Avia, Cagar Budaya Versus Arogansi Pariwara | Malang POST

Minggu, 23 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Avia, Cagar Budaya Versus Arogansi Pariwara

Senin, 13 Jan 2020,

Polemik dan carut marut menyikapi pemasangan iklan atau pariwara pada bangunan diduga cagar budaya, 'Toko Avia', telah berlangsung memanas, klimaks dan tak terselesaikan dengan solusi terbaik menurut pandangan saya. Toko ini bersejarah, kuno dan terletak pada poros pertigaan Oro Oro Dowo, Jalan Brigjen Slamet Riadi, Jl. Jaksa Agung Suprapto dan Jalan Basuki Rachmat, kawasan yang telah berproses akan dicanangkan sebagai Kawasan Heritage-Cagar Budaya, dan bahkan terletak di zona 1 poros Kayutangan yang tersohor.
Toko dengan langgam arsitektural kolonial, yang dapat dikategorikan sebagai salah satu ikon kota Malang di kawasan perdagangan lama, khas era kolonial tahun 1920-1930an. Generasi milenial dan sebelumnya pasti akan memahami bahwa bangunan toko sudut pertigaan Oro-oro Dowo memanjang sepanjang tikungan yang membentang di sisi utara-barat adalah toko 'kuno'.  Kita sepakati dulu toko ini adalah 'kuno'.
Saya sebagai orang awam selaku pemerhati heritage dan cagar budaya berusaha mengurainya berpedoman pada Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Yaitu,  warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur  cagar budaya, situs cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah.Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
Setelah diawal kita sepakat bahwa toko tersebut 'kuno', selanjutnya kita tinjau menurut kriterianya sebagai cagar budaya (CB). Adapun kriteria CB, menurut UU, di antaranya  berusia 50 tahun atau lebih, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Konon pertokoan Winkel Complex Lux tersebut merupakan salah satu bagian kawasan pertokoan legendaris Kayutangan. Kekunoan dan hal lainnya sudah memenuhi sebagai kriteria cagar budaya. Konsekuensi dari pemenuhan kriteria CB ini adalah mendaftarkannya pada Regnas (Register Nasional) Cagar Budaya.
Konsekuensi dan mempertimbangkan nilai-nilai  toko ini sehingga pendaftaran sangat perlu dilakukan. Aturannya jelas, UU CB pasal 28-29 berikut konsekuensinya. Langkah selanjutnya, setelah pendaftaran objek yang diduga CB, dilakukan pengkajian oleh TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) guna mendapatkan rekomendasi sebagai cagar budaya, tingkat kabupaten/kota.
Selama proses sudah terdaftar dan proses pengkajian yang sedang berlangsung, maka objek ini dianggap dan diperlakukan sesuai acuan dan aturan sebagai cagar budaya, sesuai diatur dalam pasal 31 ayat 5.
Konsekuensi yang melekat pada objek yang diduga CB pun mengikuti pasal selanjutnya dalam banyak hal. Berikut larangan serta kewajiban lain pada objek, seperti yang termuat pada pasal di UU yang sama, yaitu menyangkut perusakan, pemeliharaan dan perawatan serta hal lain. Bahwa, setiap orang dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
Setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.  Tidak hanya itu, mereka diminta untuk mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri.
Mempertimbangkan hal-hal di atas yang berusaha saya uraikan berdasar hukum yang mengatur cagar budaya, yaitu UU No. 11 tahun 2010, langkah taktis dan efisien sangat diperlukan sebagai pegangan mengatasi polemik Toko Avia ditinjau dari visi cagar budaya.
Koordinasi antara pemangku daerah beserta dinas-dinas terkait dalam berkebijakan, terutama yang berpotensi melahirkan sebuah keputusan krusial, dituntut memahami kawasan maupun objek yang karena kekunoannya berpotensi atau sudah berpredikat cagar budaya sesuai koridor hukum yang menaunginya.
Sehingga jika ada polemik yang menyangkut dinas apapun yang bersentuhan dengan cagar budaya dapat diselesaikan dengan baik atas dasar supremasi hukum. (***)

Oleh : Tjahjana Indra Kusuma
Pemerhati Sejarah dan Cagar Budaya
Anggota Malang Raya Heritage, Pandu Pusaka dan Asesor Permuseuman.

Editor : Redaksi
Penulis : Tjahjana Indra Kusuma

  Berita Lainnya



Loading...


Honda
mitsubhisi

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...