Banjir Soehat Bukan Urusan Pemprov, Pemkot Bersihkan Sendiri | Malang Post

Sabtu, 18 Januari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Selasa, 10 Des 2019

MALANG - Pemprov Jatim melalui Dinas PU Bina Marga mengaku tak memiliki kewenangan penuh terhadap drainase di Jalan Soekarno Hatta (Soehat) Kota Malang. Sebaliknya beranggapan untuk urusan drainase dan atasi banjir merupakan tugas Pemkot Malang.
Hal ini dijelaskan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Ir Gatot Sulistyo Hadi MM kepada Malang Post. “Kita sama sekali tidak melakukan pembenahan urusan saluran air,” tegasnya.
Gatot menjelaskan  penanganan banjir bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas PU Bina Marga Jatim. Begitu juga unit pelaksana teknis (UPT) yang ada di Kota Malang tak menangani banjir. Sebab tugas utamanya yakni menangani jalan provinsi bukan urusan saluran air.
Bahkan ditambahkannya, urusan pembuatan atau pembenahan pedestrian pun, jika memang berada di kawasan jalan provinsi bukan menjadi tugas UPT Bina Marga Jatim. Hal itu masuk dalam kebijakan pemda, yakni Pemkot Malang.
Ia menegaskan kewenangan penindakan UPT Bina Marga Jatim yang ada di Kota Malang hanya ada pada fisik jalan dan bahu jalan. Tidak berkaitan dengan saluran air yang tersumbat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang Ir Hadi Santoso secara terpisah  menjelaskan koordinasi secara formal memang tetap harus dilakukan dengan Pemprov Jatim.

Baca juga :

Anggaran Naik kok Banjir Terus

Janji Perbaiki Drainase, Pemkot Tak Bisa Langsung Tangani Banjir Soehat


“Yang bangun sistem drainase di Jalan Borobudur kan juga provinsi. Tetap kita harus koordinasi dong karena saluran air di belakang Bakso Damas (saluran yang disinyalir menjadi penyebab banjiir,red) mengalirnya ke sana (ke Jalan Borobudur),” papar pria yang akrab disapa Soni ini saat ditemui di Balai Kota Malang, Senin (9/12) .
Namun demikian, Pemkot Malang tak menunggu lama untuk bertindak. Kemarin siang, Satgas PUPR sudah melakukan normalisasi di salurang air biang banjir di kawasan Jalan Soekarno-Hatta.
Saluran air di kawasan itu dilebarkan dan juga dibersihkan dari sampah. Agar air yang masuk dari badan jalan bisa teraliri dengan lancar hingga masuk ke sistem drainase utama di kawasan Jalan Borobudur. Hal tersebut dilakukan dalam satu hari.
Mengenai urusan koordinasi dengan provinsi, PUPR Kota Malang merasa perlu memberitahu dan menjelaskan apa-apa saja yang akan dilakukan berkaitan dengan pembenahan infratsruktur. Utamanya jika wilayahnya merupakan kewenangan provinsi. “Ya karena saluran air yang kita perbaiki juga kan bagian dari sistem drainase jalan provinsi,” tandasnya.
Mantan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang ini juga menanggapi soal belum tertibnya bangunan penutup saluran air dan drainase di kawasan Soekarno  Hatta. Ia mengatakan penertiban akan segera dilakukan.
Meski begitu ia tidak memastikan kapan penertiban akan dilakukan. Pasalnya PUPR Kota Malang belum memiliki  tugas dan fungsi penindakan.
“Di kami belum ada tugas fungsi penindakan. Makanya nanti ketika perampingan OPD dilakukan ini bisa diatur. Siapa nanti yang memiliki tugas fungsi penindakan tata ruang yang akan berperan sebagai eksekutir. Apa PU, apa Perkim?” jelas Soni.
Saat ditanya berapakah jumlah persis bangunan yang menyalahi aturan di kawasan Soekarno-Hatta, Soni belum bisa membeberkannya.  “Ya banyak pokoknya,” pungkas Soni. (ica/van)

Editor : Vandri
Penulis : Sisca






LOWONGAN KERJA

Loker

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...