Appraisal Alun Alun Mall Macet di Pemkot | Malang Post

Jumat, 06 Desember 2019 Malang Post

  Follow Us


Kamis, 21 Nov 2019, dibaca : 576 , Vandri, Sisca

MALANG - Jangan berharap hasil appraisal Alun Alun Mall (AAM) bisa segera diketahui. Pasalnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang belum terima sejumlah persyaratan yang dibutuhkan dari Pemkot Malang untuk menghitung nilai aset tersebut.  
Akibatnya hingga Rabu (20/11), KPKNL Malang tak bisa melakukan appraisal. Tahapan awal berupa verifikasi aset pun belum dimulai. Kasi Pelayanan Penilaian KPKNL Malang, Ani Mafiana mengakui belum menerima sejumlah data yang dibutuhkan agar dapat memulai tahapan appraisal.
Beberapa persyaratan yang harusnya segera diserahkan Pemkot Malang yakni sejarah pembangunan, tahun berdiri, luasan bangunan, luasan objek per tenant, tinggi lantai hingga jumlah tenant. “Data ini menjadi acuan kami untuk membentuk tim appraisal,” jelasnya.
Seperti diberitakan Malang Post , Pemkot Malang dan penyewa tenant di AAM sudah teken kontrak sewa tempat. Dua pihak tersebut sepakat teken kontrak dulu walau belum tentukan harga sewa. Selanjutnya harga sewa berdasarkan appraisal yang dilakukan KPKNL Malang. Rencana ini pun sudah dilontarkan sejak pekan lalu.  
Namun sampai siang, Ani Mafiana mengaku baru mengetahui surat permohonan dari Pemkot Malang agar KPKNL melakukan appraisal AAM. “Suratnya masuk pada 14 November,” jelasnya.
Ani mengatakan, data yang dibutuh tersebut sekaligus untuk menentukan jumlah tim appraisal. Jumlah tim lanjut dia, sesuai luasan bangunan  yang akan dinilai harganya. Semakin besar maka semakin banyak jumlah tim yang dikerahkan.
Namun tanpa data itu, tim appraisal belum dapat ditentukan jumlahnya. Selain data tersebut,  KPKNL Malang juga butuh komunikasi intens dengan Pemkot Malang. Di antaranya komunikasi soal rencana penggunaan dan pengelolaan lanjutan bangunan AAM. “Karena ini menjadi salah satu indikator penentuan nilai sewa,” katanya.
Alasan lain lanjut Ani, selama ini KPKNL Malang belum pernah menghitung aset Pemkot Malang yang sebesar AAM. Biasanya hanya diminta menentukan nilai objek seperti aset pemda yang lebih kecil. Misalnya kantin gedung atau  bangunan aset pemkot yang hendak dirobohkan dan mau dibangun kembali.
“Karena itulah kami sebenarnya perlu komunikasi lebih intens. Seharusnya data yang kami minta itu diberi hari ini  oleh Dinas Perdagangan (Disdag). Tetapi belum kami terima,” jelasnya.  
Ditanya berapakah batas wajar nilai sewa yang dapat dikenakan pada tenant di gedung AAM, Ani tidak dapat menjabarkan secara gamblang. Ia mengatakan nilai sewa tidak memiliki batasan-batasan yang diatur di SOP. Penentuan nilai sewa berdasarkan sejumlah indikator.
“Ada dua yang akan dilihat nanti. Pertama nilai bangunan dan kedua nilai sewanya. Ini akan jadi penentuan nilai dasar sewa,” tuturnya.
Dilanjutkannya nilai bangunan berkaitan dengan luasan bangunan, detail konstruksi, tahun berdiri dan segala yang berhubungan dengan fisik gedung. Sedangkan nilai sewa berkaitan dengan jumlah tenant, denah lokasi tenant, luasan gedung dan tenant, harga pasar, harga perbandingan dan banyak lainnya.
Ia berharap Pemkot Malang punya inisiatif agar proses appraisal cepat dilakukan. Setelah mendapatkan data detail fisik gedung AAM berserta data tenant, maka KPKNL akan memilih anggota dan menentukan tim appraisal.
“Setelah tim dibentuk nanti nama-nama ini harus dibawa lagi ke wali kota untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK). Biasanya yang seperti ini lama,” jelasnya.
 
Akui Belum Kirim Data
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengakui  belum menyerahkan sejumlah data yang dibutuhkan KPKNL. Meski begitu ia menegaskan sesegera mungkin memberikannya. Orang pertama di Pemkot Malang ini langsung menginstruksikan dinas terkait merampungkan data yang sebelumnya sudah diverifikasi awal.
“Ini memang baru Selasa (19/11) data diinventarisir. Memang ada perubahan dari sebelumnya. Sedang di update data tenantnya dan sesegera mungkin kita serahkan,” tandas Sutiaji.
Sementara itu, aktivitas di AAM berjalan normal. Namun demikian, salah satu tenant yang berada di lantai dasar (areal parkir) menghilang alias kosong. Padahal sebulan lalu tenant ini masih berjualan.
Salah satu pegawai tenant HP yang berada disebelahnya, Desi, menjelaskan sudah sebulan lalu tenant tersebut pindah. “Sudah pindah. Tak jualan lagi di tempat ini,” jelasnya.

Kinerja Pemkot Lamban
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Arif Wahyudi mengingatkan Pemkot Malang agar tidak melakukan hal-hal yang ceroboh dan teledor. Hal ini dikatakannya menanggapi belum dikirimnya data detail AAM kepada KPKNL.
“Jangan sampai keterlambatan penilaian dari KPKNL dipakai alasan untuk tidak melakukan langkah apa-apa atas bangunan tersebut nantinya. Jangan mengulang keteledoran atas objek yang sama,” tegas Politisi PKB ini.
Ia pun berharap dalam kurun waktu satu pekan kedepan ini Pemkot Malang sudah memberikan data yang dibutuhkan KPKNL. Hal ini penting karena jika Pemkot Malang kembali melakukan keteledoran maka akan menimbulkan persepsi negatif dari masyrakat.
“Persepsi atas ketidaksiapan data yang diminta KPKNL untuk menentukan nilai sewa,” tandasnya.
Anggota Komisi B Lookh Makhfudz menambahkan, kinerja pemkot lambat. “Kalau memang data belum ada sampai sekarang, maka anggapan selama ini tentang lambannya pemkot dalam menangani persoalan menjadi benar. Seharusnya lebih cepat menyelesaikan persoalan yang ada di AAM itu,” pungkas politisi PAN ini. (ica/van)



Loading...