, kita tetap kerja, Perppu tidak Perppu, kita tetap kerja," ujar dia.
Undang-Undang Nomor 20/2002 tentang KPK yang telah disahkan oleh DPR pada (17/9) lalu akan berlaku secara efektif pada Kamis (17/10) mendatang, meski tanpa tanda tangan Jokowi. UU KPK baru itu berlaku setelah diundangkan seperti termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tepatnya pada Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2.
Terpisah, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut salah ketik atau 'typo' dalam revisi Undang-Undang KPK terjadi karena peraturan itu dibuat terburu-terburu dan sangat tertutup. "Ada kesalahan ketik karena ini memang dibuat terburu-buru dan dibuat sangat tertutup," ucap Syarif di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa pihaknya menemukan salah ketik dalam revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK yang dikirimkan oleh DPR. Kesalahan penulisan itu terdapat di Pasal 29 huruf e, yakni "Berusia paling rendah 50 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan."
"Itu lah sebenarnya yang mengakibatkan KPK sangat ragu. Bagaimana mau menjalankan tugasnya sedangkan dasar hukumnya sendiri banyak sekali kesalahan-kesalahan? Dan kesalahannya itu bukan kesalahan minor, ini kesalahan-kesalahan fatal," ungkap Laode.
Ia menyatakan, bahwa seharusnya proses pembahasan revisi UU KPK itu terbuka sehingga masyarakat bisa memberikan masukan. "Kami sih berharap bahwa ada proses yang terbuka, ada proses yang tidak ditutupi sehingga masyarakat itu bisa paham, KPK juga bisa paham bisa mempersiapkan diri bagaimana untuk memberikan masukan," tuturnya.
Sebagai contoh, kata dia, KPK tidak alergi dengan dibentuknya dewan pengawas hasil revisi UU KPK tersebut. Pasalnya, konsep dewan pengawas di UU KPK terbaru memicu kerancuan dalam praktiknya. "Kami tidak alergi dengan misalnya dewan pengawas, kami tidak apa-apa ada dewan pengawas tetapi fungsi dewan pengawasnya ya sebagai dewan pengawas bukan sebagai bagian dari yang harus menyetujui, menandatangani itu bukan mengawasi. Nanti orang bertanya lagi, nanti yang mengawasi dewan pengawas ini siapa," tutur Laode. (cnn/ra/det/udi)



Loading...