MalangPost - Bansos Itu Uang Rakyat

Rabu, 05 Agustus 2020

  Mengikuti :

Bansos Itu Uang Rakyat

Senin, 06 Jul 2020, Dibaca : 2448 Kali

TOPIK yang diambil dalam Idjen Talk, pagi ini, sangat menarik. Karena menyoal problem riil yang terjadi dan menjadi kekhawatiran publik. Setidaknya, dengan mendiskusikan topik ini, dapat memberi penjelasan dan pengetahuan bagi masyarakat Kabupaten Malang. Utamanya berkaitan dengan faktor-faktor ketimpangan penyaluran bansos serta dampaknya. Potensi politisasi bansos, untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Serta penyalahgunaan bansos, yang berimplikasi terhadap kerugian rakyat.

Dalam Idjen Talk nanti, saya juga akan berbicara soal bansos secara umum, potensi politisi bansos dan temuan lapangan, sebagai prasyarat minimal untuk melihat lebih lanjut, ada dan tidaknya dugaan korupsi.

   Baca juga : Strategi Branding Wisata di Era New Normal

Bentuk kecurangan cukup tampak dari penyaluran bansos, yang terjadi di Kabupaten Malang. Indikasi korupsi memang belum terlihat. Namun, potensi lahirnya indikasi korupsi, besar kemungkinan terjadi. Setidaknya, pengelolaan bansos yang tidak transparan menjadi salah satu indikasinya.

   Baca juga : Korupsi, Penodaan Serius Negara Hukum

Menurut saya, temuan-temuan yang ada, belum spesifik mengarah ke sana. Namun praktik pemanfaatan sumberdaya publik, untuk kepentingan elektoral sangat mungkin terjadi. Terlebih di masa pandemi ini.

Artinya, tingkat partisipasi dan kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sangat terbatas. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa, politisi sumberdaya publik - bansos salah satu yang sering - menjadi pola umum yang terjadi setiap momentum pilkada.

Pemetaan problem penyaluran, pendataan ulang secara kontekstual, juga penting untuk dikelola secara transparan dan akuntabel. Termasuk untuk menyesuaikan pihak-pihak yang berhak dan tidak, berdasarkan jenis dan klaster bantuan yang tersedia.

Jadi problem pokok adalah pendataan, karena tidak dilakukannya pembaharuan data, seperti diatur dalam peraturan yang ada. Misal, pemerintah berkewajiban melakukan pembaharuan data, minimal setahun sekali. Tapi hal itu tidak terjadi. Sehingga berdampak lambat dan tidak tepatnya penyaluran bansos.

Itulah sebabnya, saya melihat bansos itu adalah uang rakyat. Merupakan hak rakyat. Posisi pemerintah hanya sebagai penyelenggara, yang berkewajiban menyalurkan sumberdaya bansos dengan prinsip minimum. Transparan, akuntabel, tepat dan terukur. Jika tidak, korupsi bansos bukan mustahil, tapi menjadi konsekuensi yang niscaya terjadi. Sebab salah satu faktor mendasar yang menopang terjadinya korupsi di pemerintahan, adalah birokrasi politik yang berlangsung tertutup. (els/wul/ana)

Editor : Redaksi
Penulis : Malang Post